Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi (SORAK).Bandung Jawa Barat 31 Juli 2016. Cheko Papua. 

Kapitalisme krisis. Dunia tak pernah mengalami perubahan menuju situasi baik. Sejak kapitalisme mengalami krisis ekonomi tahun 1929 (great depression), rutinitas krisis terjadi secara periodik. Kelimpahan barang tanpa daya beli (excess supply) adalah bentuk krisis yang sudah ada di depan mata.Bila pada krisis 1929, modal hancur karena tidak bisa diinvestasikan ke dalam sektor riil, maka di masa kini modal lebih untung ditanamkan ke sektor finansial (perdagangan saham dan uang) karena sudah lama tidak bisa (tidak cepat menguntungkan) ditanamkan ke sektor riil. Karena itulah (tidak ada ekspansi modal ke sektor produktif) yang menjadi penyebab utama pengangguran, sebagai wujud krisis massal di dunia saat ini. Krisis berkelanjutan, bahkan semakin tak sistematis, dalam makna, sudah tidak bisa lagi diperkirakan indikasi-indikasinya oleh para arsitektur keuangan neoliberal..Imbas dari krisis itu juga dirasakan oleh Indonesia yang sumber investasinya menginduk pada negara-negara kapitalis. Hari demi hari dijalani dalam krisis, tapi neo-liberalisme melulu dianggap dan ditawarkan sebagai satu-satunya jalan keluar. Jalan keluar yang dijalankan dengan paksaan utang, dilanggengkan dengan perang dan kolonisasi, yang alih-alih membebaskan, justru malah menghancurkan..Indonesia; bangsa “kasihan” ini menjadi salah satu target dari penerapan neoliberalisme. Liberalisasi sumber daya alam menjadi tugas keseharian pemerintah, elite politik, DPR, intelektual borjuis, ekonom, aparat (pengaman investasi) dan semua parpol yang jahat itu..Batas minimal terbukanya ruang demokrasi, yang sanggup didobrak oleh gerakan rakyat dalam menumbangkan orde baru, sudah dimundurkan kembali. Kini, dinamika demokrasi berlangsung di tengah-tengah kebangkitan militerisme, fundamentalisme agama, dan kelompok-kelompok reaksioner lain. .Kesejatian demokrasi memiliki pra-syarat khusus yang harus dipenuhi yaitu: partisipasi aktif seluruh rakyat, dan, membebaskan gagasan/pikiran politik rakyat. Di mana pra-syarat tersebut menjadi landasan pijak/instrumen melabuhkan demokrasi menuju muaranya, yaitu demokrasi kerakyatan. Rakyat sebagai protagonisnya. .Banyak yang salah menduga bahwa sekarang adalah zaman demokrasi. Kiblatnya adalah Amerika. Salah besar. Demokrasi yang dibangun Amerika, dan menjadi panutan sekarang adalah demokrasi yang ditafsir berdasarkan logika investasi, kami menyebutnya sebagai demokrasi liberal. Demokrasi liberal tidak menghendaki partisipasi aktif rakyat. Demokrasi liberal adalah demokrasi prosedural. Melibatkan partisipasi rakyat hanya pada saat pemilu, dan ketika yang dipilih berdusta atas janji, rakyat ak punya hak mem-veto pilihannya. Bagaimana dengan partai politik yang ada? Partai politik yang ada sekarang hanya mekanisme/alat menipu konstituennya, wadah koruptor, wadah proyek cari uang elitenya, wadah politik uang. Bukanlah partai revolusioner yang mendasarkan dirinya pada aspirasi langsung dan kekuatan rakyat..Inilah wajah demokrasi liberal. Boleh berdemokrasi asalkan jangan menghambat investasi, artinya, jangan menghambat tuan-tuan kapitalis merampok kekayaan alam, menggarong hasil kerja buruh, merampas lahan petani adat, menggusur rumah rakyat. .Di Papua, mengapa rakyat Papua menghendaki kemerdekaan (ekonomi dan politik)? .Papua, pintu gerbangnya dibuka oleh perjanjian yang hanya ditandatangani 1.025 rakyat Papua—lebih dari 800.000 orang