Slider[Style1]

Suara West Papua

Internasional

Polhukam

Suara Mahasiswa

Opini

TB Alim Kompromi Bandung Jawa barat Kampanyekan Pembebasan west Papua

Posted by: Unknown Posted date: 08:10 / comment : 0 , , , ,

Chandra TB Alim Kompromi berdeklamasi di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, Rabu (7/12)  malam
Cheko papua. Pembebasan Bandung, 8 Desember 2016 - Diawali dengan menyanyikan lagu Aku Papua karya Edo Kondologit, TB (Tim Berlawan) Alim Kompromi memulai pertunjukkannya di acara penutupan Pekan Literasi Kebangsaan, di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, Rabu (7/12) malam. Setelah lagu selesai didendangkan, terdengar suara “wa…wa…wa..”. Chandra, salah satu personil dari TB Alim Kompromi, sambil menari menggunakan pakaian adat West Papua, tangan bergoyang dan kaki yang melangkah senada dengan bunyi gendang yang ditabuh, memasuki panggung pertunjukkan. Ia kemudian membacakan puisi yang berjudul Percakapan Mimpi dengan Karma.

Puisi Percakapan Mimpi dengan Karma menggambarkan perjuangan Filep Karma dan Rakyat West Papua untuk lepas dari belenggu penjajahan Indonesia.

“Papua, 6 Desember itu/sekumpulan pasukan tentara Indonesia datang/dengan laga yang tak lagi bersahaja/membubarkan pengibaran Bintang Kejora/satu alasan yang mungkin kita bisa terima/juga tidak, aku disuruh tunduk pada tirani,” demikian sepenggal bait yang dibacakan Chandra, mengabarkan kepada siapa pun bahwa selama ini di West Papua telah terjadi penjajahan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.


Suasana kelam tergambar dari raut wajah puluhan pasang mata yang menyaksikan pertunjukan tersebut. Sembari membacakan puisi, TB Alim Kompromi juga menampilkan slide show yang berisikan tragedi-tragedi penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan yang telah dilakukan oleh tentara dan polisi Indonesia.

Dari Rakyat Indonesia untuk West PapuaSelain bermusik dan berdeklamasi, TB Alim Kompromi juga menampilkan aksi teatrikal yang dilakukan oleh Eko Mambor. Aksinya yang total menambah kelam suasana pertunjukan tadi malam.

Chandra mengemukakan, TB Alim Kompromi adalah sayap Komite Kebudayaan Rakyat Aliansi Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi (SORAK) yang akan terus berjuang menyuarakan perlawanan terhadap ketidakadilan.

“TB Alim Kompromi adalah sayap Komite Kebudayaan Rakyat Aliansi Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi Bandung—yang kemungkinan keberadaan namanya bisa berganti-ganti. Kalau kata Wiliam Shakespeare, apalah artinya sebuah nama. Namanya bisa berganti kalau tiba-tiba kita pentas lagi. Terus kalau ada salah satu anggota yang mengusulkan nama lain, silahkan diubah. Yang terpenting adalah tauhid perlawanannya tidak luntur atau dibungkam,” kata Chandra

Chandra juga mengungkapkan bahwa dengan mengangkat tema Papua, TBAlim Kompromi ingin mengabarkan penjajahan yang dilakukan oleh Kolonial Indonesia terhadap West Papua. Dan sebagai Rakyat Indonesia yang beradab, sudah semestinya kita tidak boleh diam melihat apa yang selama ini terjadi di tanah Papua.

“Sebagai seorang manusia yang menyadari bagaimana semestinya akal sehat difungsikan, jika, misal, melihat manusia ditembaki badannya, diseret kepalanya di aspal, diburaikan ususnya oleh orang Indonesia, masih mau diam melihat hal itu? Kekayaan alamnya hanya dijadikan sarapan empuk buat investor, kapitalis, dan birokrat. Sementara orang Papuanya sendiri hanya dilibatkan sebagai mangsa yang siap disantap nyawanya. Maka, di tengah bungkamnya orang-orang yang mendaku dirinya sebagai seorang aktivis, seniman, sastrawan, dan sejumlah predikat lainnya melihat kondisi itu, kami ingin mengangkat tema Papua sebagai bentuk dukungan SORAK terhadap self-determination untuk bangsa West Papua,” ujar Chandra.

            Chandra melanjutkan, “Satunya-satunya cara bersolidaritas dengan mereka adalah ikut satu barisan bersama kawan-kawan Papua. Bukan menjauhinya. Berjuang itu tidak tersekat teritori dan identitas, mereka adalah sama dengan kita, manusia! Siapa lagi yang akan mengangkat derajat manusia di hadapan todongan senjata selain manusia itu sendiri,” ucap Chandra

Seni sebagai alat perjuanganKomite Kebudayaan Rakyat Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi (SORAK) mengedepankan seni yang tidak hanya menghadirkan kesenian-kesenian elitis, tetapi lebih dari itu, berpijak pada prinsip demokratik, cita-cita luhur sosialisme.

“Kami sedang belajar, bagaimana antara konstruksi seni bisa tinggi secara kualitas maupun gagasan meluas. Seni adalah senjata perlawanan juga. Bersolidaritas pada bangsa Papua lewat seni hanya bagian kecil dari agenda perjuangan. Ada yang lebih besar dari itu. Perlawanan tidak bisa dengan cara-cara berdamai, perlawanan mesti dihadapkan dan berani berkonfrontasi, tidak kompromis,” tandas pemuda berambut gondrong yang juga merupakan ketua Komite Kebudayaan Rakyat SORAK itu.

berikut foto-foto kampannye papua merdeka dengan cara pameran budaya dan puisi;


   






editor    : cheko papua



munculnya sosok Sabine Jamieson Model Australia's Next Top menyuarakan permasalahan Papua ke dunia internasional.

Posted by: Unknown Posted date: 10:28 / comment : 0 , ,

Sabine Jamieson Model Australia's Next Top
SATUHARAPAN.COM Bandung sabtu 22 oktober 2016 cheko papua . Upaya Indonesia untuk meredam internasionalisasi masalah Papua, tampaknya semakin hari semakin menemukan tantangan berat. Setelah tujuh negara Pasifik belum lama ini mengangkat isu Papua di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), berbagai jalur lain untuk mengangkat isu itu bermunculan. 

