Bandung Jawa Barat.19-12-2016. Cheko papua .Mahasiswa dari Solidaritas Rakyat Untuk Demokrasi melakukan aksi unjuk rasa di Bandung, Jawa Barat, untuk memperingati oprasi Trikora, 19 Desember 2016. Mereka menyatakan bahwa Trikora merupakan bentuk awal penjajahan di tanah Papua. Mereka juga menuntut pemerintah untuk memberikan hak dan kebebasan menentukan nasib sendiri bagi Papua.

Dalam rangka memperingati Trikora yang terjadi di Papua pada tanggal 19 Desember 1961 silam, Solidaritas rakyat untuk demokrasi (Sorak) menggelar aksi didepan halaman Gedung Sate, Kota Bandung . Aksi yang juga diikuti oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menuntut agar segera menghapus PT Freeport BP, LNG Tangguh, MNC dan segala bentuk kapitalisme yang terjadi di Papua, Senin (19/12/2016).

“Aksi kami rakyat Indonesia yang peduli akan kemanusian dan sebagai manusia Indonesia yang beradap  dengan penuh jiwa kami mendukung pembebasan rakyat papua berbagai jajahan  kolonialisme,kami pun mendukung kemerdekan west papua dari NKRI . Kami dari sorak ingin segera meminta pemerintah menetapkan demokrasi atau jika tidak biarkan Papua memerdekakan sendiri negaranya,” ujar Koordinator Sorak, Bara, Senin (19/12/2016).

Melalui aksi kebebasan untuk Papua itu, Sorak mendesak dan menuntut tiga hal kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pemerintah yaitu kebebasan untuk Papua harus segera dilakukan, tarik militer ( TNI- Polri) sebagai syarat damai dan segera tutup Freeport, BP, LNG Tangguh dan MNC lainnya yang merupakan dalang kejahatan kemanusiaan di atas tanah Papua.

Bara juga menjelaskan jika saat ini di Papua sudah terjadi krisis demokrasi, setiap waktunya terjadi pembunuhan dan kekerasan kepada masyarakat Papua yang dilakukan oleh pihak-pihak berkepentingan serta kaum kapitalisme.

“Aksi lanjutan pasti ada, tapi kami terus berkoordinasi dengan teman-teman lainnya dan memantau reaksi pemerintah atas hal ini. Sebenarnya persoalan ini sudah dibicarakan selalu oleh PBB dan pemerintah, namun belum ada sikap yang pasti dan tegas,” lanjut Bara. 
Dalam aksi ini juga ketua AMP komite kota bandung TN. Ponak pagawak menambahakan dalam aksi ini juga kami mahasiswa papua yang bergabung dalam SORAK dan seluruh rakyat papua mendukung penuh rakyat papua barat menuju MSG , karena di MSG adalah forum melanesya yang akan membawa persoalan WEST PAPUA menuju ke berbagai Duni a dan lebih utama ke Forum tertinggi PBB. tandas ponak .

Editor : cheko papua.

Saat Polisi menghadang masa aksi dengan Water canon di Jakarta 1/012/2016.

Jakarta -- cheko kpapua com. 1 desember 2016. Sekitar dua ratusan orang ditahan pihak kepolisian Jakarta saat aksi 1 Desember yang dilakukan bersama FRI (Front Rakyat Indonesia) West Papua dengan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) se Jawa dan Bali.
“Sekitar dua ratusan orang. Mereka dibawa ke Polda Jakarta. Tapi sudah mau dilepaskan,” kata Veronika Koman, pengacara Papua Itu Kita yang mendampingi pelaku aksi, Kamis (1/12/2016).
Diantara mereka yang ditahan, terdapat juga Surya Anta, juru bicara FRI West Papua dan Jefry Wenda, Ketua Umum AMP.

Juru Bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, Surya Anta (kanan) dalam mobil tahan 1/12/2016.