penduduk Papua waktu itu,—itupun berada di bawah ancaman senjata tentara, dipaksa memilih bergabung dengan Indonesia di tahun 1969, lalu, tamu dari luar masuk membawa legitimasi berupa perjanjian yang dipaksakan; membawa senjata, berbaju loreng, melakukan persekusi, membunuh, merusak tanah Papua, mengusir tetua adat, mendorong masyarakat adat di ambang batas jurang, terlibas pembangunan..Setelah itu, mereka memapankan dominasinya dengan cara-cara militeristik. Program-program operasi militer diregulerkan demi memberi makan perwira-perwira militer. Operasi Sadar (1965-1967), peristiwa Kebar 26 Juli 1965, kasus Teminabuan (1966-1967), peristiwa Manokwari 28 Juli 1965 dan Operasi Militer 1965-1969, Operasi Brathayuda (1967-1969), Operasi Wibawa (1969), peristiwa penghilangan paksa di Sentani 1970, Operasi Militer di Paniai sepanjang 1969-1980, Operasi Militer di Jaya Wijaya dan Wamena Barat kurun 1970-1985, Operasi Jayawijaya (1977), Operasi Sapu Bersih I dan II (1981), Operasi Galang I dan II (1982), Operasi Tumpas (1983-1984), Operasi Sapu Bersih (1984), Operasi di Mapenduma (1996), pelanggaran HAM di Wasior (2001), dan operasi militer di Wamena (2003) dan Kabupaten Puncak Jaya (2004). Hingga detik ini, persekusi terhadap rakyat Papua yang menghendaki kebebasan sedang berjalan, dengan cara militeristik. Maklum, pemerintah dan aparatnya sedang membebek pada tuan kapitalis, yang dipertaruhkan adalah investasi senilai 265 triliun. Investasi bisnis yang hanya membesarkan perut kapitalis, elit borjuis dan perwira-perwira tingginya. .Karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa, hak tiap manusia maka, batasan-batasan kebahagiaan rakyat Papua tidak boleh dihalangi oleh keputusan-keputusan yang tak pernah mereka kehendaki sehingga, merebut kemerdekaan dari kolonialisme dan kapitalisme adalah sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya jalan keluar bagi rakyat Papua. .Namun, merebut kemerdekaan bukan perkara mudah, jalannya begitu rumit, cadas dan berliku. Apalagi, kepentingan tuan-tuan kapitalis membentang di jalur-jalur yang menjadi sumber kehidupan sehingga mengunci kesejahteraan rakyat. Sebenarnya, tidak hanya rakyat Papua yang menghendaki pembebasan. Rakyat Indonesia secara keseluruhan pun menghendakinya. Karena Indonesia kini tak pernah benar-benar merdeka. Kita dijajah kolonialisme, kapitalisme dan korporasi-korporasi. Di Rembang, Kebumen, Madura, Jatigede, Kalimantan, Jogjakarta, dan di seluruh isi laut-hutan-tambang di Indonesia dirampok kapitalis, baik itu asing maupun dalam negeri sendiri. .Pada saat itulah kemerdekaan harus dimaknai dan direbut, dengan alat persatuan, solidaritas antar gerakan rakyat dan membangun gagasan-gagasan revolusioner sebagai satu-satunya jalan keluar paling memungkinkan bagi pembebasan rakyat. Dan kita, rakyat korban kolonialisme-kapitalisme telah disatukan oleh kepentingan yang sama: Merdeka. Bebas dari penjajahan modal. .Kami, dari Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi, dalam kertas posisi ideologis-politik ini menyerukan: Tuntaskan perjuangan demokrasi, bangun kekuatan rakyat yang mandiri, nasionalisasi aset-aset sumber daya alam di bawah kontrol rakyat, hentikan represi terhadap rakyat. Untuk Papua: Referendum—hak menentukan nasib sendiri sebagai jalan keluar demokratis bagi rakyat Papua, tarik militer organik dan non-organik dari tanah Papua, bebaskan seluruh tapol-napol Papua, buka akses jurnalis di Papua, hentikan penangkapan terhadap aktivis pro-demokrasi. 