Tak lagi hanya lewat jalur diplomasi formal, kini lewat saluran diplomasi lain, termasuk diplomasi budaya, upaya untuk melakukan internasionalisasi isu Papua seakan tak terbendung.

Yang terbaru adalah munculnya sosok Sabine Jamieson, yang profilnya ditampilkan oleh sebuah media online komunitas Yahudi Australia, Australia Jewish News, Selasa (18/10). Jamieson adalah seorang model rupawan berdarah Yahudi berusia 18 tahun. Tetapi bukan hanya wajah rupawannya yang bisa menarik perhatian. Cita-citanya yang unik dan lebih dari sekadar memperagakan pakaian, perlu dicermati.

Ketika diwawancarai dalam audisi menjadi Australia's Next Top Model, dengan gamblang ia mengatakan bahwa ia tidak ingin sekadar menjadi model. Dia ingin mendedikasikan karier modelnya untuk menyuarakan permasalahan Papua ke dunia internasional.

Sebagaimana dilaporkan oleh jewishnews.net.au, Jamieson mengatakan ketimbang sekadar berwajah rupawan, ia berharap karier modelnya dapat menjadi platform baginya untuk berbicara tentang isu-isu sosial, "terutama genosida di Papua (Barat) dan krisis pengungsi Australia."

Jamieson tidak sekadar membual dalam soal ini. Ia sudah melakukannya. Menurut Jamieson, dia dan adik kembarnya saat ini tengah terlibat dalam penggalangan dana untuk masyarakat Papua (Barat) melalui produksi T-shirt. Produk itu mereka jual dan hasilnya disumbangkan kepada gerakan pembebasan Papua lewat wadah United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

"Ketika Anda menjadi model, Anda memiliki banyak kekuasaan dengan media dan kekuatan untuk menempatkan sorotan pada berbagai isu yang berbeda," kata Jamieson, sebagaimana dikutip oleh Jewish News.

Ia mengatakan saat ini belum banyak sorotan yang diarahkan kepada isu Papua. "Masyarakat internasional menutup mata. Kita memiliki kekuatan teknologi untuk menunjukkan apa yang terjadi di sana, sehingga benar-benar penting bahwa kita melakukan itu," kata dia.

Di bagian lain pendapatnya, mengenai krisis pengungsi saat ini ia berkisah tentang kakeknya. "Kakek saya dan keluarganya adalah pengungsi setelah perang. Sekarang ada masalah imigran. Sejarah telah berulang. Keluarga saya meraih kesuksesan (sebagai imigran) karena mereka dibantu oleh masyarakat Australia, dan saya akan senang bila dapat melakukan hal yang sama kepada orang-orang (imigran) di generasi ini. "

Menangi Australia's Next Top Model
Pada tahun 2014, Jamieson masih tinggal bersama keluarga dan saudara kembarnya, Nakisha, di Byron Bay, Australia, ketika mimpinya untuk bekerja terwujud. Ia bekerja di majalah Real Living.

Bekerja di majalah itu ternyata membuka matanya terhadap industri fesyen. Dari sana pula ia jatuh cinta pada dunia itu.

Lalu pengalaman itu menginspirasinya pindah ke Sydney dan tinggal bersama nenek dan kakeknya, Sandra dan Yoram Gross. Almarhum Yoram terkenal dengan produksi dan animasi Blinky Bill. Ia adalah korban Holocaust yang tiba di Australia dari Polandia setelah perang.

Kedatangan Jamieson ke Sydney menggembirakan Yoram. Yoram pun memperkenalkan cucunya kepada komunitas Yahudi setempat dan dilanjutkan dengan kecintaanya kepada industri hiburan.

"Semuanya tampak sangat menarik pada saat itu," kenang Jamieson. "Pindah ke Sydney, tinggal bersama kakek yang memanjakan saya," kata dia.

Namun duka kemudian datang. Pada tanggal 20 September 2015, Yoram meninggal. "Keluarga saya semua datang ke Sydney untuk pemakaman dan mereka semua berkabung," Jamieson mengenang.

Lalu ia memutuskan akan pulang ke kampung halamannya, ketika sebuah momen yang menentukan hidupnya terjadi. "Saya siap untuk terbang kembali ke Byron Bay dengan mereka ketika saya melihat sebuah iklan untuk musim ke-10 program televisi Australia's Next Top Model. Dan saya punya perasaan bahwa saya harus ikut. Saya merasa 'saya harus melakukan itu'. Saya mengatakan kepada rumah produksi, bahwa saya hanya punya waktu satu setengah- jam, karena saya harus mengejar pesawat."

Jamieson, siswa kelas 11 di Emanuel School saat itu, mengatakan bahwa dia tidak punya harapan akan lolos audisi. Namun betapa terkejutnya dirinya ketika ia menerima email yang memberitahukan bahwa dia telah lolos, dan benar-benar menjadi peserta Australia's Next Top Model.

Kemenangan itu, menurutnya, memberi kesempatan baginya mengenang dan berterimakasih kepada kakeknya yang telah memperkenalkannya kepada industri hiburan.
Pada 20 September lalu, tepat setahun setelah kakeknya berpulang, episode pertama Australia's Next Top Model disiarkan di Fox8. Jamieson menontonnya bersama neneknya.

