GUBERNUR PAPUA MENGADAKAN KONTRAK KARYA PT FREEPORT DI AMERICA SERIKAT

GUBERNUR PAPUA LUKAS ENEMBE

JAYAPURA – Kepada wartawan di Jakarta usai kepulangannya dari Amerika, Gubernur Papua Lukas Enembe menjelaskan ada delapan hal penting yang menjadi klausul dalam pembahasan kontrak karya, yang kesemuanya bermuara untuk kepentingan Pemerintah dan masyarakat Papua.

Hal itu sebagaimana diungkapkan dalam statemen Gubernur Papua Lukas Enembe yang diterima Bintang Papua melalui staf 

 

khusus gubernur, Selasa (30/9).
Selain itu juga menyangkut kepemilikan divestasi saham, kemudian penyerahan Wabu block B.

“Pertemuan itu, kita juga meminta data tentang investasi yang sudah dikeluarkan oleh Freeport, yang menjadi bagian milik pemerintah. Nilai investasi Wabu block B itu kalau tidak salah sebesar Rp1,4 triliun lebih dikeluarkan oleh Freeport, itu yang menjadi bagian milik pemerintah, sehingga dengan dasar itu kita bisa dengan investor lain kita katakan kita sudah punya modal,” terang gubernur.

Seperti diketahui, Pekan lalu Gubernur bertolak ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan pimpinan PT Freeport Mac Moran. Kepergian gubernur bersama para stafnya mewakili Pemerintah Provinsi Papua berada di Negeri Paman Sam selama enam hari.

Ikut pula Menteri Koordinator bidang Ekonomi Chairul Tanjung dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Mahendra Siregar. Pertemuan ini, intinya membahas soal renegosiasi kontrak karya.

Pada pertemuan yang berlangsung selama enam jam itu, ucap gubernur, klausul ketiga yang dimasukkan, menyangkut penggunaaan kebutuhan produksi dalam negeri, dimana seluruhnya harus memakai penggunaan kebutuhan produk lokal dalam negeri.

“Ini menjadi bagian penting, sebab hampir 200 ribu item yang disuplay sebagian dari luar Papua. Sedangkan Peraturan Pemerintah (PP) kita mengharuskan harus produksi dalam negeri. Kita juga meminta ini untuk kepentingan masyarakat Papua, katakanlah kebutuhan sayur mayur dari masyarakat dikirim ke Freeport,” terangnya.

Untuk itu Pemprov Papua meminta kebutuhan yang bisa di suplay dari Papua, agar diberikan kepada provinsi ini. Termasuk juga pemerintah sedang berupaya mendorong pengusaha asli Papua bisa jadi rekanan PT Freeport. “Mereka siap merokasi data, karena hampir 200 ribu item, ada yang kita tidak bisa kerjakan di Papua. Tetapi ada yang bisa kita kerjakan di Papua,”akunya.

Klausul juga membahas mengenai masalah lingkungan, yang menjadi isu menarik untuk dibahas dalam pertemuan itu. “Kita minta deposito yang disiapkan untuk akhir kontrak karya Freeport, dimana yang merasakan dampak lingkungan adalah masyarakat di sana. Untuk itu akhir dari kegiatan kontrak karya, deposito yang dikeluarkan dalam bentuk uang untuk kepentingan jangka panjang kita minta di setor di Papua dan tidak disimpan di pusat. Apalagi Freeport saat ini menggunakan gas rumah kaca dan paling besar,” tukasnya.

Dihadapan wartawan, gubernur menjelaskan saat ini istilah kontrak karya telah diubah menjadi IUP (Ijin Usaha Pertambangan), dengan cara itu tidak ada lagi kontrak karya.

Kemudian klausul keempat adalah masalah pajak, yang selama ini tidak transparan. Dari pertemuan itu terungkap, ternyata 54 persen pajak itu masuk di pusat dan Papua hanya mendapat royalty yang sangat kecil sekali.

“Kemudian juga menyangkut masalah kerusakan hutan itu yang kita sampaikan,”tuturnya.
Diakui gubernur dari 8 item penting dalam klausul renegosiasi untuk kepentingan daerah memang tidak pernah dilakukan dalam kepentingan sebelumnya. Termasuk pajak air permukaan. “Kalau kontrak karya memang sudah tidak bisa,”akunya seraya mengatakan pertemuan itu juga berjalan cukup alot.

Dari pertemuan itu, selanjutnya rombongan bertolak ke Phoenix bersama beberapa staf dari Pemprov Papua, Kepala ESDM Provinsi Papua Bangun Manurung, Kadispenda Papua Ridwan Rumasukun dan Kepala Bappeda Papua Muh Musa’ad.

Menurut gubernur Di Phoenix mereka bertemu dengan hampir seluruh Manajemen PT Freeport Mac Moran, dimana pertemuan itu lebih pada kesepakatan dari sisi politik.

“Masalah ini secara teknis dibawa ke Phoenix. Kami bersama staf yang punya kemampuan baik. Para Direksi Freeport juga hadir. Pertemuan ini berlangsung dari pagi sampai sore.

 

Secara khusus kami undang berinvestasi pihak Freeport berinvestasi Oil dan Gas di Papua. Jadi kita juga harus memberikan kemudahan regulasi, karena investasi besar. Sebab ini penting. Kami berharap hal ini dapat dilakukan pemerintahan baru di masa mendatang,”tuturnya Saat ini dana investasi PT Freeport berkisar 15 milliar US$ dollar. “Jadi itu cukup besar dan ini harus ada kepastian hukum dari kita,” tandasnya.

Selanjutnya rombongan di bawa ke Meksiko untuk melihat area tambang milik PT Freeport. (ds/aj/l03)