Korlap :

cheko papua.

Jayapura, Jubi – Ketua DPR Papua, Yunus Wonda kesal dengan para menteri dan pejabat negara yang sering ke Papua seakan tak ada dampaknya terhadap provinsi paling timur Indonesia itu.

Kata politikus Partai Demokrat tersebut, sejumlah menteri bolak-balik ke daerah, termasuk Papua. Namun mungkin itu hanya mengisi waktu luang. Tak ada program yang jelas ke Papua setelah mereka kembali ke Jakarta.

“Menteri ke Papua mungkin hanya mengisi waktu. Kami sebenarnya mengharapkan mereka datang dan pulang ada program yang di buat ke Papua agar ada tujuan jelas kedatangan menteri. Jangan datang ke Papua tapi program tidak dan melaporkan ke Presiden sudah kunjungi Papua. Tidak boleh seperti itu,” kata Yunus Wonda, Jumat (1/7/2016).

Menurutnya, orang Papua tak butuh janji-janji. Tak butuh dipermainkan. Jangan terus menipu pihak-pihak di Papua. Harusnya semakin banyak menteri dan pejabat negara di Papua, semakin banyak program ke Papua dan perekonomian di Papua semakin baik.

“Misalnya saja Draf UU Otsus Plus, belum masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Ini kembali kepada pemerintah. Masalahnya bukan di DPR RI. DPR RI mendukung. Kini pemerintah pusat apakah mau melaksanakan UU Otsus Plus atau tidak. Ini kembali ke pemerintah pusat,” ucapnya.

Katanya, Pemprov Papua secara resmi telah menyerahkan Draf UU Otsus Plus dan berharap masuk Prolegnas tahun ini. Tapi ternyata tak masuk Prolegnas. Akibatnya Pemprov Papua dan berbagai stake holder di Papua kecewa.

“Statemen politik yang disampaikan Gubernur Papua karena melihat tidak ada keseriusan dari pemerintah pusat dalam mengimplementasikan UU Otsus Plus. Kami bukan kehilangan, tapi intinya kami menunggu inisiatif

dari pemerintah pusat untuk melihat Otsus Plus itu,” katanya.

Ia menambahkan, kini semua ada pada pemerintah pusat. Apakah mereka serius atau tidak terhadap Papua. Padahal yang tahu masalah adalah pemerintah daerah. Jangan melihat dari program yang dibuat pemerintah pusat, tanpa melihat kondisi di daerah.

Pekan lalu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan secara simbolis menyerahkan 3000 sertifikat Hak Atas Tanah. Penyerahan sertifikat hak tanah merupakan kegiatan Legalisasi Aset/Prona dan Reforma Agraria Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Kamis (23/6/2016).

Dalam sambutannya, Menteri Mursyidan Baldan mengatakan soal tanah dalam setiap ajaran agama, menyimpan pesan kuat yang pada dasarnya menjadi tempat masyarakat bisa hidup dan memakmurkan kehidupannya. Karena itulah, diharapkan jangan lagi ada pikiran memperkaya diri dengan memiliki tanah dalam jumlah besar

“Ingat, negara bisa membatalkan hak atas tanah yang dipegang siapapun di negeri ini, jika kepemilikan itu justru mendatangkan kerisauan, kesusahan dan kerugian lainnya bagi masyarakat,” katanya.

Terkait persoalan tanah, ujar Baldan, pihaknya telah mengeluarkan Permen Nomor 9 tahun 2015 tentang Pengakuan Atas Hak Komunal. Dimana terkait Permen ini, dirinya tak menutup diri jika ada hal yang perlu direvisi dalam aturan itu.

“Dalam Permen ini diakui soal kepemilikan masyarakat adat, pengakuan kepemilikan kepada mereka yang tinggal dan hidup lebih sepuluh tahun di lokasi, dan pengakuan hak kolektif ekonomi berupa koperasi. Tujuannya memutus pengakuan atau kepemilikan atas tanah yang tanpa dasar,” ujarnya.

Untuk itu, Baldan mengajak pihak terkait di Papua bersama membuat tim guna mengecek dan menetapkan batas wilayah dari masyarakat hukum adat yang ada di Tanah Papua, kaitannya dengan Permen nomor 9 tahun 2015 tersebut.

Sebelumnya Menteri Luhut Panjaitan dengan program penyelesaian pelanggaran HAM dan membentuk tim. Padahal sudah ada mekanisme yang jelas melalui Konmnas HAM soal penyelesaiaan HAM di Papua.

Hal senada juga dikatakan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan Papua akan sulit menggenjot pembangunan jika para kepala daerah di daerah tersebut, baik gubernur, wakil gubernur hingga bupati, lebih memilih tinggal di luar daerah yang mereka pimpin.(*)

sumber:  tabloidjubi.com

Bandung 31 Mei 2016. CHEKO PAPUA. 

 Pernyatan menyikapi situasi jelang tagal 31 mei dan setelahnya  oleh Tuan Pian Theko pagawak .

Mahasiswa Papua bagian tak terpisahkana sebagian dari Rakyat Papua Barat itu sendiri. Maka dari padanya, mahasiswa papua turut mengambil syikap doa bersama bentuk dukungan terhadap kegiatan aksi demo damai yang dilakukan Rakyat Papua bersama KNPB pada hari ini. 

Yang sebelumnya ada rencana (KTT MSG) dalamnya sertai (ULMWP) namun, tertunda dan, di lanjutkan dengan pertemuan negara-negara Pasifik Afrika Carabia Pasifik (KTT-ACP) Walaupun ACP tidak membahas tentang papua Namun Rakyat papua bersama KNPB dan Organ laen yang  sepaham di Tanah Papua tetap konsisten dengan pergerakan perjuangan demi Hak menentukan Nasib Sendiri/ Reverendum yang sedang di dorong Oleh Rakyat Papua baik, di Tanah air papua ditingkat internasional, juga kapan dan dimana yang saat ini sedang.