Mahasiswa Papua bandung Turut Hadir Dalam Pertunjukkan Teater Orkes Madun II Atawa Umang-Umang Di kampus ISBI Bandung

Posted by: Unknown Posted date: 12:15 / comment : 0 ,

Bandung 19 agustus 2016. cheko papua. Fakultas Seni Pertunjukkan Insitut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung mempersembahkan pertunjukkan teater Orkes Madun II Atawa Umang-Umang. Pertunjukkan yang disutradarai oleh Patuh AM ini diambil dari karya Arifin C. Noer.
Pertunjukkan digelar pada hari Jumat, 19 Agustus 2016, Pukul 19.30 WIB di G.K Sunan Ambu ISBI Bandung, Jl. Buah Batu No.212 Bandung.
jabab  Sutradara
Dalam naskahnya, Arifin C. Noer menggambarkan kultur dan realitas yang berlangsung di lingkungan sosial, khususnya masyarakat bawah sebagai bagian yang mendekatkan teater pada kultur masyarakat Indonesia secara luas, serta pergulatan antara modernitas (Barat) dan tradisi di dalam proses keIndonesiaan.
Arifin C. Noer sendiri menganggap bahwa kegiatan serta karya-karya teater di Indonesia pada dasarnya adalah pantulan dari perkembangan Indonesia sebagai bangsa maupun budaya secara khas, seperti yang dinyatakan Arifin sendiri, “Dari segala seginya, teater Indonesia adalah wujud Indonesia sendiri”.

foto bersama solidaritas

Berangkat dari fenomena yang disinggung di muka, tim berlatih dan melakukan segala yang dianggap perlu demi mencapai misi pikiran pengarang serta misi berkesenian, bahwa “teater harus dan musti berada di barisan yang sama, berada pada barisan kaum proletar, kaum marjinal, kemudian disebarluaskan lewat pertunjukan supaya menjadi kritik timbal-balik terhadap siapa pun yang merasa di barisan yang sama ataupun tidak. Karena potret jiwa dan kondisi manusia di bumi mesti disuarakan sejujur-jujurnya.
Sekilas Tentang Naskah
Cerita hitam dari kalangan masyarakat marjinal yang berprofesi sebagai perampok. Kesemuanya mengutuk habis-habisan pada belenggu kemiskinan yang tiada akhir. Semua perbedaan dipersatukan oleh kebutuhan-kebutuhan pokok dalam hidup yang menjerat usus kering mereka. Tiap detik mendenguskan nafas amarah yang dihembuskan oleh gas bau bacin dari perut mereka yang kosong. Melanda sebagai wabah epidemic yang tak akan tertahankan oleh kehidupan kota yang sombong dan desa yang mengusir.[]
Terharu Ketua II Mahasiswa Papua Bandung Jawa Barat saudara Ferry cheko v kogoya
pertunjukkan teater Orkes Madun II Atawa Umang-Umang , saya sangat terharu karena setiap peran yang di mainkan dari awal pembukaan sampai akhir oleh tim teater umang-uman semuanya sangat berbobot dan bermakna saya mengikuti memang sangat seruh dalam alunan musik dan tutur bahasa atau kata-kata yang di atur dalam teater memang itu yang pernah terjadi di masah lampau hingga saat ini dalam hal merayah lelah kemiskinan dan kebutuhan pokok akan hidupnya manusia itu sendiri, negara yang besar ini penuh dengan berbagai budaya dan bahasa penuh dengan sumber daya alamnya tapi kami rakyat kecil hannya merasahkan kebutuhan pokok dengan seadanya dan yang menikmati dan berfoya-foya adalah penguasah negara ini dengan berbagai kepntingan akan hidupnya mereka  sebagai orang hebat di atas tanah ini , saya sangat rasah terharu karena ada pran yang di mainkan bagaimana penguasah negara yang sedang berfoya-foya dengan kebutuhan perutnya yang sudah kaya raya tapi tidak melihat kebutuhan pokok si miskin, saya bangga kampus ISBI ini bisah melestarikan keragaman suku dan budaya yang ada di nusantara ini ,teater seperti ini harus di tingkat kan di seluruh nusantara bahkan sedunia dengan melihat berbagai persoalan bangsa ini terater itu hal yang sangat unik tapi sangat bermakna bagi bangsa yang besar ini untuk menjawab kekurangan dengan mempermainkan adegan-adegan atau peranan-demi peranan, salam erat dan salam solidaritas dari kami mahasiswa papua untuk Atawa umang-umang.

 editor. f.c.kogoya

Masyarakat Papua Diminta Tak Terprovokasi Demo Massa

Posted by: Unknown Posted date: 11:45 / comment : 0 , , ,

Sekretaris Daerah Papua Hery
Jayapura, Kamis, 02 Juni 2016. Jubi – Masyarakat Papua diminta untuk tidak terprovokasi demo massa yang akhir akhir ini terjadi, baik unjuk rasa yang dilakukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) maupun Barisan Rakyat Pembela NKRI.

“Ini untuk menghindari jangan sampai kedua kelompok ini terprovokasi oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga terjadi bentrokan yang tidak diinginkan oleh kita bersama,” kata Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen kepada wartawan, di Jayapura, Kamis (2/6/2016).
Selain itu, Hery juga meminta masyarakat Papua bisa menjaga dan melihat situasi ini sebagai satu dinamika yang harus dilihat secara bijak.

“Jangan sampai kita terkotak-kotak oleh kepentingan tertentu. Sekali lagi saya minta semua stakeholder, dan para pimpinan daerah untuk sama sama bergandengan tangan, menjaga situasi Papua agar tetap aman dan kondusif,” ujarnya.

Apalagi lanjut Hery, tinggal beberapa hari lagi umat muslim akan memasuki bulan Ramadhan jangan sampai ada kelompok kelompok yang sengaja ingin menciptakan konflik SARA di Papua. “Inilah yang harus kita jaga bersama,” ujarnya lagi.

Dia menambahkan terkait situasi keamanan di Papua saat ini, pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian dalam hal ini Kapolda Papua, Kapolresta Jayapura dan Kasat Brimob untuk bagaimana mengantisipasi jangan sampai terjadi situasi keamanan yang dapat meresahkan masyarakat.

“Kami juga telah meminta pengamanan dalam rangka ujian masuk perguruan tinggi negeri yang berlangsung di Universitas Cenderawasih sejak Senin lalu,” kata Hery.

Sebelumnya, massa yang menyatakan mendukung NKRI dan tergabung dalam Barisan Rakyat Pembela (BARA) NKRI dari beberapa wilayah di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Keerom melakukan demo damai di halaman Kantor DPR Papua. Dalam tuntutannya, massa menuntut pembubaran keberadaan organisasi yang mendukung Papua Merdeka.