“Pada saat dorong-dorongan, saya jatuh. lalu saya ditarik oleh polisi menjauhi kerumunan massa aksi. Setelah lepas dari massa aksi, saya ditarik ke barisan polisi. Disitu saya dipukul menggunakan pentungan 2 kali ke bagian kepala dan tubuh. setelah itu saya diseret ke mobil tahanan. saat akan dimasukkan ke mobil tahanan, saya ditendang di bagian punggung,” ungkap Surya tentang bagaiman ia ditahan.
Baca ini: Ini Statement Deklarasi Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WEST PAPUA)
Polisi menghadapi para pelaku aksi dengan semburan air water canon saat berorasi di sekitar Bundaran HI setelah berjalan dari kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Masa aksi dihadang oleh Polisi di Yogyakarta 1/12/2016.

Selain di Jakarta, aksi di Yogyakarta yang dilakukan dalam rangkaian peringatan 1 Desember ini juga berakhir dengan penangkapan
“Sekitar 14 orang peserta aksi dan ada tiga orang dari PBH dan LBH Yogyakarta dalam aksi di Yogyakarta yang ditahan polisi,” kata Karon, aktivis Papua Itu Kita.

Masa aksi yang ditahan oleh Polda Metro Jaya di Jakarta 1/12/2016.

Baca ini: ULMWP Apresiasi Aksi 1 Desember FRI West Papua
1 Desember diperingati oleh rakyat Papua sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua sebab tanggal tersebut pada tahun 1961 ditetapkan pengibaran Bendera Bintang Fajar atau Kejora. Waktu itu Nieuw Guinea Raad atau Dewan Perwakilan Rakyat New Guinea menetapkan pengibaran bendera antara 1 November dan 1 Desember tetapi akhirnya diputuskan 1 Desember 1961. (*)
Baca berikut ini:

editor : cheko papua. com

Jurnalisme di Papua

BANDUNG 9 NOVEMBER 2017. CHEKO PAPUA .Slogan kemerdekaan pers sudah bergema sejak lama, selama itu pula kemerdekaan pers masih terus dihambat kemerdekaannya. Terutama jika aktifitas pers membentur barikade-barikade kepentingan modal, berpotensi membongkar kejahatan kekuasaan, terutama di Papua.

 Ada apa dengan Papua? Sebuah wilayah yang disebut dalam nyanyian Edo Kondologit sebagai surga yang jatuh di bumi ini merupakan sumber keuntungan bagi bangsa penjajah (kolonialisme-kapitalisme). Karena modal bisnis yang dipetaruhkan bernilai triliunan, maka stabilitas politik di Papua tak boleh diganggu oleh pemberitaan-pemberitaan pers yang merugikan bangsa penjajah. Ditutuplah suara-suara Rakyat Papua.

Besarnya dominasi kepentingan dan kolaborasi jahat antara militer, korporasi, elit politik nasional maupun lokal, membuat Papua seperti dikelilingi tembok raksasa berkawat-duri, terutama bagi aktifitas jurnalistik. Suara-suara fakta menjadi samar, kebenaran ditentukan oleh pers yang pro kekuasaan, kemerdekaan pers dipecundangi oleh kemerdekaan barbarianism investasi.

Terutama di Papua—catat ini baik-baik—tidak ada slogan kemerdekaan pers yang ampuh sebagai mantra-mantra jurnalis melawan pembungkaman pers.

Mampukah UU Pers No. 40 Tahun 1999 bekerja sesuai ideal-ideal dalam Pasal 4 ayat 1 “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara”? Dalam Pasal 4 ayat 2: “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran”? Dalam Pasal 4 ayat 3: “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”? Berjalankah ideal-ideal tersebut bagi pemberitaan di Papua?