Menyikapi ini, Mahasiswa Papua di kota studi Bandung / atau Rakyat Papua yang berdomisili di negeri Pasundan berkomitmen bahwa, akan tetap mendukung dan mendorong pergerakan perjuanga kemerdekaan Rakyat papua yang sedang di Motori melalui (ULMWP) Terutama, dan turut mendukung serta kapan dan dimanapun sesuai dengan kapasitas kami yang ada sebagai Rakyat Papua demi Mempertahankan harga diri dan Ideologi kami sebagai Rakyat Bangsa Papua Barat.  Kemudian dengan terjadinya penudaan pertemuan (KTT-MSG) Bagi kita tidak ada yang lucu, dan ane dengan penundaan itu karna kami tau bahwa, kami Rakyat papua ada dimedan perjuangan bersama kebenarannya. 

Kami juga mengutuk kepada Pemerintah rezim Jokowi- Jk saat ini yang mana selalu telah melakukan represip kekerasan sampae dengan penangkapan Rakyat Papua dari atas Tanah mereka sendiri oleh, kaki tangannya nkri, TNI/POLRI Serta satuan angkatan bersenjata laennya yang kejam ini. 

Kami juga mendesak kepada rezim Jokowi Jk saat ini untuk segere membebaskan para Tapol Napol kepada Steven Itlay dan yang laennya yang ditahan dan dipenjarakan di seluruh Tanah Papua. Kami juga mengutuk, dan mendesak kepada Negara republik indonesia terutama kaki-tangannya TNI/POLRI atas tindakan represip penangkapan sewenang-wenag jelang tanggal 31 mei, tepat pada tanggal 28-30 terhadap aktivis papua merdeka/KNPB 102 Orang di 4 dareah masing-masing, Numbai Jayapura, Sentani, Wamena, dan Yahukimo, Juga ditambah dengan penangkapan yang dilakukan TNI/POLRI Hari ini 31 mei saat masa aksi berkumpul untuk melakukan Aksi Demo Damai sesuai rencana dan aturan mainnya. Namun, di tangkap sebanyak 597 Orang aktivis ini segerah bebaskan mereka !

Apapu alasan dan peryataan Indonesia melalu Kapolda dan Pangdam di atas Tanah Papua adalah keapsahannya tidak ber-Dasar. Itu fakta dan terbukti dengan keinginan sulung Rakyat Papua Barat ingin Merdeka/ Mendirikan Negara sendiri tanpa system negara Indonesia  diatas Tanah Papua walaupun, dimata-matai, di intimidasi di penjarakan dicap konyol seperti DPO, MAKAR, SEPARATIS GPK, OTK,OTB,GPL dan laen-laen sekalipun ditembak mati. 

Ini semua tidak mengurangi semangat juang Rakyat Papua justru menyalakan api kobaran perlawanan Radikal dengan perkembangan zaman saat ini. Setelah kami melihat situsi hari ini sebaiknya  Negara Indonesia lebih baik menarik TNI/POLRO Organik maupun non Organik dari seluruh Tanah Papua karna, aktor pelaku kriminal dan kejahatan kemanusiaan di atas Tanah Papua adalah TNI/POLRI Indonesia.

Kami juga akan selalu ada dalam perjuangan ini, apapun situasi dan kondisi selama kami masih di jaja kami akan terus menuntut dengan kapasitas sebagai mahasiswa, mendesak kepada Indonesia serta Tuannta Imperialisme terutama Amerika untuk,

 Hak Menentukan Nasib sendiri solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua.

Tutup semua perusahaan asing dan Nasional Indonesia dari atas seluruh Tanah Papua dari Sorong Sampae Merauke.

Tarik TNI/POLRI Organik maupun non Organik dari seluruh Tanah Papua

Dengan cara yang bermartabat, elegan, dan sopan dengan mengedepankan nilainilai kemanusiaan kami akan terus melakuakan perlawanan sampae Papua Merdeka.

Kemudian Pesan kepada Kita Rakyat Papua dan khususnya Mahasiswa di Negeri Pasundan Bandung  bahwa, perjuanag kemerdekaan kita Rakyat Papua Barat belumlah berrakhir kita, tidak bisa senang dengan hari ini atau bangga tetapi situasih hari mengingatkan kami dan mengajak kami lebih profesional dan manusiawi terhadap lingkungan dimana kami berada baik dikampus, di masyarakat, dijalan enta itu siang hari,ataupun malam hari. kami juga mengingatkan bahwa, kita tidak harus bersantai, kita tidak harus tidak tau menau, kita tidak harus berpura-pura, kita tidak harus berharap, kita tidak harus menganggap enteng, kita tidak harus bersyikap apatis, kita tidak harus anggap biasa-biasa. Karna sadar atau tidak sadar tanggung jawab akan kemerdekaan Papua ini sejak anda terlahir sudah ada di pundakmu. Ingat, ko Rambut itu keriting dan kulitmu hitam itu karunia yang harus kita jaga dan mempertahankan sepanjang abat. Juga menghargai suku dan ras laen di jagad rayah muka bumi ini. www.CHEKO PAPUA.COM

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut B Pandjaitan mengaku belum mengetahui ada aksi pembakaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dia malah terkejut saat mendengar berita tersebut.