Beberapa poin yang menjadi tuntutan BARA NKRI diantaranya, mendesak kepolisian menindak tegas dan memproses hukum kelompok dan orang-orang yang menggunakan simbol dilarang negara sesuai PP Nomor. 77 Tahun 2007.

Poin lainnya, meminta TNI/Polri melindungi masyarakat dari aksi-aksi anarkis unjuk rasa, serta mengingatkan masyarakat Papua tak terprovokasi dengan isu-isu kemerdekaan Papua yang disampaikan pihak-pihak yang tak bertanggungjawab, karena hingga kini Papua tetap berada dalam NKRI. Selain itu pendemo menyatakan, masyarakat Papua menolak dan akan melawan upaya apapun yang mengancam kedaulatan NKRI.

“Pepera sudah final. NKRI harga mati. Orang tua kami berjuang bersimbah darah mempertahankan NKRI. Lalu apa lagi. NKRI sudah final. Kami tak sependapat jika bangsa Indonesia dikatakan sebagai penjajah. Kolonialisme,” kata Wakil Ketua Bara NKRI, Kumar.

Katanya, jangan ada pihak yang mencari makan dan popularitas dari kata ‘merdeka’. Pihaknya menilai, selama ini aparat keamanan tak tegas. Hanya segelintir orang atau kelompok yang bersuara merdeka. Indonesia sudah lama merdeka.

“Isi kemerdekaan ini dengan tak membeda-bedakan suku, ras dan agama dan bagaimana kita bisa hidup damai di tanah ini. Aparat keamanan harus bertindak tegas terhadap segelintir atau sekelompok orang yang berteriak merdeka. Pemerintah itu bukan penjajah. Kita semua bersaudara,” ujarnya. (*)
Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen - Jubi/Alex

PANDANGAN MAHASISWA TERHADAP PEMAKARAN KABUPATEN BARU DI (BOGOGA) BOKONDINI PAPUA

Posted by: Unknown Posted date: 13:58 / comment : 0 , , ,

PYAN THKO PAGAWAK
Bandung 26/05/2016. Pyan pagawak dengan tegas mennyarankan,Merasah anak BOGOGA  wajib baca..!!
Saya Pyan pagawak. Dengan ini dapat saya sampaekan dan berbagi lebih khusunaya kepada keluarga besar saya BOGOGA dari semua elemend dan kalangan yang ada bahwa : Dengan adanya rencana dan sedang Pemekaran Daera Baru [Kabupaten baru] Baik dari TIM Wanui maupun TIM Bogoga saya dengan sadar saya, tanyakan bahwa : KABUPATEN ITU PUNYA SIAPA >>?? DARI SIAPA >>?? DAN UNTUK APA >>??
Saya tidak bermaksud untuk menyalahkan dari masing-masing ke 2 TIM tetapi, sadar atau tidak sadar dari kedua Tim sedang terlena dan, ikut dalam permainan menjadi pelaku aktor utama didaerah setempat yang di maksud atas permainan KEPUNAHAN. ''Penghisapan dan pelenyapan MANUSI ATAS MANUSI'
Saya ingatkan untuk saya dan kawa-kawanku Mahasiswa khususnya asal daerah BOGOGA yg sekarang menurut pemerintah kolonial Indomelau dikenal bokondini saat ini dan, dimanapun kami berada bahwa. jangan mencoba ikut bermain Politik kotor punya Indomelayu atau jangan belajar ikutan bermain di belakang layar, nanti hidupmu terheti ditenga jalan dengan carah yang mengerikan dan bukan takdir ku dan takdirmu bagian ini dari pesan moral ku.
Penting untuk diketahui dan, diingat kembali sikon atas kita Orang Asli Papua [OAP] dan, diatas Tanah kita Papua Barat dari Sorong sampae Merauke sejak papua di anegsasi pada 1 mei Tahun 1963 dengan kekuatan militer RI pada saat itu hingga saat ini 2016.
Denga berbagai macam carah kolonial Indonesia dengan system birokrasinya atas nama pembanguna, kesejatraan, insfraktutur, yang katanya buat Orang papua, lalu lucunya yang terjadi dalam system brokrasi Negara Indomelayu yg batas wilayahnya dari Ace sampae Ambon ini, dalam kebijakannya atas wilaya Papua Barat PEMEKARAN daerah baru terusmenerus dimekarkan tanpa melihat kondisi, apa ka layak atau tidak untuk memenuhi syarat-syarat yang harusnya menjadi prioritas utama dalam perencanaan pemekaran Daerah baru [Kabupaten baru].tetapi sepelehkan saja, Sudah sangat jelas bahwa. 
Jumlah penduduk kita Orang Asli Papua 1, juta jiwa sekian sedangaka Orang yang bukan Asli Papua 3, juta sekian melebihi kita [ OAP] kemudian, banyangkan dari jumlah kita [OAP] ini jumlah kualitas SDMNYA dan SDM sendiri apaka suda siap>>>??
Kalau lihat dari logika yang sehat, Pemerintah kolonial Indomelayu yang batas wilayahnya dari Ace sampae Ambon ini sangat tidak perlu terbitkan SK kabupaten baru diatas Tanah papua. kalu perlu koreksi kembali systempendidikannya untuk menciptakan manusia yang berkualitas.
Terkait kondisi yang terjadi atas sesama kita Orang Asli Papua ketika kala politik kotor punya Negara Indomelayu segelintir Orang berkompromi membetuk suatu tim dan menamakan diri intelektual perduli pembangunan tanpa mengerti memahami dan menyadari sikon yang sedang kemudian pergi datang ke Jakarta untuk meminta pemekaran baru. Dan terjadi berkongkalingkong demi berbagai macam kepentingan masing-masing antara parah politisi pemerintah kolonial Indomelayu di Jakarta pusat dan parah setap tim dari papua. tanpa mempertimbangkan hal-hal laen pemekaran dikasih langsung.
Kaum perempuam, ibu-ibu Orang Papua Asli diterjer-rumus kan kedalam program mematikan kandungan dengan alasan pembtasan mengandung '' KB'' dan sejenisnya yang laen bahkan juga sudah dikut oleh kaum perempuan muda Asli papu yang belum menika sehingga ini sangat berbahaya dengan generasi nantinya kabur
Sementara situasi umunya di atas Tanah kita Orang Asli Papua Tidak pernah surut pertumapahan darah, cucuran darah dan air mata karna, ditembak mati kena tima panas oleh aparat Negara Indomelayu TNI/POLRI terhadap kita Orang Asli Papua tanpa belas kasihan seperti binatang.
Juga angka kematian meningkat dari pihak kesehatan pun sangat jarang menangani secara serius masalah penyebab kematian untuk diketahui malah terjadi pembiaran seakan tidak penting sementara, dilaen sisi ada kesenagan dan bergembirah melihat kondisi lajunya kematian kita Orang Asli Papua.
Perlu dan penting untuk menyadari dan mengetahui : system pendidikan punya Negara indomelayu ini yang diterapkan atas kita Orang Asli Papua. Dan pemusnahan Genosida.

