HIMBAUAN.. !!

Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bandung [AMP-KKB]

Bandung 19 juli 2016. Cheko Papua. Dengan ini dapat kami menghimbaukan kepada Rakyat Papua di kalangan Mahasiswa dari Sorong-Merauke yang saat berada di seluruh wilayah kota studi Jawa Barat Bandung saat ini, Bahwa :

1. Kaitannya dengan situasi yang sedang memanas saat ini dengan kejadian yang dialami oleh kita Rakyat Papua pada tanggal 14 Juli/16. Di beberapa wilayah terutama kawan-kawan kita Mahasiswa di Yogyakarata Asrama Mahasiswa Papua kamasan 1 jln kusuma negara dan, di Makasar terhadap Kawan-kawan kita Mahasiswa Papua juga, di Tanah air kita Papua Barat penangkapan dilakukan sewenag-wenang dalam jumlah besar-besaran serta penganiayaan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kaki tangannya TNI/POLRI terhadap kita Rakyat Papua.

Dengan berbagai macam Wancana yang sedang di bangun oleh berbagai macam pihak terkait dengan kejadian ini maka, kepadamu kawanku kita Rakyat Papua di kalangan Mahasiswa ini kami tegaskan jangan ! Ter-provokasi dan jangan ! Ter-interfensi karna itu, hanya upaya-upaya yang sedang dilakukan dengan maksud menutupi kesalahan mereka TNI/POLRI Negara ini karana mereka melanggar mereka punya aturan Hukum sendiri.

Sehingga, wanacana yang saat ini di bangun melalui berbagai macam media, media cetak media electronik, media visual, media TV, media-media resmi Nasional Indonesia bahkan Internasional yang mengarah Rasis, Agamis dan ejek-ejekan sebutan binatang moyet ini sebelumnya sudah diatur memang [skenario] dan sesungguhnya semua itu upaya ''mengalikan isu kita Rakyat Papua untuk Hak menentukan Nasib Sendiri''

2. Tunjukan kepada Rakyat Indonesia ini kalau, kita Rakyat papua tidak seperti wancana ketidak benaran tentang kita Rakyat Papua yang sedang di bangun oleh Negara ini. Tunjukan sikapmu sebagai Manusia Papua yang tau diri, kapan dan dimanapun anda berada saat ini dan disektarmu kawan.

Kawanku kami juga yakin rasa sakit itu merasahkan oleh kita semua dengan lontaran kata-kata ejekan seperti monyet dan laen sebagainya. Untuk menanggapi itu kawanku kawan punya hak. Dan kami hanya ingatkan kawan memberi tanggapan penuh hikmat dan bermartabat sebagai Manusia Papua yang Normal dan, pada tempat dan aturan mainya.

3. Kami saat ini bukan lagi berada di zaman Batu/purbakala maka kawan-kawanku Papua Ingat !! Tidak semua Rakyat Indonesia ini yang tidak senang dengan kita Rakyat Papua / Tidak semua Rakyat Indonesia yang mengejek kita dengan sebutan moyet, tetapi, kami harus sadar bahwa, ini adalah sala satu skenario yang dimainkan oleh pihak aparat TNI/POLRI sertakan Organ Pemuda Pancasila, laskar Yogya, dan laennya.

Kawan-kawan ku Papua teror yang di bangun melalui via sms saat ini dari dalam maupun dari luar yang bersifat menekan untuk menakut-nakuti mu tidak perlu takut. karna kawan punya Hak ! Untuk hidup. Dan yang punya Hak atas hidupmu adalah Allah Kita Bangsa Papua.

Kawan ku harus tau kapan hari siang dan, kapan hari Malam.

Demikian, terimakasi atas perhatin kawan ku.

''salam satu jiwa'' !

Ponnack

HIMBAUAN UNTUK POLDA PAPUA SEGERA BENAHI KEKURANGAN TANGGAL 2 MEI 2016 KEMARIN

Polda Papua terima kasih sudah dengar dan turuti seruan kami Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat (-BPP_KNPB) terima kasih banyak.

Hanya satu hal yang polda papua tidak penuhi sesui dengan himbauan KNPB yakni: Belum kosongkan Penjara-penjara dan sel tahanan seluruh Polres di Papua. Akhirnya Rakyat Papua dan Aktivis Papua yang ko tangkap tanggal 2 Mei 2016 itu harus pulang kembali ke rumah mereka. seharusnya tidak boleh terjadi, harus tahan mereka dan proses hukum.