"Di mana bakarnya?" katanya di Gedung BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (26/5).

Dia mengungkapkan, baru saja melakukan koordinasi dengan Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw. Ini dilakukan untuk mengonfirmasi beberapa permasalahan yang terjadi di kawasan timur Indonesia.

"Ya gini tadi pagi saya baru banyak bicara dengan Kapolda, saya belum menerima laporan yang aneh-aneh itu. Jadi bisa saja terjadi di mana begitu tapi bukan dalam konteks satu kegiatan yang terbuka," ujarnya.

"Karena tadi pagi ada isu ada pendeta yang meninggal ternyata saya cek tidak begitu. Yang terjadi pertikaian antar suku di Timika yang pas kapolda ada di sana," tambah politisi Partai Golkar ini.

Sebelumnya diberitakan, beredar video berdurasi 1 menit yang diunggah akun instagram @ind_uniform, di mana kelompok OPM sedang merobek dan membakar bendera merah putih.

"Bagaimana Perasaan Rekan-Rekan melihat Sang Merah Putih kita diperlakukan seperti ini oleh OPM? Bagaimana Saran Rakyat Indonesia?" demikian dikutip @ind_uniform, Kamis (26/5).

Tidak ada aparat keamanan yang memantau kejadian tersebut, bahkan seseorang berseragam loreng diyakini bukan TNI. Diduga, lelaki tersebut merupakan salah satu tentara OPM.

"Mohon Izin Yang Terhormat Bapak Presiden @Jokowi, jika berkenan, ini Suara Rakyat Indonesia," lanjutnya.

sumber:http://www.merdeka.com
Baca juga:Video: Tentara OPM robek dan bakar bendera merah putih!Pemimpin partai oposisi terbesar Inggris dukung Papua merdekaKemlu: Pemerintah Inggris tidak dukung Papua MerdekaPersipura bantah pemainnya terlibat aksi pro separatisNiat baik Jokowi pada Papua dipertanyakan saat 1.000 aktivis ditahan[tyo]

Biak, CNN Indonesia -- Ratusan warga muslim di Kabupaten Biak Numfor, Papua mengikuti Nusantara Mengaji di Masjid Agung Baiturrahman, Biak, Minggu (8/5). 

Gelaran ini, seperti diberitakan Antara, adalah untuk memasyakatan membaca Alquran di kalangan umat Islam di wilayah paling timur Indonesia itu. Acara yang merupakan kali pertama diadakan di Indonesia ini dihadiri Direktur Media Center Aswaja Nadhalatul Ulama Jawa Timur KH Abdurrahman Navis LC.

Koordinator Nusantara Mengaji Haji Andi Firman Madjadi, di Biak, mengatakan tujuan Nusantara Mengaji adalah mendoakan keselamatan dan kemaslahatan bangsa Indonesia. Selain itu, ditargetkan khatam bacaan kitab suci Alquran sebanyak 50 kali.

Peserta Nusantara Mengaji berasal dari perwakilan takmir masjid serta warga muslim dari berbagai kampung dan kelurahan Kota Biak.

Dengan mengaji bersama, lanjut Andi Firman, akan menanamkan kecintaan setiap warga muslim kepada Alquran dan memasyarakaran bacaan ayat suci Alquran di lingkungan keluarga.

Nusantara Mengaji di Biak dipandu ustad Mashudi alhafid, Imam Gambali alhahafid, serta ustazah Indah mufidah alhafidz. (sil)

http://www.cnnindonesia.com

Bandung Jabar.07/05/2016. Menurut Leonardus Magai Sekretaris IMASEPA Jabar. Rindu Terobati bisa bertemu dengan Utusan dari Pemerintah Provinsi Papua Biro Umum Kasi. Aset dan Perlengkapan bersama kami BPH IMASEPA JABAR untuk membahas mengenai Pembangunan Asrama Papua Kamasan II Kota Bandung, Dalam waktu dekat ini pemprof papua akan merenovasi asrama jadi mohon kerjasam antara kami mahasiswa papua bandung. 

Pasek juga tambahkan Tahun ini setelah

BPH IMASEPA bersama Pemda Propinsi Papua.

Penghapusan Rumah Lama dari Dinas PU Provinsi akan dibangun Asrama Mahasiswa Papua Kamasan II di Cilaki 59 sehingga kita BPH IMASEPA JABAR akan mengawal kebijakan Pemerintah Provinsi dalam membangun Asrama Mhs Papua di Kota Bandung.