System pendidikan yang pernah diterpakan oleh, Negara Indomelayu atas kami sejak awal hingga saat ini adalah pendidikan penindasan, dan penjajahan. Bukan pendidikan pembebasan atau pendidikan yang positif. 

Ini terlihat jelas dari kurikulum pendidikan yang digunakan Indomelayu atas kita Orang Asli papua diatas Tanah kita Papua Barat kurikulumnya masih di pake Tahun 20004 dan 20006 sedangkan di pulau Jawa Indomelayu memakai kurikulumnya 2014-2015. 

Sehingga memang ada ungsur kesengajaan menindas dalam system pendidikan terhada kita [OAP]. Pendidikan Sejarah versi kolonial Indomelayu bagi kita Orang Asli Papua adalah hal yang sangat keliru sehingga bagi kita Orang Asli Papua tidak penting untuk pahami karna yg ada sesungguhnya kebohongan dan pengecualian!

pemerintah Indomelayu sudah memulai dan menerapkan pemerintah untuk mengambil ali gereja jadikan tempat berpolitik dan menguasai ini sangat berbahaya. 

kemudian, Rakyat papua dipaksakan hidup ketergatungan dengan politik kotor Punya Pemerintah Indomelayu dengan mengucurkan dana triliunan rupih jadinya Rakyat papua hanya menunggu buang-buang waktu kapan bupati datang, kapan para DPR datang. 

Hanya menunggu dan menunggu. atas nama pembangunan bongkar dan menghancurkan Tanah-Tanah adat milik Rakyat Papua semua kantor-kantor dikendalikan oleh orang yang bukan asli papua, ditempat atau posisi yang bagus dlm system brokrasi kebanyakan Orang indomelayu yang isi dengan alasan Orang papua tidak ada /kurang tenagah ahli yang di butuhkan sehigga datang Orang luar untuk kerja tetapi kerjanya untuk siapa.

pasar mama-mama Papua diambil ali datangkan imigran gelap sehingga Tanah-Tanah Milik Rakyat Papua diambil ali pangkalan ojek di ambil ali kemudian biaya ekonomi dalam kehidupan se-hari-hari harganya terus meningkat tambah mahal, parah pelajar Orang AsliP apua mulai dari TK SD-SMA melalui program UP4B direkrut kemudian di kirim keluar dihampir semua pulau jawa Negara Indomelayu dan kebanyakkan dari parah pelajar ini sangat jarang ketemu dgn kakaknya mahasiswa papua di jawa sana bahkan belum pernah diketahui berapa jumlah mereka dan mereka parah pelajar ini diajarkannya seperi apa itu susa diketahui karna diikat dgn aturan asrama.

Gara-gara politik kotor punya Indomelayu Rakyat papua bermusuhan antar sesama keluarga anak sama bapak, adik sam kaka, dan laennya sampae perang bakubunuh hanya karna tidak mendukung sementara siapa yang di untungkan. 

Tadinya perang ramae-ramae taruhan nyawah namun, setelahnya tidak ramae-ramae juga semua kerja dikantor dlm system birokrasi karna ada syarat dan aturan masyarakat tetap masyarakat. akhirnya masyarakat papua terpaksa jual tanah dan tersingkir menyaksikan itu sambil gigit jari.

Genosida, yg sedang saat ini menipa kita [OAP] bukan Takdir tetap yang sengaja diciptakan oleh manusia untuk memusnakan kita [OAP] dari atas Tanah leluhur kita cara-cara yg dipake Negara kolonial Indomelayu atas kita [OAP] dan diatas Tanah kita [OAP] aalah, dengan menguasai dan mengambil alih segalah aspek kehidupan kita [OAP] dalam pendidikan SD,SMP/SLTP. SMA/SLTA. Diajarkan sejarah kebohongan setiap hari senin diwajibkan upacara menghormati bendera mera puti dengan disiplin supaya hajaran bodoh itu terus mengikat setiap Orang Asli Papua. saat kuliah banyak mahasiswa papua yg dipersulit bahkan dihina kemudian,untuk mendapatkan pendidikan keluar negeri dipersulit sehingga kesempatan itu ditelan waktu.
Bagi Orang Asli papua yang menyadari kondisi ini lalu mencoba berusaha untuk bersuara melawan kondisi ini, mendapatka tekanan keras dan pengawalan ketat 1x 24 jam bahkan dibunuh dipenjarahkan diberi beberapa cap konyol Oleh Negara Kolonial Indimelayu dan kaki tangannya TNI/POLRI dan Inteljen Indomelayu seperti OPM, DPO, GPK, SEPARATIS ,MAKAR ,OTK ,OTB, dan laen sebagainya, akses dan kebebasan sumber-sumber informasi dan akses jurnalispun dibungkam habis habisan dengan rapat benar-benar dipersulit sehingga, kami Orang Asli Papua sedang diarakan dan mengarah pada kepunahan.dan sedang. Cheko Papua