AMP news:solo 01/04/2016 Sampe sedetik ini, jaringan kepolisi (intel) trus mendatangi setiap Asrama Papua di kota Solo-Surakarta.

Terkait dengan aksi demo damai tgl 2 mei 2016, dimana yang terjadi aneksasi 1 mei 1963. Pada waktu itu terjadi perampasan wilaya, tanah, hutan dn kekayaan alam di teritori dari sorang sampe dengan merauke penyerbot, pencaplokan kemerdekan bagi Bangsa West Papua Barat pada tanggal 1 desember 1961..

Dalam sejarah ini Aliansi Mahasiswa Papua AMP KK-SOLO Mengantar surat pemberitahuan kepada pihak kepolian guna berdasarkan UUD 1945 Amandemen ketiga tahun 2000 Bab XII
Pasal 30 (Ayat) 4 Kepolisian NKRI Sebagai alat negara guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas untuk MELINDUNGI, MENGAYOMI, MELAYANI MASYARAKAT SERTA MENEGAKAN HUKUM (tupoksi) dari pada kepolisian.
Bab X Pasal 28 .

Kemerdekaan serikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tilisan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Berdasarkan UU kami Aliansi Mahasiswa Papua kemarin jam 11:15 WIB Mengantar surat kantor kapolresta-surakarta melalui kasat intelkam, Namun surat kami tidak direspon baik dan pihak kepolisian dan mengarakan kami ke kapolda jawa tengah di semarang, sangat merepotkan di selah-selah itu Aktivis Mahasiswa AMP Karobanews Kolaima, Fictorya Ligin Walela, Aud Terry,Sukunekama Koslapok Black mengambil kesimpulan terakhir dari semua proses itu jam 11:14-14:00 Wib kurang lebih 3/4 ditanyakan kembali kepada pihak kepolisian bahwa.

Kepolisian yang bertugas di solo-surakarta seakan-akan tidak ada artinya, maka perlu belajar aturan hukum yang baik biar kedepan tidak terulang dan kami datang kembali ditempat ini satu hari kedepan lagi karena besok kita akan berpartisipasi dalam aksi dukungan, yang akan mengelar di tanah air kita bersama AMP kota lain sejawa dan bali terkait sidang KTT MSG guna Aplikasi ULMWP menjadi anggota penuh member full di komunitas negara-negara bagian pasifik di MSG bersamaan dengan agenda pertemua IPWP di london inggris akan bahas isu status politik PM mengampanyekan REFEREMDUM global guna bawah dalam sidang tahunan PBB, dalam hal ini yang akan hadirin petingi-petingi negara tingkat Internasional, toko-toko pengamat politik dan pengacara Internasional.

Dengan adanya penolakan surat pemberitahuan APM. Namun polisi tidak diam sampe disitu melainkan ada pemantaun tempat tingal AMP kota solo-surakata sampe pengejaran masuk dalam Asrama.

Malam kemarin, pagi tadi sampe dgn sedetik ini guna memperkenalkan diri mereka dan meminta status permahasiswa Papua, juga minta struktur AMP KK-SOLO dan mereka sudah mulai mendekati pedagang-pedangang di lingkungan Asrama dan sekitarnya.
sumber : Mabelkolaima freedom

Bandung 23-05-2016. Cheko Papua. Ferry c.kogoya mengatakan Negara kolonial NKRI menciptakan sistem demokrasi yang kurang baik di atas tanah nusantara ini ,ruang demokrasi bagi rakyat Indosesia tertutup hingga perjuangan politik papua merdeka di bumkan oleh negara kolonial bekas jajahan belanda dan jepang ini , Pelanggaran hak mennyampaikan pendapat di muka umum ,yang di tutupi oleh negara NKRI ,para pejuang kebenaran di tindas ,para mahasiswa di teror dan di intimidasi ,para media di teror dan di larang meliput oleh negara .Semu intimidasi yang di lakukan oleh NKRI terhadap Aliansi mahasiswa papua yang berjuang demi hak menentukan nasib sendiri solusi bagi rakyat west papua .