Di tambahkan oleh wakil Ketua Imasepa bandung Jabar Ferry cheko Kogoya ,Kami sudah terpaku dengan situasional yang terjadi pada kami mahasiswa papua beberapa tahun lalu dan pemda sendiri sudah tidak tanggapi persoalan asrama kami mahasiswa papua selama beberapa tahun ini dan kami  BPH dan seluruh anggota pun juga bannyak masalah yang kami hadapi selama ini.

Tapi kami bersyuhkur kepada Ketua Imasepa Jeck Yakub Yalabik Peyon karena dalam visi misi yang di rancancang waktu itu mengenai pembagunan asrama dan pengadaan asrama putri bisah terjawab dengan baik ,dan kami pun bannga  juga kepada sekretaris atas kerja keras yang baik sehinnga hasil komunikasih kami pengurus pun terjawab dengan baik, Harapan kami BPH Imasepa pemda daerah papua menjawab dalam tahun ini sesuai hasil komunikasi pemda dengan pengurus dan kami akan komunikasi agar di percepat.

kami juga sangat berharap kepada Senioritas Pengurus-pengurus Paguyuban , Kordinator-kordinator kombas ,Maupun Seluruh Mahasiswa Papua jawa barat agar trus suport dan memberi dukungan kepada BPH Imasepa agar hubungan kerjasama tercipta baik sehingga pembagunan Asrama pun dapat berjalan dengan baik .

Berbagai Trobosan yang sedang di perjuangkan Oleh Ketua, Sekretaris ,dan wakil ketua ,sedang dalam proses sehingga sangat membutuhkan dukungan semua senior, Pengurus-pengurus paguyuban, dan semua anggota Imasepa. Dalam hal ini pengurus inti Imasepa akan trus mendesak agar pemerintah papua bisah mempercepat pembangunan asrama.

http// cheko papua news.com

Liputan6.com, Jakarta - PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) menggandeng Lembaga Masyarakat Adat di Papua dan Papua Barat untuk memperluas jangkauan layanan jasa perbankan ke daerah-daerah yang sulit terjangkau di kawasan paling timur Indonesia itu. 

Dalam kerja sama ini, BNI membangun jaringan baru melalui masyarakat Papua dan Papua Barat yang terpilih menjadi Agen Laku Pandai BNI sekaligus memastikan dana-dana subsidi yang disalurkan pemerintah dapat terdistribusi secara tepat. 

Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan BNI Adi Sulistyowati menjelaskan, BNI melaksanakan kerja sama ini dengan 5 Wilayah Adat Provinsi Papua. Lima Wilayah Adat Provinsi Papua adalah Kampung Adat Manta, Kampung Adat Ha-Anim, Kampung Adat La Pago, Kampung Adat Saereri, dan Kampung Adat Mee Pago.

"Selain itu, BNI juga bekerjasama dengan 2 Wilayah Adat Provinsi Papua Barat, yaitu Kampung Adat Domberai dan Kampung Adat Bomberai," jelasnya seperti dikutip dari keterangan tertulis, Senin (2/5/2016).

Ia melanjutkan, penandatanganan kerja sama tersebut sebagai bentuk dukungan Nawa Cita Presiden Republik Indonesia untuk membangun Papua dan Papua Barat. “Kami sebagai perbankan akan membantu pemerintah untuk menyalurkan bantuan, subsidi dan kredit usaha rakyat agar tepat waktu, tepat sasaran dan transparan,” tambahnya. 

Seain itu, BNI juga meluncurkan Kartu Debit BNI I Love Papua yang nantinya dapat digunakan untuk menyalurkan subsidi dan Kredit Usaha Rakyat bagi masyarakat di Papua.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua Lenis Kogoya mengatakan, setelah adanya kerja sama ini diharapkan tidak ada lagi masyarakat adat propinsi Papua yang kesulitan mencari modal usaha seperti yang terjadi saat ini.

 
“Ini merupakan sejarah bagi kami masyarakat adat Papua dimana ada BUMN yang mau menjalin kerja sama dengan kami, semoga kedepan semakin banyak yang peduli kesejahteraan masyarakat Papua,” ujar dia. (Gdn/Zul

)http://bisnis.liputan6.com

AMP news:solo 01/04/2016 Sampe sedetik ini, jaringan kepolisi (intel) trus mendatangi setiap Asrama Papua di kota Solo-Surakarta.

Terkait dengan aksi demo damai tgl 2 mei 2016, dimana yang terjadi aneksasi 1 mei 1963. Pada waktu itu terjadi perampasan wilaya, tanah, hutan dn kekayaan alam di teritori dari sorang sampe dengan merauke penyerbot, pencaplokan kemerdekan bagi Bangsa West Papua Barat pada tanggal 1 desember 1961..