Usai Bertemu Menko Polhukam, Gubernur Papua Mengaku Kecewa

Posted by: Unknown Posted date: 00:43 / comment : 0 , , , , , ,

Peserta Diskusi Kelompok Terarah berfoto bersama usai diskusi di salah satu hotel di Jayapura, 19 April lalu – Jubi/Victor Mambor
Jayapura, Jubi – Gubernur Papua, Lukas Enembe mengaku kecewa usai pertemuan tertutup dengan Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan untuk membahas masalah dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.
Kamis (21/4/2016) malam, Gubernur Papua bersama Kapolda Papua, Ketua DPRP, Pangdam Cenderawasih, Ketua MRP, Komnas HAM Perwakilan Papua Koalisi Peduli Pelanggaran HAM di Papua melakukan pertemuan tertutup di Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Pertemuan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Diskusi Kelompok Terarah Pendokumentasian Dugaan Pelanggaran HAM yang dilakukan selama 3 hari (15, 18, 19 April) di salah satu hotel di Kota Jayapura. Diskusi ini difasilitasi oleh Kepolisian Daerah Papua dan Komnas HAM Perwakilan Papua dan dihadiri oleh kelompok masyarakat sipil yang peduli dengan isu pelanggaran HAM di Papua.

Terpisah, Theo Hesegem, salah satu aktivis HAM yang hadir dalam pertemuan dengan Menko Polhukam, Luhut Panjaitan mengatakan penyelesaian masalah HAM di Papua tidak semudah membalikan telapak tangan.
“Tidak bisa kita kumpul-kumpul saja, bicara terus masalah selesai. Dalam hal ini, pihak korban adalah pihak yang harus menjadi prioritas,” kata Theo Hesegem.
Pertemuan membahas duagaan pelanggaran HAM di Papua di Kantor Polhukam, Kamis (21/4/2016) – IST
Anum meminta pemerintah menunjukkan niat baik terlebih dulu dengan menuntaskan tiga kasus yang diprioritaskan.
“Kasus Wasior dan Wamena itu sudah pro yustisia, itu dulu diselesaikan sampai ada pengadilan HAM nya. Juga kasus Paniai tahun 2014 lalu yang sudah ada tim adhocnya. Kalau kasus-kasus ini sudah ada penyelesaiannya, baru kita bicara kasus lainnya,” ujar Anum.

“Masalah HAM Papua ini tidak bisa negara yang selesaikan. Harus dikembalikan ke Papua biar diselesaikan secara adat. Ini masih harus diperdebatkan,” kata Gubernur Enembe singkat, usai pertemuan dengan Menko Polhukam.
Gubernur Enembe mengaku kecewa dengan pertemuan tersebut. Ia menganggap negara tidak bisa menyelesaikan masalah HAM di Papua.
Theo juga menekankan bahwa semua kasus yang diduga sebagai pelanggaran HAM berlatar belakang politik sehingga tak bisa dilepaskan dari isu politik.
Kepercayaan rakyat Papua kepada pemerintah pusat juga harus diuji terlebih dulu sebelum membicarakan penyelesaian masalah Hak Asasi Manusia di Papua ini.
“Kasus Wasior dan Wamena berdarah itu sudah sampai di Kejaksaan Agung lebih dari sepuluh tahun lalu. Tapi tampaknya negara tidak berniat menyelesaikannya. Kasus itu macet dengan alasan yang tidak jelas. Kami hanya tau, Kejaksaan Agung mengembalikan berkas-berkas kasus tersebut kepada Komnas HAM dengan alasan kurang bukti. Sedangkan Komnas HAM mengatakan penyelidikan sudah selesai dan kekurangan bukti itu menjadi tanggung jawab kejaksaan agung,” kata Anum Siregar, salah satu pengacara HAM Papua, disela Diskusi Kelompok Terarah di Jayapura.
Menko Polhukam, dalam pertemuan di kantornya Kamis malam itu mengatakan Presiden Joko Widodo sudah memberikan arahan cukup jelas. Pemerintah, kata Menkopolhukam berniat serius merekonsiliasi sekaligus melakukan investigasi atasdugaan kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi.
“Jika pemerintah masa lalu terbukti melanggar, maka pemimpin negeri saat ini tidak akan sungkan untuk meminta maaf kepada korban,” kata Menkopolhukam.
Menko Polhukam juga menegaskan, dalam upaya ini tidak dicari siapa yang salah. Menurutnya, Presiden Jokowi sudah berpesan, siapa yang bersalah harus dihukum, tapi harus ada buktinya. Ia menyebutkan akan ada tim yang dipimpin Agus Widjojo, Gubernur Lemhanas untuk menjalankan upaya investigasi dan rekonsiliasi.
“Jika dalam perjalanannya ada temuan baru, kita tidak menutup langkah selanjutnya,” terang Menko Polhukam. (*) sumber : Jubi

Masyarakat Dua Distrik Sepakat Berdamai Usai Bentrok

Posted by: Unknown Posted date: 09:00 / comment : 0 , , , , ,

Wakil Bupati Tolikara, Amos Yikwa ketika berbincang dengan masyarakat yang berkonflik dalam upaya perdamaian – Jubi/Islami
Wamena, Jubi – Masyarakat Distrik Panaga dan Gika di Kabupaten Tolikara akhirnya sepakat berdamai setelah terlibat bentrok pada Sabtu (9/4/2016).

Bentrok warga itu bermula atas keributan pembagian dana desa yang berujung meninggalnya seorang warga distrik Panaga dan dua lainnya mengalami luka berat.

Tak menerima itu, warga Distrik Panaga pun membalasnya dengan membakar puluhan Honai di Distrik Gika yang mengakibatkan warga distrik itu mengungsi ke Distrik Umagi.

Pemerintah Kabupaten Tolikara melalui Wakil Bupati, Amos Yikwa bersama Ketua Klasis GIDI Wilayah Tolikara, Pdt. Nayus Wenda dan Kepala distrik Panaga, Kepala Distrik Gika serta tokoh lainnya lalu mengunjungi distrik Panaga dan Umagi untuk mengupayakan perdamaian.