Tapi perjuangan mahasiswa papua di pulau jawa bali tidak pernah redah dan mennyerah satu kebanggaan Besar bagi para pejuang Nona-nona melanesya papua .

Karena mereka berjuang dengan hati dan tangisan air mata ,sampai-sampai mereka di tangkap di teror ,di intimidasi oleh aparat tapi mereka tidak pernah merasah lelah dan takut terhadap aparat negara NKRI. 

Aliansi mahasiswa papua se-jawa bali sangat luar biasah dalam kekompakan dan persatuan kesatuan sehingga bisah gemparkan negara kolonial ini kami mahasiswa papua pada umumnya tidak pernah merasah takut terhadap negara ini karena kami berbicara kemerdekan karena ada sejarah kemerdekaan Papua Barat ,Walaupun Negara ini mau menetapkan sistem semakin keras tapi kami tetap lawan sistem ,.

Tito karnafian berencana padamkan semua organisasi AMP ,dan takap semua aktor-aktor mahasiswa papua tapi bahasa itu malah memberi semangat para pejuang aliansi mahasiswa papua .

Banyak kawan-kawan pejuang kami di tangkap dan di teror tapi hukum dan keadilan yang benar membela dan membenarkan kami para pejuang west papua .

Tahun ini tahun Aliansi Mahasiswa Papua Bangkit ,karena Ada beberapa agenda internasional yang kami sedang mendukung yaituPapua Barat masuk sebagai anggota sah MSG dan Tujuan Akhir Dan West Papua Referendum tahun 2019. 

Tahun ini kami siap lawan sistem NKRI dan siap lawan Tito Karnafian sebagai kapolda metro jaya Ibu kota NKRI. Ferry chekopapua

Selain memuat biodata figur-figur tersebut, dokumen berjudul ‘Rencana Aksi Gelar Opsgal Papua’ itu menjabarkan aktivitas mereka, kekuatan dan kelemahan, metode yang digunakan untuk menekan, dan target yang ingin dicapai.

Salah satu figur yang masuk dokumen setebal 35 halaman itu adalah Buchtar Tabuni, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB)—sebuah kelompok masyarakat yang berkampanye untuk kemerdekaan Papua dan Papua Barat.

Buchtar disebut aktif menyuarakan pelanggaran HAM di Papua, mendukung pendirian International Parliamentarians for West Papua, dan terlibat kerusuhan di LP Abepura. Kekuatan Buchtar mampu mengerahkan massa untuk melaksanakan aksi anarkis dan pandai berorasi dengan bahasa daerah. Kelemahannya, menurut dokumen itu: perempuan dan minuman keras.

Untuk menekan Buchtar, dokumen itu menyebut taktik memecah belah dan penyusupan melalui sejumlah LSM. Target minimal yang ingin dicapai ialah KNPB mendukung otonomi khusus Papua, sedangkan target maksimal adalah KNPB mendukung Papua menjadi bagian dari NKRI.

Sosok lain yang disebut adalah Yan Christian Warinussy, selaku Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Pengkajian Pengembangan dan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari. Dalam dokumen itu, Yan dilaporkan sebagai sosok yang menyuarakan pelanggaran HAM aparat keamanan dan menuntut referendum di Papua.

Adapun kekuatan Yan ialah dia sangat berpengaruh terhadap generasi muda Papua dan sering berhubungan dengan aktivis separatis di dalam dan luar negeri. Kelemahan Yan, dia sering membela terdakwa separatis dan tergantung dengan pemerintah daerah.

Untuk menekan Yan, ada pola persuasif dengan membantu wisata rohani ke Yerusalem. Target minimal yang ingin dicapai dari Yan adalah dia tidak mempermasalahkan UU Otsus Plus, sedangkan target maksimal ialah dia mendukung UU Otsus Plus dalam kerangka NKRI.

Menanggapi dokumen, yang pada sampul bertanggal Maret 2014 dan bertuliskan ‘Deputi II KA BIN’, Yan mengaku tidak kaget dengan laporan intelijen mengenai dirinya.

“Saya sudah pernah, bukan hanya dimata-matai tapi juga dibayangi. Di depan rumah saya sering ada mobil tak dikenal, bisa parkir berjam-jam. Ada yang mengintai saja, meneror istri dan anak-anak (dengan) menelepon lalu memberitahukan bahwa saya kecelakaan, sengaja menjatuhkan mental istri dan anak-anak saya,” kata Yan kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan, Kamis (04/02).