Dalam sejarah ini Aliansi Mahasiswa Papua AMP KK-SOLO Mengantar surat pemberitahuan kepada pihak kepolian guna berdasarkan UUD 1945 Amandemen ketiga tahun 2000 Bab XII
Pasal 30 (Ayat) 4 Kepolisian NKRI Sebagai alat negara guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas untuk MELINDUNGI, MENGAYOMI, MELAYANI MASYARAKAT SERTA MENEGAKAN HUKUM (tupoksi) dari pada kepolisian.
Bab X Pasal 28 .

Kemerdekaan serikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tilisan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Berdasarkan UU kami Aliansi Mahasiswa Papua kemarin jam 11:15 WIB Mengantar surat kantor kapolresta-surakarta melalui kasat intelkam, Namun surat kami tidak direspon baik dan pihak kepolisian dan mengarakan kami ke kapolda jawa tengah di semarang, sangat merepotkan di selah-selah itu Aktivis Mahasiswa AMP Karobanews Kolaima, Fictorya Ligin Walela, Aud Terry,Sukunekama Koslapok Black mengambil kesimpulan terakhir dari semua proses itu jam 11:14-14:00 Wib kurang lebih 3/4 ditanyakan kembali kepada pihak kepolisian bahwa.

Kepolisian yang bertugas di solo-surakarta seakan-akan tidak ada artinya, maka perlu belajar aturan hukum yang baik biar kedepan tidak terulang dan kami datang kembali ditempat ini satu hari kedepan lagi karena besok kita akan berpartisipasi dalam aksi dukungan, yang akan mengelar di tanah air kita bersama AMP kota lain sejawa dan bali terkait sidang KTT MSG guna Aplikasi ULMWP menjadi anggota penuh member full di komunitas negara-negara bagian pasifik di MSG bersamaan dengan agenda pertemua IPWP di london inggris akan bahas isu status politik PM mengampanyekan REFEREMDUM global guna bawah dalam sidang tahunan PBB, dalam hal ini yang akan hadirin petingi-petingi negara tingkat Internasional, toko-toko pengamat politik dan pengacara Internasional.

Dengan adanya penolakan surat pemberitahuan APM. Namun polisi tidak diam sampe disitu melainkan ada pemantaun tempat tingal AMP kota solo-surakata sampe pengejaran masuk dalam Asrama.

Malam kemarin, pagi tadi sampe dgn sedetik ini guna memperkenalkan diri mereka dan meminta status permahasiswa Papua, juga minta struktur AMP KK-SOLO dan mereka sudah mulai mendekati pedagang-pedangang di lingkungan Asrama dan sekitarnya.
sumber : Mabelkolaima freedom

Selain memuat biodata figur-figur tersebut, dokumen berjudul ‘Rencana Aksi Gelar Opsgal Papua’ itu menjabarkan aktivitas mereka, kekuatan dan kelemahan, metode yang digunakan untuk menekan, dan target yang ingin dicapai.

Salah satu figur yang masuk dokumen setebal 35 halaman itu adalah Buchtar Tabuni, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB)—sebuah kelompok masyarakat yang berkampanye untuk kemerdekaan Papua dan Papua Barat.

Buchtar disebut aktif menyuarakan pelanggaran HAM di Papua, mendukung pendirian International Parliamentarians for West Papua, dan terlibat kerusuhan di LP Abepura. Kekuatan Buchtar mampu mengerahkan massa untuk melaksanakan aksi anarkis dan pandai berorasi dengan bahasa daerah. Kelemahannya, menurut dokumen itu: perempuan dan minuman keras.

Untuk menekan Buchtar, dokumen itu menyebut taktik memecah belah dan penyusupan melalui sejumlah LSM. Target minimal yang ingin dicapai ialah KNPB mendukung otonomi khusus Papua, sedangkan target maksimal adalah KNPB mendukung Papua menjadi bagian dari NKRI.

Sosok lain yang disebut adalah Yan Christian Warinussy, selaku Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Pengkajian Pengembangan dan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari. Dalam dokumen itu, Yan dilaporkan sebagai sosok yang menyuarakan pelanggaran HAM aparat keamanan dan menuntut referendum di Papua.

Adapun kekuatan Yan ialah dia sangat berpengaruh terhadap generasi muda Papua dan sering berhubungan dengan aktivis separatis di dalam dan luar negeri. Kelemahan Yan, dia sering membela terdakwa separatis dan tergantung dengan pemerintah daerah.

Untuk menekan Yan, ada pola persuasif dengan membantu wisata rohani ke Yerusalem. Target minimal yang ingin dicapai dari Yan adalah dia tidak mempermasalahkan UU Otsus Plus, sedangkan target maksimal ialah dia mendukung UU Otsus Plus dalam kerangka NKRI.

Menanggapi dokumen, yang pada sampul bertanggal Maret 2014 dan bertuliskan ‘Deputi II KA BIN’, Yan mengaku tidak kaget dengan laporan intelijen mengenai dirinya.