“Kejadian ini terjadi bermula karena soal pembagian dana desa, respek dan dana masyarakat miskin dan terjadinya di Distrik Kembu, sehingga saya harap kedepan kebijakan pembagian dana desa tidak lagi secara langsung tetapi lewat rekening kampung masing-masing agar kejadian ini tidak terulang kembali,” kata Amos di Distrik Panaga, Kamis (21/4/2016).

Dirinya menambahkan, distrik Panaga, Umagi dan Gika ketiganya menjadi korban atas perang suku yang terjadi dimana ada masyrakat yang kehilangan nyawa dan juga sakit berat dan puluhan honai masyrakat Gika terbakar hanya menyisakan satu buah gereja saja.
“Saya mengapresiasi tokoh gereja, pemuda, masyrakat dan kapolres Tolikara yang sudah datang langsung dan untuk kedua kalinya saya kesini situasi sudah aman dan mereka sudah komitmen tidak perang lagi dan sudah memutuskan menyerahkan kepada proses hukum, sehingga kita minta kepada Polisi untuk mampu memproses hukum sehingga tidak berlarut dan saya ingin ini menjadi pelajaran dan saya minta kepada masyarakat tiga distrik ini tidak terulang lagi perang dan masing-masing menjaga tempat tinggalnya sampai menunggu proses hukum,” harap Amos.

Ketua Klasis GIDI Wilayah Tolikara, Pdt. Nayus Wenda meminta kepada masyrakat tiga distrik agar tidak terulang lagi konflik. Sembari berharap, kehadiran seluruh pemimpin kabupaten Tolikara dapat membawa damai antara masyarakat baik yang mengawali maupun menjadi korban.

Kepala suku Umagi, Pinus Kogoya mengatakan, perang memang mengakibatkan kerusakan yang sangat parah. Oleh karena itu, ia berterima kasih kepada Pemkab Tolikara dan Gereja GIDI yang sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Pihaknya berjanji akan menjaga dan melindungi masyarakat. 

sumber Jubi (Islami)

Jutaan Ikan Mati Mendadak di Timika, Ini Penjelasan Freeport

Posted by: Unknown Posted date: 08:43 / comment : 0 , , , , , ,

Jutaan ikan mati, Freeport
 menyebut sebagai gejala alam.
Liputan6.com, Timika - Jutaan ikan mati mendadak di Pelabuhan Amamapare yang berjarak 30 kilometer dari Kota Timika, Papua. Terkait itu, PT Freeport Indonesia menegaskan bahwa kematian massal ikan di sejumlah sungai ujung tanggul barat pengendapan tailing hingga kawasan Cargo Dok Pelabuhan Amamapare, belum lama ini sebagai akibat dari fenomena alam, bukan lantaran limbah tailing perusahaan mereka.
"Yang jelas itu fenomena alam. Setiap tahun terjadi hal seperti itu. Hanya saja kebetulan kali ini lokasi ikan yang mati itu dekat dengan area pengendapan tailing," ucap Eksekutif Vise President PT Freeport bidang Sustainable Development Sonny ES Prasetyo di Timika, Papua, seperti dilansir Antara, Senin (18/4/2016).

Sonny menjelaskan terkait kasus tersebut Pemkab Mimika sedang berupaya mencari data yang akurat. Terutama, melalui pemeriksaan laboratorium terhadap sampel ikan yang ditemukan mati.

"Kita tunggu saja hasilnya. Tapi yang jelas ini karena faktor alamiah. Ikan yang mati itu merupakan ikan migran mengikuti arus dan ketersediaan plankton makanan sehingga masuk ke perairan yang lebih dangkal. Ikan-ikan yang mati itu bukan ikan lokal," Sonny menjelaskan.

Berdasarkan kajian Departemen Lingkungan Hidup PT Freeport, menurut Sonny, jutaan ikan yang mati tersebut merupakan jenis ikan sarden. Ikan-ikan tersebut bermigrasi dari laut dalam mengikuti arus. Populasi ikan sarden tersebut biasanya hidup di laut dengan kedalaman sekitar 100 meter di bawah permukaan laut.


Pada Jumat 15 April 2016, Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang bersama sejumlah anggota DPRD setempat menggelar inspeksi mendadak atau sidak ke kawasan pengendapan tailing Freeport di Tanggul Barat yang menjadi lokasi ditemukannya jutaan ikan yang mati tersebut.

Dalam kegiatan sidak tersebut, tim Pemkab Mimika dan Departemen Lingkungan Hidup PT Freeport mengambil sejumlah sampel ikan yang mati untuk selanjutnya diteliti di laboratorium.

Yohanis Bassang mengatakan, dugaan sementara kematian massal ikan tersebut karena bermigrasi dari laut dalam ke perairan dangkal. "Kami masih menunggu hasil uji laboratoriumnya seperti apa. Sampel ikan dan air sungai dari lokasi itu sudah diambil untuk diteliti."

Bassang meminta Freeport jangan menutup-nutupi soal berbagai kandungan kimiawi pasir sisa tambang alias tailing yang bisa membahayakan kesehatan masyarakat setempat.

"Kalau memang ikan-ikan ini mati akibat limbah Freeport, perusahaan harus terbuka kepada masyarakat, jangan tutup-tutupi," Bassang menegaskan.

Sebelumnya, Wakil Ketua I Lemasko Georgorius Okoare menuntut PT Freeport bertanggung jawab atas kematian massal berbagai jenis ikan dan biota sungai lainnya di sungai-sungai sepanjang ujung tanggul barat hingga Cargo Dok Pelabuhan Amamapare, Kabupaten Mimika, Papua.

"Kami merasa bahwa Freeport sedang berupaya membunuh masyarakat Suku Kamoro yang ada di sekitar area konsesinya. Ini ada apa? Masa di sungai-sungai lain di wilayah barat dan timur Mimika tidak ada ikan-ikan yang mengapung dan mati, tapi hanya terjadi di sungai-sungai ujung area pengendapan tailing Freeport," ujar Georgorius.

Lemasko menduga kematian jutaan ekor ikan ini akibat limbah beracun.