Apakah taktik itu berhasil?

“Mereka (agen intelijen) mengintimidasi, saya sudah sadar betul. Tapi tidak menyurutkan semangat saya untuk membela hak-hak asasi manusia dari orang-orang di tanah Papua,” kata Yan.

Meski dokumen berlogo BIN itu bertanggal Maret 2014, beberapa bulan sebelum Presiden Joko Widodo memerintah, Yan yakin strategi intelijen terhadap aktivis Papua tidak berubah.

Dia mengisahkan bagaimana ketika wartawan mewawancarainya di sebuah hotel beberapa waktu lalu, ada dua orang yang ikut menyorongkan alat perekam. Ketika Yan bertanya apakah mereka anggota intelijen atau wartawan, mereka mengaku petugas intelijen dari kepolisian dan militer.

Lalu, menurut Yan, saat komentarnya mengenai masalah di Papua diterbitkan di surat kabar, wartawan yang mewawancarainya akan didatangi oleh petugas intelijen untuk mendapatkan rincian perkataan Yan.

“Yang saya lakukan selalu dipantau oleh mereka (intelijen),” ujar Yan.

Kesahihan mengenai dokumen laporan berlogo BIN yang diperoleh BBC Indonesia dari sebuah sumber mendapat sorotan dari juru bicara kepresidenan, Johan Budi.

“Dokumen yang beredar, yang katanya dari BIN, benar nggak dari BIN? Harus ada klarifikasi dulu, baru kita bicara apakah ini kebijakan BIN? Apa ini dari atas? Itu kan harus dipisahkan. Kan nggak mungkin setiap ini perintah presiden. Itu kan didelegasikan kepada bawahan,” kata Johan Budi.

BBC telah berupaya menelepon Kepala BIN, Sutiyoso, namun belum mendapat respons. Pesan yang dikirim melalui aplikasi pesan ponsel pun dibaca, tapi tidak dibalas.

Sebelumnya, kepada surat kabar Sydney Morning Herald, Direktur Informasi BIN, Sundawan Salya, mengatakan akan meluncurkan investigasi internal secepatnya untuk melacak sumber dokumen.

“BIN tidak pernah mengeluarkan dokumen seperti itu. Kami adalah badan intelijen, karena itu tidak akan pernah menggunakan dokumen terbuka,” kata Sundawan kepada wartawan Sydney Morning Herald.

Pemantauan terhadap aktivis Papua yang gencar menyuarakan kemerdekaan Papua bukan hal baru.

Ketika Filep Karma, seorang tahanan politik yang dihukum penjara karena menaikkan bendera Bintang Kejora dan berbicara dalam pawai prokemerdekaan Papua pada 2004 lalu, dibebaskan dari Penjara Abepura, November 2015 lalu, aparat menyatakan akan terus mengawasinya.

Cara-cara pengawasan terhadap aktivis Papua, menurut Adriana Elisabeth yang tergabung dalam Tim Kajian Peneliti Papua di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) , tidak bisa lagi dilakukan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Kan sudah menjadi kebijakan presiden, bahwa akan mendekati Papua dengan cara-cara yang lebih dialogis, berbicara, berdiskusi bagaimana menyelesaikan masalah bersama. Karena, menurut saya, itu adalah cara paling tepat untuk menghadapi Papua,” kata Adriana.

Meski demikian, tambah Adriana, kebijakan presiden tidak bisa diwujudkan tanpa didukung aparat keamanan dan intelijen. Artinya, strategi dialog tidak akan berhasil apabila intelijen tetap melakukan taktik lama.

Adriana melandasi argumentasinya dengan menyodorkan fakta bahwa gerakan politik sipil Papua sudah semakin solid dan diaspora Papua di luar negeri sudah bergabung dalam Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Bahkan, perdana menteri Kepulauan Solomon telah menawarkan menjadi fasilitator bagi dialog antara pemerintah Indonesia dengan ULMWP.

“Perkembangan ini kan harus dilihat bahwa arah politik Papua sudah lebih jelas. Jadi strategi intelijen harusnya tidak bicara begitu lagi (menekan aktivis Papua),” kata Adriana.