Konsistensi kemerdekaan pers harus dipegang, dengan adanya kepentingan kekuasaan, perjuangannya tentu jauh lebih sukar dijalankan di Papua. Upaya mendiskusikan dan kerja konkret untuk kemerdekaan pers di Papua harus didorong maju. Karena kemerdekaan pers dijamin Undang-Undang maka segala pelanggaran konstitusi tak bisa dibiarkan begitu saja. Pers memiliki payung hukum, organisasi, juga Dewan Pers. Kini mereka semua sedang dipecundangi, dan fakta di Papua telah ditutup-tutupi dari Rakyat.
Ikuti diskusinya!
Sabtu, 12 November 2016.
Jam 4 sore
Di Saing Budaya Sumedang (SABUSU), area UNPAD Jatinangor

Editor: cheko

KNPB KOSULAT INDONESIA: KAMI BERJUANG UNTUK MENJADI ANGGOTA FULL DI MSG & MENYATAKAN KAMI BUKAN BAGIAN DARI BANGSA INDONESIA BERDASARKAN FAKTA SEJARAH WEST PAPUA.

CHEKO PAPUA .Hari ini kami menyatakan dengan tegas Bahwa kami berdiri untuk menjadi Negara Bagian Melanesia dan Anggota Full di MSG dan juga karna Kami bukan bagian dari Bangsa melayu Indonesia.

segalah bentuk dan siasat kolonial Indonesia untuk menghalangi perjuangan pembebasan West Papua merupakan bagian dari memperkokoh pendudukan kolonial Indonesia dan sebagai wujud dari praktek neo kolonialisme yang sedang berlangsung diatas tanah Papua. Karena itu, kami juga meminta kepada Seluruh Rakyat Melanesia untuk tidak terjebak dalam rayuan Negara Indonesia yang sedang menindas bangsa Melanesia di West Papua.

Kami Rakyat West Papua menolak setiap tawaran kebijakan pembangunan Indonesia di West Papua yang penuh dengan rekayasa. Bahwa tidak akan pernah ada keberhasilan pembangunan Indonesia di West Papua selama hak penentuan nasib sendiri belum terlaksana. Sebab, rakyat West Papua memiliki konsep ideologi pembangunan sendiri dalam perspektif West Papua-Melanesia. Oleh sebab itu rakyat West Papua mendesak Pemerintahan Joko Widodo untuk menghentikan kebijakan kolonialisme dan kapitalisme di teritori West Papua.

Kami Rakyat West Papua juga mendesak aparat kolonial Indonesia untuk menghentikan upaya kriminalisasi gerakan damai rakyat West Papua. Kami Rakyat West Papua meminta ruang demokratis yang damai dan mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak menggunakan cara-cara militeristik dalam penyelesaian konflik politik teritori West Papua. Hentikan penangkapan, penyiksaan, pembunuhan terhadap rakyat dan aktivis damai, dan segera bertanggung jawab atas kasus-kasus pembunuhan rakyat sipil West Papua.

Berdasarkan sejarah masa lalu diatas kami Rakyat Papua Barat yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mendesak :

1. Bangsa Papua mendukung penuh ULMWP ULMWP mewakili bangsa Papua menjadi anggota penuh MSG

2. Bangsa mendukung penuh pertemuan IPWP di London Inggris tanggal 3 Mei 2016, dan buat seruan referendum Papua dengan membentuk International Supervised Vote for West Papua.

3. Kami rakyat Papua menolak TIM Investigasi pelanggaran HAM oleh pemerintah kolonial indonesia melalui Menko Polhukam dan Komnas HAM, Dan Mendukung Tim Pencari Fakta Dari Pasifik Islands Forum (PIF) untuk mengivestigasi pelanggaran Ham di Papua

4. Kami Bangsa Papua Menyatakan bahwa, Wilayah Papua Barat bukan bagian dari Bangsa Indonesia Melayu tetapi kami bangsa Papua Barat adalah bagian dari ras Melanesia, dengan ini menolak dengan tegas aneksasi bagsa Papua 1 Mei 1963-2015

5. Mendesak kepda PBB Segera kembalikan Administrasi West Papua yang diserakan oleh UNTEA kepada Pemerintah Indonesia secara sepihak demi kepentigan dan konggalinggong antara Amerika Serika, Belada, Indonesia dan PBB tanpa mempertimbangkan masa depan bangsa Papua Barat.