“Saya sudah pernah, bukan hanya dimata-matai tapi juga dibayangi. Di depan rumah saya sering ada mobil tak dikenal, bisa parkir berjam-jam. Ada yang mengintai saja, meneror istri dan anak-anak (dengan) menelepon lalu memberitahukan bahwa saya kecelakaan, sengaja menjatuhkan mental istri dan anak-anak saya,” kata Yan kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan, Kamis (04/02).

Apakah taktik itu berhasil?

“Mereka (agen intelijen) mengintimidasi, saya sudah sadar betul. Tapi tidak menyurutkan semangat saya untuk membela hak-hak asasi manusia dari orang-orang di tanah Papua,” kata Yan.

Meski dokumen berlogo BIN itu bertanggal Maret 2014, beberapa bulan sebelum Presiden Joko Widodo memerintah, Yan yakin strategi intelijen terhadap aktivis Papua tidak berubah.

Dia mengisahkan bagaimana ketika wartawan mewawancarainya di sebuah hotel beberapa waktu lalu, ada dua orang yang ikut menyorongkan alat perekam. Ketika Yan bertanya apakah mereka anggota intelijen atau wartawan, mereka mengaku petugas intelijen dari kepolisian dan militer.

Lalu, menurut Yan, saat komentarnya mengenai masalah di Papua diterbitkan di surat kabar, wartawan yang mewawancarainya akan didatangi oleh petugas intelijen untuk mendapatkan rincian perkataan Yan.

“Yang saya lakukan selalu dipantau oleh mereka (intelijen),” ujar Yan.

Kesahihan mengenai dokumen laporan berlogo BIN yang diperoleh BBC Indonesia dari sebuah sumber mendapat sorotan dari juru bicara kepresidenan, Johan Budi.

“Dokumen yang beredar, yang katanya dari BIN, benar nggak dari BIN? Harus ada klarifikasi dulu, baru kita bicara apakah ini kebijakan BIN? Apa ini dari atas? Itu kan harus dipisahkan. Kan nggak mungkin setiap ini perintah presiden. Itu kan didelegasikan kepada bawahan,” kata Johan Budi.

BBC telah berupaya menelepon Kepala BIN, Sutiyoso, namun belum mendapat respons. Pesan yang dikirim melalui aplikasi pesan ponsel pun dibaca, tapi tidak dibalas.

Sebelumnya, kepada surat kabar Sydney Morning Herald, Direktur Informasi BIN, Sundawan Salya, mengatakan akan meluncurkan investigasi internal secepatnya untuk melacak sumber dokumen.

“BIN tidak pernah mengeluarkan dokumen seperti itu. Kami adalah badan intelijen, karena itu tidak akan pernah menggunakan dokumen terbuka,” kata Sundawan kepada wartawan Sydney Morning Herald.

Pemantauan terhadap aktivis Papua yang gencar menyuarakan kemerdekaan Papua bukan hal baru.

Ketika Filep Karma, seorang tahanan politik yang dihukum penjara karena menaikkan bendera Bintang Kejora dan berbicara dalam pawai prokemerdekaan Papua pada 2004 lalu, dibebaskan dari Penjara Abepura, November 2015 lalu, aparat menyatakan akan terus mengawasinya.

Cara-cara pengawasan terhadap aktivis Papua, menurut Adriana Elisabeth yang tergabung dalam Tim Kajian Peneliti Papua di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) , tidak bisa lagi dilakukan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Kan sudah menjadi kebijakan presiden, bahwa akan mendekati Papua dengan cara-cara yang lebih dialogis, berbicara, berdiskusi bagaimana menyelesaikan masalah bersama. Karena, menurut saya, itu adalah cara paling tepat untuk menghadapi Papua,” kata Adriana.

Meski demikian, tambah Adriana, kebijakan presiden tidak bisa diwujudkan tanpa didukung aparat keamanan dan intelijen. Artinya, strategi dialog tidak akan berhasil apabila intelijen tetap melakukan taktik lama.

Adriana melandasi argumentasinya dengan menyodorkan fakta bahwa gerakan politik sipil Papua sudah semakin solid dan diaspora Papua di luar negeri sudah bergabung dalam Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Bahkan, perdana menteri Kepulauan Solomon telah menawarkan menjadi fasilitator bagi dialog antara pemerintah Indonesia dengan ULMWP.

“Perkembangan ini kan harus dilihat bahwa arah politik Papua sudah lebih jelas. Jadi strategi intelijen harusnya tidak bicara begitu lagi (menekan aktivis Papua),” kata Adriana.

Dalam berbagai kesempatan, pemerintah Indonesia menegaskan kemerdekaan bagi Papua bukan opsi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah berkata bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia dan pemerintah memusatkan diri pada pembangunan.

 sumber. BBC.com