Dalam berbagai kesempatan, pemerintah Indonesia menegaskan kemerdekaan bagi Papua bukan opsi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah berkata bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia dan pemerintah memusatkan diri pada pembangunan.

 sumber. BBC.com

Masalah Papua Barat dan Kaledonia Baru kembali diangkat Perdana Menteri Vanuatu yang baru menjabat, Joe Natuman.

 Selain itu, perubahan iklim global juga diangkat pada debat ke-69 Sidang Umum PBB 29 September 2014. 

Orang-orang Melanesia di Kaledonia Baru yang saat ini dbawah kekuasaan negara Perancis dan West Papua yang dibawah kekuasaan Indonesia, dia (PM diakhir pidatonya) mendesak agar Perserikatan Bangsa-Bangsa segera mengatasi hal ini.

 Resmi sudah, untuk kedua kalinya, sejak tahun 2013, negara di kepulauan Pasifik tersebut bicara Papua di PBB. Berbeda dari PM sebelumnya, Karkas Kalosil telah menyuarakan persoalan imperialisme yang mencengkram Papua Barat hingga kasus HAM (PEPERA-kekerasan). 

Joe Natuman yang sebelumnya sebagai wakil Vanuatu di PBB ini, telah berjanji untuk berjuang demi Papua Merdeka. Vanuatu juga menempatkan seorang wakil tetap mereka di PBB. Odo Tevi telah menyerahkan surat kepercayaan dirinya kepada sekjend PBB, Ban Ki-moon di hari yang sama. Sebelum diangkat, Mr Tevi melakukan tugas konsultasi atas nama Uni Eropa, Bank Dunia, MSG, Institut Kebijakan Publik Pasifik dan berbagai klien internasional lainnya di Asia Tenggara, sejak 2013. 

Negara-negara kepulauan pasifik yang tergabung dalam Pasifik Internal Forum (PIF), oleh PBB dianggap sebuah kemajuan berarti dalam mengatasi masalah-masalah ekosok dikemudian hari dalam naungan badan dunia tersebut. 

Sebelumnya, pada tanggal 26 September 2014, pada Forum Pemimpin Negara Pasifik, Sekjend PBB Baan Ki-moon menyambut komunitas PBB regional tersebut. Saya mengucapkan selamat kepada Palau pada kepemimpinan atas Forum Kepulauan Pasifik, kata Ban. Saya mengucapkan selamat kepada anda (para pemimpin Pasifik-pen) yang telah mengadakan Deklarasi Palau "The Ocean: 

Hidup dan masa depan menentukan arah untuk keberlanjutan", ucap Ban. Dirinya mendukung pengakuan Deklarasi bahwa pemimpin Pasifik adalah pengelola dari Samudra Pasifik, salah satu anugerah terbesar dunia. 

Aku memuji posisi yang kuat Anda tentang pentingnya memiliki tujuan pembangunan yang komprehensif berdiri sendiri berkelanjutan dari negara kepulauan. Sekjend PBB juga mengucapkan selamat kepada Forum Kepulauan Pasifik untuk peluncuran Pacific Ocean Alliance. Sistem PBB akan mendukung inisiatif ini, tegas Ban. 

Saya mendorong Anda untuk mengambil keuntungan dari bantuan teknis untuk negara berkembang. sepenuhnya mendukung pengakuan Deklarasi bahwa pemimpin Pasifik adalah pengelola dari Samudra Pasifik, salah satu anugerah terbesar dunia. Sekjend PBB mengungkapkan apa yang dia saksikan sewaktu mengunjungi sebagian wilayah pasifik. Saya belum lama ini ada di daerah yang indah untuk Konferensi Ketiga di Pulau Kecil di Apia, Samoa. 

Saya juga mengunjungi Selandia Baru, yang berkontribusi besar bagi keberhasilan Konferensi SIDS. Sementara aku berada di Samoa, saya mengunjungi sebuah komunitas yang terlantar akibat tsunami tahun 2009 Itu adalah pengingat gamblang tentang dampak perubahan iklim. 

PBB menurut Ban, menyambut partisipasi aktif pemimpin Pasifik pada konferensi SIDS, sebuah pertemuan internasional terbesar yang pernah diadakan di Pasifik. Saya sangat didorong oleh lebih dari 300 kemitraan didirikan di sana dengan masyarakat sipil dan bisnis. Sesuai perjanjian di Apia tentang inisiatif ekonomi, sosial dan lingkungan. Sekjend Menegaskan, komisi regional PBB sepenuhnya terlibat dalam melaksanakan ketentuan-ketentuannya. 

