 |
| Arak-arakan kendaraan massa yang menamakan diri BARA NKRI ketika mengikuti aksi demo, dari Sentani ke Abepura, Kamis (2/6/2016) – Jubi/Engelbert Wally |
Sentani – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapuran menilai, aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat selama ini mengarah kepada disintegrasi bangsa. Baik itu oleh organisasi lokal maupun kelompok -kelaompok masyarakat yang ada.
Wakil Ketua II DPR Kabupaten Jayapura, Kornelis Yanuaring dalam rilis persnya menyebutkan bahwa aksi-aksi ini harus disikapi dengan tegas oleh Pemerintah Daerah. Sebab menurutnya sudah banyak pihak yang dirugikan.
“Pemerintah daerah jangan berpangku tangan lalu membiarkan persoalan ini terjadi berlarut-larut. Harus ada langkah tegas untuk mengatasinya, karena sudah banyak yang menjadi korban, baik nyawa, harta benda dan fasilitas umum lainnya,” jelas Kornelis Yanuaring yang ditemui diruang Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Jayapura, Kamis (2/6/2016).
Yanuaring juga mengatakan bahwa pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan Forkompimda, karena forum tersebut merupakan fasilitas yang dapat merumuskan dan mencari jalan keluar agar situasi dan kondisi daerah tetap aman dan nyaman bagi siapa saja yang tinggal di Kabupaten Jayapura.
“Forkopimda di dalamnya ada TNI, Polri, Kajari, Pengadilan dan juga DPRD. Ini fasilitas yang dapat digunakan untuk langkah tegas menyelesaikan persoalan yang lambat laun akan mengacaukan persatuan dan kesatuan bangsa ini,” tegasnya.
Ditempat terpisah Bupati Jayapura, Matius Awoitau mengatakan Pemerintah Provinsi Papua juga harus mengambi langkah tegas untuk menetralisir semua kondisi dan persoalan yang terjadi selama ini.
“Kondisi saat ini melalui aksi yang dilakukan oleh masyarakat atas kemauan dan keinginan mereka sendiri, berarti status kita sebagai Pemerintah Daerah seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Pemerintah Provinsi juga harus mengambil langkah tegas supaya setiap aksi yag dilakukan oleh masyarakat dapat dicegah sedini mungkin,” kata Bupati.(*) sumber: www.tabloidjubi.com