"Mungkin mereka membuang merkuri ke sungai. Kami secara tegas menolak opini yang menyatakan bahwa ini ada kaitannya dengan perubahan iklim dan kehabisan plankton. Pertanyaannya, mengapa di sungai-sungai lain tidak ada kejadian seperti ini," tutur Georgorius
.

GUBERNUR PAPUA MENGADAKAN KONTRAK KARYA PT FREEPORT DI AMERICA SERIKAT

Posted by: Unknown Posted date: 10:45 / comment : 0 , , ,

GUBERNUR PAPUA LUKAS ENEMBE
JAYAPURA – Kepada wartawan di Jakarta usai kepulangannya dari Amerika, Gubernur Papua Lukas Enembe menjelaskan ada delapan hal penting yang menjadi klausul dalam pembahasan kontrak karya, yang kesemuanya bermuara untuk kepentingan Pemerintah dan masyarakat Papua.

Hal itu sebagaimana diungkapkan dalam statemen Gubernur Papua Lukas Enembe yang diterima Bintang Papua melalui staf 
 
khusus gubernur, Selasa (30/9).
Selain itu juga menyangkut kepemilikan divestasi saham, kemudian penyerahan Wabu block B.

“Pertemuan itu, kita juga meminta data tentang investasi yang sudah dikeluarkan oleh Freeport, yang menjadi bagian milik pemerintah. Nilai investasi Wabu block B itu kalau tidak salah sebesar Rp1,4 triliun lebih dikeluarkan oleh Freeport, itu yang menjadi bagian milik pemerintah, sehingga dengan dasar itu kita bisa dengan investor lain kita katakan kita sudah punya modal,” terang gubernur.

Seperti diketahui, Pekan lalu Gubernur bertolak ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan pimpinan PT Freeport Mac Moran. Kepergian gubernur bersama para stafnya mewakili Pemerintah Provinsi Papua berada di Negeri Paman Sam selama enam hari.


Ikut pula Menteri Koordinator bidang Ekonomi Chairul Tanjung dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Mahendra Siregar. Pertemuan ini, intinya membahas soal renegosiasi kontrak karya.

Pada pertemuan yang berlangsung selama enam jam itu, ucap gubernur, klausul ketiga yang dimasukkan, menyangkut penggunaaan kebutuhan produksi dalam negeri, dimana seluruhnya harus memakai penggunaan kebutuhan produk lokal dalam negeri.

“Ini menjadi bagian penting, sebab hampir 200 ribu item yang disuplay sebagian dari luar Papua. Sedangkan Peraturan Pemerintah (PP) kita mengharuskan harus produksi dalam negeri. Kita juga meminta ini untuk kepentingan masyarakat Papua, katakanlah kebutuhan sayur mayur dari masyarakat dikirim ke Freeport,” terangnya.

Untuk itu Pemprov Papua meminta kebutuhan yang bisa di suplay dari Papua, agar diberikan kepada provinsi ini. Termasuk juga pemerintah sedang berupaya mendorong pengusaha asli Papua bisa jadi rekanan PT Freeport. “Mereka siap merokasi data, karena hampir 200 ribu item, ada yang kita tidak bisa kerjakan di Papua. Tetapi ada yang bisa kita kerjakan di Papua,”akunya.

Klausul juga membahas mengenai masalah lingkungan, yang menjadi isu menarik untuk dibahas dalam pertemuan itu. “Kita minta deposito yang disiapkan untuk akhir kontrak karya Freeport, dimana yang merasakan dampak lingkungan adalah masyarakat di sana. Untuk itu akhir dari kegiatan kontrak karya, deposito yang dikeluarkan dalam bentuk uang untuk kepentingan jangka panjang kita minta di setor di Papua dan tidak disimpan di pusat. Apalagi Freeport saat ini menggunakan gas rumah kaca dan paling besar,” tukasnya.

Dihadapan wartawan, gubernur menjelaskan saat ini istilah kontrak karya telah diubah menjadi IUP (Ijin Usaha Pertambangan), dengan cara itu tidak ada lagi kontrak karya.

Kemudian klausul keempat adalah masalah pajak, yang selama ini tidak transparan. Dari pertemuan itu terungkap, ternyata 54 persen pajak itu masuk di pusat dan Papua hanya mendapat royalty yang sangat kecil sekali.

“Kemudian juga menyangkut masalah kerusakan hutan itu yang kita sampaikan,”tuturnya.
Diakui gubernur dari 8 item penting dalam klausul renegosiasi untuk kepentingan daerah memang tidak pernah dilakukan dalam kepentingan sebelumnya. Termasuk pajak air permukaan. “Kalau kontrak karya memang sudah tidak bisa,”akunya seraya mengatakan pertemuan itu juga berjalan cukup alot.

Dari pertemuan itu, selanjutnya rombongan bertolak ke Phoenix bersama beberapa staf dari Pemprov Papua, Kepala ESDM Provinsi Papua Bangun Manurung, Kadispenda Papua Ridwan Rumasukun dan Kepala Bappeda Papua Muh Musa’ad.

Menurut gubernur Di Phoenix mereka bertemu dengan hampir seluruh Manajemen PT Freeport Mac Moran, dimana pertemuan itu lebih pada kesepakatan dari sisi politik.

“Masalah ini secara teknis dibawa ke Phoenix. Kami bersama staf yang punya kemampuan baik. Para Direksi Freeport juga hadir. Pertemuan ini berlangsung dari pagi sampai sore.
 
Secara khusus kami undang berinvestasi pihak Freeport berinvestasi Oil dan Gas di Papua. Jadi kita juga harus memberikan kemudahan regulasi, karena investasi besar. Sebab ini penting. Kami berharap hal ini dapat dilakukan pemerintahan baru di masa mendatang,”tuturnya Saat ini dana investasi PT Freeport berkisar 15 milliar US$ dollar. “Jadi itu cukup besar dan ini harus ada kepastian hukum dari kita,” tandasnya.

Selanjutnya rombongan di bawa ke Meksiko untuk melihat area tambang milik PT Freeport. (ds/aj/l03)
Subscribe to: Posts (Atom)
Copyright © 2014 Cheko Papua
⬆
Top