6. PBB segera meninjau kembali Status Politik Bangsa Papua Barat yang sepihak melalui Perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962 yang mendasari Act of Free Choice, atau Pepera 1969 yang penuh sacat Hukum dan moral.

7. Mendesak kepada Pemerintah Indonesia Memberikan kebebasan unutk rakyat Papua Menentukan Nasib Sendiri melalu Self Detemination Referendum sebagai solusi untuk membuktikan apakah Rakyat Papua Ingin hidup dengan Indonesia atau Merdeka sendiri lepas dari Indonesia.

Demikian setekmen Politik Bangsa Papua Atas perhatian tak lupa kami haturkan berlimpa terima Kasih

Oleh Badan Pengurus KNPB Konsulat Se-Indonesia.

 Tolikara karubaga  24 oktober 2016 . Cheko papua . Dalam rangka pemilihan serentak bupati tahun 2017 yang akan berlangsung di beberapa daerah propinsi papua dan papua barat , dalam hal ini KPUD kabupaten Tolikara Pada hari ini senin 24 oktober telah melakukan pleno sesui dengan jadwal yang di tetapkan oleh KPU Tolikara . Hasil pleno yang di lakukan oleh KPU Tolikara mensahkan hannya dua pasangan bakal  calon bupati Tolikara yakni Pasangan Usman W. Ganimbo, SE. M.Si dengan pasangannya dan pasangan bakal calon bupati Amos beka abe . 

Dari 4 pasangan calon yang maju berkibra di arena politik pemilihan serentak2017 nanti. Menurut ketua KPU kabupaten Tolikara Osea Genongga,S.Sos ,pleno yang kami lakukan hari ini sesuai jadwal KPU pusat dan KPU daerah karena waktu kami semakin dekat untuk melakksanakan  pemilihan serentak maka itu kami harus melakukan pleno dalam bulan ini , hasil pleno yang kami sahkan sesuai dengan aturan dan prosedur KPU yang kami tetapkan dalam aturan pemilihan , dan pengesahan pasangan calon itu mutlak.

 cheko papua bertannya apakah beberapa calon yang tidak di sahkan itu kenapa" jawab ketua KPU kami sudah membuka pendaftaran bakal calon dari awal tahun ini hingga bulan ini kami melaksanakan pleno , sesuai aturan  dari KPU pusat dan kami KPUED di dareh sudah menetapkan persyaratan bakal calon mulai dari kursi parpol sampai yang lain harus sesuai permintaan KPU dan hal ini lah yang bisah membawah dan mendukung bakal calon untuk lolos dan tidak tapi kalau masi kalang kabut dan tidak sesuai prosedur yang jelas kami KPU tetap ikuti aturan yang ada di KPU untuk menetapkan bakal calon lolos dan tidak , untuk maju di pemilihan serentak kabupaten tolikara masa bakti 2017-2025 nanty. 
.
kenapa hannya dua calon yang di loloskan dan di sahkan pada saat pleno tannya cheko papua kepada KPU Tolikara , ketua KPU menjawab semua bakal calon  yang maju ini anak asli Tolikara dan mempunnyai hati untuk membangun daerah Tolikara dan kami KPU tidak membedakan semuanya itu sangat baik , hannya aturan yang berlaku dari KPU pusat sampai daerah maka itu kami KPU daerah TOLI harus menggikuti mekanisme dan aturan KPU yang berlaku , kami KPU daerah sudah memberikan persyaratan kepada bakal calon yang sip maju untuk pemilihan serentak , hingga sampai saat ini cuman dua bakal calon ini yang memenuhi syarat untuk lolos menjadi bakal calon sah , sekali lagi saya tegaskan hal ini sesui aturan di KPUD dan KPU propinsi dan pusat.