29 September 2014–Dihadapan forum Majelis Umum hari ini, Perdana Menteri Vanuatu, Joe Natuman mengatakan bahwa sebagai bagian dari negara-negara kepulauan pasifik ” Pacific small Island developing State (SIDS), negaranya dihadapkan dengan tantangan pembangunan yang unik, yang perlu ditangani oleh PBB dan Masyarakat Internasional. Natuman melanjutkan daerah pasifik menghadapi ancaman eksistensial dan kita tidak bisa mengatasi masalah pembangunan berkelanjutan saja, kecuali tantangan perubahan iklim ditangani serius oleh masyarakat internasional," kata Mr Natuman seperti dilansir UN News. 

Tampil di sidang Umum PBB 2014, Joe Natuman menegasikan keberpihakan dirinya dan negara tersebut soal dekolonisasi di Keladonia Baru, dimana saudara-saudara Melanesia (FLNKS dan WPNCL) saat ini dibawah kekuasaan negara Perancis dan Indonesia. 

Mereka saat ini berada dalam dukungan penuh Melanesian Speearhead Groub (MSG), mengalami masalah dekolonisasi dan untuk Kaledonia Baru, PM Vanuatu desak PBB untuk segera tuntaskan persoalan penentuan nasib sendiri. 

Sementara West Papua, PM Vanutau mendesak PBB menuntaskan hal yang sama. Dia juga menyebut turut berduka atas meninggalnya pemimpin West Papua, Jhon Otto Ondawame yang meninggal dunia beberapa minggu lalu akibat serangan jantung.

 Demikian pidato PM Vanuatu yang di tayangkan pada webtv.un.org Perlu diketahui, Negara Vanuatu telah menelorkan dana 600 juta (5 juta koto/50.000 dollar) untuk sebuah simposium bagi Papua Barat di Vanuatu akhir November tahun ini. 

Pertemuan lintas pendukung kemerdekaan Papua Barat. Ada panelis ahli politik, dewan gereja Pasifik dan dunia, kubu OPM di Papua serta jaringan free West Papua akan kumpul semua. Pemerintah Indonesia memang tidak diam.

 Ada gerakan liar yang telah membuat sang Perdana Mentri setempat telah mengeluarkan ultimatum untuk mengusir siapa saja yang provokator di negri Vanuatu. Ancaman tersebut secara eksplisit ditujukan kepada diplomat RI di Vanutu untuk tidak ganggu agenda Papua Barat yang digelar. Sumber: 

Pidato PM Vanuatu di PBB (UN News dan webcast), disini Duta Vanutau di PBB, disini Pertemuan Sekjend PBB dengan Para Pemimpin Pasifik, disini Simposium West Papua di Vanuatu, disini

bandung 04-09-2014 .Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) komite kota bandung mempromosikan baju bertulisan free west papua dan yang satu nya bergambar tuan Arnol AP .dalam rangka pencarian dana hut kemerdekaan bangsa papua barat yang akan di laksanakan di ibu kota negara jakarta pusat tagal 1 desember nanti .

Aliansi Mahasiswa Papua AMP kota bandung menggadakan pencarian dana degan cara menjual baju kepada tean 2 papua yg berada di kota bandung maupun yang di luar kota bandung  .pada saat cheko papua bertantanya kepada ketua AMP kota bandung Risel Jigibam apa harapan dari penjualan baju ini.

 '''jawab tuan risel /alias resiko , ,saya sangat bangga dan sangat salut kepada teman2 seperjuagan karena bisah mengadakan pengalangan dana melalui penjualan baju ,harapan saya penjualan dapat berjalan dengan sukses dan dapat terjual habis semua ,agar acara kami sukses melalui hasil penjualan .

saat ini kami akan selalu berjuang dengan cara apa pun saya sangat ucapkan banyak trimakasih karena niat kawan -kawan ini adalah salah satu perjuagan menuju kearah kemerdekan (hak menentukan nasib sendiri) bagi bangsa papua barat .

 opini cheko papua

Bandung 19/03/2014 .     saya sebagai generasi penerus bangsa papua menegaskan dengan tegas pilpres di propinsi papau harus di hadang (boikot pemilu) ,hal ini sesuai dengan pernyataan Tn.Benny Wenda ,maka itu saya sagat mendukung pernyaatan sikap yang di keluarkan oleh Tn B,Wenda.

Pilpres bukan milik bangsa papua pilpres hanya untuk negara NKRI ,maka itu masyarakat papua harus mengakui hal ini ,percuma kami akan melakukan pemilihan Umum .

Menjual harga diri kami sebagai orang  papua untuk negara penjajahan ini ,selama papua di masukan kedalam NKRI dengan paksa masyarakat tidak pernah mersahkan hidup rukun dengan Indonesi dan pemilihan presiden sudah berapa kali di lakukan di negara Indonesia ini  Tidak perna ada satu presidan pun turun ke papua untuk melihat permasalahan yang terjadi di tanah papau .

Ibu mega turun ke papua waktu menjabat sebagai orang N0 1 di indonesia ia turun ke papau hannya untuk membunuh dan memusnakan masyarakat papua .

Termasuk SBY yang menjabat presiden sekarang juga sama halnya, Ia telah memerintahkan aparat kepolisian dan TNI untuk menyebar luas di tanah papua dan membunuh semua masyarakat papua secara diam-diam dan perlahan -lahan hal ini sudah terjadi selama SBY menjabat sebagai orang N0 1 di Indonesia.

Apalagi kalau pilpres tahun ini presidennya dari partai Gerindra  ,Maka massyarakat papua akan habis dan tidak bisah bermacam -macam lagi membicarahkan masala papua karena orang ini latar belakan nya sudah membunuh ribuan massyrakat papua hal ini nyata waktu, thn 70 an ke atas .

kalau jokowi adalah keturunan dari ibu mega dan soekarno hatta jd hati -hati untuk memilih .maka itu saya secra pribadi dengan tegas mengatakan jagan mengikuti pemilihan 

umum pilpres thn 2014 . 

kami AMP,dan KNPB akan akomudir massyarakat papua untuk boikot pilpres thn ini .saya harap massyarakat dan mashasisw papua harus mendukung boikot pilpres ini karena pilpres bukan milik orang papua .opini www.chekopapua

BANDUNG JAWA BARAT,    menurut komdang rizel jigibalom ketua AMP bandung jawa barat bahwa ,walaupun komdang tik ikut tapi ia selau semangat karena anggotanya hari ini tgl 30 n0vember bln 11  ,9 orang berangkat untuk mengikuti hari Hut perayaan papua barat di surabaya ,

hal ini ketua AMP bandung zanggat salut dan semagat karena kesemagatan mahasiswa/ mahasiswi bandung yang siap untuk ikut merayakan dan mendukun kemerdekaan yg  sekian lama di rasahkan oleh orang tua kami dan masyarakat papua intinya . harapan komdang APM  Bandung bahwa semoga mereka sampai di kota surabaya , harus siap sukses dan siap menghadapi semua masalah yang terjadi di surabaya , dan komdang risel tegaskan bahwa : angota saya jalani lah hari kiemerdekan west papua ini deengan lapan dada agar mendapatkan kemerdekaan di hari yang bahagia ini.menurut ketua AMP dan aggota yang bernama cheko papua juga menggutarakan bahwa kemerdekaan bapua barat ini bukan cerita dogen ,

tapi ini kemerdekan yang terjadi disaksikan oleh beberapa negaya yaitu ,INDONESIA ,BELANDA ,AMERIKA SERIKAT ,TERMASUK PBB, yang telah membuat perjanjian demi perekonomian papua barat, tapi perjanjian yang di buat di dalam new york agrement di Amerika pada 1962 , 

itu tidak melibatkan 1 orang papua asli, maupun penduduk melanesaya di dalam perjanjian atau yang di sebut pepera ,maka itu kami mahasiswa papua yang berada di kota studi bandung dan se- jawa bali selau menuntuk hak kemerdekaan papua barat .

menurut mahasiwwa bandung INDONESIA, BELANDA AS ,DAN ,

PBB,,Harus mengakui kemerdekaan itu ,kenapa karena seluru dunia tau bahwa papua barat sudah merdeka.

opni :www Cheko Papua

Yesterday  in the Houses of Parliament, London, UK, the All Party Parliamentary Group for West Papua was officially formed and launched with Rt Hon Lord Harries of Pentregath Bishop of Oxford as Secretary of the Group and MP Andrew Smith as Co-Chair.

Other cross party MP’s and supporters were also present at the meeting including distinguished journalists.

Mass protests were carried out both inside and out of West Papua today in support of this meeting and the speech by the Prime Minister of Vanuatu at the UN.

The meeting

At the start of the meeting, Co-Chair Andrew Smith reiterated the commitment of the group to supporting West Papua as to this day the people of West Papua have still been denied their fundamental rights to self-determination by Indonesia and the international community ever since 1962.

Founder of the Free West Papua Campaign, Benny Wenda briefed the parliamentarians about current affairs in West Papua, regarding the increasing military presence and violence in the country and the fact that the region is still closed off from all foreign journalists and human rights groups.

It was happily reported of the incredible progresses made in regards to support for West Papua by members of the Regional Body, the Melanesian Spearhead Group and the recent speech in support of West Papua at the United Nations by the Prime Minister of the Republic of Vanuatu.

It was agreed at the meeting to continue to pressure the British Government to raise human rights concerns and push for genuine self-determination for the people for West Papua at a UK and UN level and to continue to increase the number of MPs in the all-party group.

The issue of the Grasberg Mine was also raised at the meeting and it was discussed how to push for UK Members of Parliament to pressurise Freeport McMoran Mining Co as it is actively funding and encouraging the illegal occupation and genocide in Wets Papua.

Also, the Parliamentarians discussed how a future British Parliamentary delegation can be sent to West Papua to raise human rights concerns with the Indonesian government and to see first-hand, the atrocities being committed against the people of West Papua by the Indonesian authorities.

The future of the Group                                                      

We are very happy to report the launching of this group which is ever increasing in British Parliamentary members from all political parties and will continue to meet regularly to discuss how further support for the people for West Papua can be managed.

It is with such meetings that this group and the International Parliamentarians for West Papua as a whole will continue to help to raise support for achieving self-determination for the West Papuan people.

Such high profile political support is only growing for West Papua and will continue to spread throughout the world until West Papua is free.

Rombongan aktivis yang menamakan diri Freedom Flotilla akan memasuki wilayah perairan Indonesia, Kamis (12/9) hari ini, meskipun diperkirakan akan ditangkap pihak berwenang Indonesia.

Rombongan kapal layar itu meninggalkan Australia bulan lalu, antara lain terdiri atas aktivis Gerakan Papua Merdeka yang berbasis di Australia.

Mereka telah diperingatkan oleh pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, bahwa jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, misalnya ditangkap oleh negara lain seperti Indonesia dan Papua Nugini, maka pemerintah Australia tidak akan memberikan perlindungan konsuler.

Menurut koordinator aktivis, Izzy Brown, Kamis (12/9/2103) pagi mereka sudah berada di wilayah 15 mil laut mendekati perairan Indonesia.

Kepada ABC Kamis pagi, Izzy Brown menjelaskan, "Kami baru saja melintasi perairan PNG dengan kecepatan kapal 6 knots. Ada enam orang di atas kapal ini dan kini kami berada sekitar 15 mil laut dari wilayah Indonesia".

Ia menambahkan, "Kami berharap bisa bernegosiasi dengan mereka melalui kontak radio, dan setidaknya berbicara dengan mereka untuk mengetahui seperti apa tanggapan mereka," katanya, merujuk kepada pihak berwenang Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah memperingatkan, para aktivis Freedom Flotilla ini bisa dipenjara selama lima tahun jika nekat memasuki perairan Indonesia dengan melanggar aturan imigrasi.

Namun Izzy Brown menegaskan, para aktivis itu sudah siap menghadapi segala kemungkinan terburuk.

"Mengejutkan bahwa kondisi kami semua di atas kapal ini sangat baik. Mungkin ada kekuatiran tapi sejauh ini misi kami telah berhasil menarik perhatian mengenai situasi di Papua Barat," jelasnya.

"Jika mereka menolak kami memasuki Indonesia, itu suatu kemungkinan yang harus kami hadapi," kata Izzy Brown.

Sumber : www.radioaustralia.net.au