Jogyakarta CHEKO PAPUA. Mahasiswa dan aktivis pro-demokrasi yang dikepung ratusan personel gabungan dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Brigade Mobil polisi sejak pagi hingga malam hari Jumat 15 Juli 2016 tak bisa ke luar dari Asrama Papua Kamasan I di Jalan Kusumanegara, Yogyakarta. Mereka harus menahan haus dan lapar karena tak bisa ke luar dari asrama itu.

Juru bicara Persatuan Rakyat Pembebasan Papua Barat, Roy Karoba, mengatakan warga kampung Miliran yang tinggal di sekitar Asrama Papua dan petugas Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta hendak membawa makanan masuk ke asrama. Tapi, mereka ditahan oleh polisi. “Ada warga yang bersolidaritas bawa makanan. Tapi disita polisi,” kata Roy, Jumat malam, 15 Juli 2016.

Relawan PMI Kota Yogyakarta hendak mendistribusikan makanan yang dibawa oleh aktivisi pro-demokrasi. Tapi, mereka tertahan dan tidak bisa masuk ke Asrama Papua. Ketua PMI DIY, Herry Zudianto mengatakan distribusi bantuan logistik ke Asrama Papua dilakukan oleh PMI Kota Yogyakarta. Tapi, ia belum tahu persis kronologi distribusi bantuan itu. Ketika dihubungi, seorang petugas PMI Kota Yogyakarta mendengar informasi bahwa sopir PMI tidak diizinkan masuk membawa logistik oleh polisi dengan alasan khawatir disandera.

Polisi juga menggunakan gas air mata sebanyak tiga kali. Tempo mengkonfirmasi penyebab tembakan gas air mata itu kepada polisi. Tapi, polisi membantahnya. “Nggak ada itu gas air mata,” kata Kepala Bagian Operasional Polresta Yogyakarta Komisaris Sigit Haryadi secara singkat ketika dihubungi.

Sekitar pukul 21.30, warga Miliran dan aktivis pro-demokrasi mencoba masuk ke Asrama Papua dan berhasil membawa makanan. Sebagian polisi dan Brimob kemudian meninggalkan asrama menjelang tengah malam.

Rencana aksi damai mahasiswa Papua dan aktivis pro-demokrasi mendukung Persatuan Pergerakan Pembebasan untuk Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) urung digelar Jumat siang, 15 Juli 2016. Acara itu dibubarkan ratusan personel gabungan dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Brigade Mobil, dan organisasi masyarakat lain.

Mereka mendatangi Asrama Mahasiswa Papua sejak pagi hingga sore hari. Organisasi masyarakat Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia, Pemuda Pancasila, Paksi Katon, dan Laskar Jogja membubarkan rencana aksi damai itu. Mereka membawa senjata semacam bambu dan pentungan.

Mereka meneriaki sejumlah warga Papua yang keluar dari asrama dengan kata-kata kotor dan nama-nama hewan. Ada pula yang melemparkan batu ke halaman Asrama Papua.

Anggota FKPPI Kecamatan Umbulharjo, Elly Kinadi, yang datang ke Asrama Papua mengatakan menolak aksi aktivis dan mahasiswa Papua. Dia menuding aksi itu bagian dari gerakan Organisasi Papua Merdeka. Setidaknya ada 35 orang dari FKPPI yang mendatangi Asrama Papua. “Kami bersama Pemuda Pancasila, Paksi Katon, dan Laskar Jogja menolak,” kata dia.

nasional.tempo.co

UPDATE DARURAT DEMOKRASI

Jokyakarta 15 juli 2016 CHEKO PAPUA. pukul 19.25 Asrama Mahasiswa Papua Kamasan Yogyakarta diserang gas air mata dan keluarkan tembakan oleh aparat Polisi  Indonesi. para kepolisian Yogyakarta mulai megepung asrama dari kemaring pagi hingga malam ini para kepolisian arahkan mobil waterkeneng gas air mata dan menembak ke arah asrama mahasiswa papua kamasan 1 jogya , menurut informasi yang kami dapat lewat telvon seluler kamasan di penuhi para polisi , intel dan ormas hingga pada saat malam ini ,kami juga terima info dari solidarita agar hubunggi no wakapolda agar bisah bertanggung jawab atas persoalan polisi dan para mahasiswa papua berikut permohonan afokasinya .

Kirim sms ke Wakapolda DIY : 089699008787 Untuk meminta hentikan kekerasan terhadap mahasiswa Papua di Yogjakarta. 

Biro organisasi Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bandung Jawa barat Komdang Ferry Cheko Kogoya memohon kepada kawan-kawan solidaritas mahasiswa dan LBH kota Yokyakarta agar bisah hubungan kerja sama untuk membatu kawan-kawan kami yang ada masalah di asrama kamasan jogyakarta , saya sangat berharap juga kawan-kawan LBH dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur agar dapat membantu kami mahasiswa papua yang ada masalah di jogyakarta, Tambahan dari ferry , tindakan kepolisian ini sudah melanggar UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1999TENTANG HAK ASASI MANUSIA dan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 9TAHUN 1998TENTANGKEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM.

Prinsip-prinsip yang tertuang didalam UUD 45 setelah perubahan telah menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Walaupun masih terdapat banyak kelemahan, Indonesia telah tergolong sebagai negara yang demokratis dalam arti kata yang sebenarnya.

Pasal 1 UUD 45 menegaskan Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional dan negara hukum, prinsip-prinsip yang sebenarnya telah cukup kuat untuk menegakkan negara demokrasi dimana mekanisme mayoritas dan minoritas dalam pengambilan keputusan dilaksanakan seiring dengan penghargaan pada prinsip penghargaan hak-hak asasi manusia. Dengan perkataan lain, demokrasi (kedaulatan rakyat) berjalan seiring dengan nomokrasi (supremasi hukum). Tetapi dalam kenyataannya masih terdapat banyak kelemahan dan ketidak-taatan kepada prinsip pokok tersebut. Masih terbentuk dan terdapat berbagai peraturan perundangan, termasuk peraturan daerah (perda) yang tidak sesuai dengan UUD 45. Demikian pula belum ada mekanisme yang efektif untuk mencegah terbentuknya dan untuk mengoreksi peraturan perundangan yang tidak sesuai dan/atau menyimpang dari konstitusi. 

 Begitu Banyak Gerakan Solidaritas Dari Berbagai Kalangan Yang Mencoba Untuk Mengantarkan Logistik (Konsumsi) Untuk Mahasiswa Papua dan Kawan" Pro Demokrasi Yang Masih Terkepung di Asrama Kamasan I Yogyakarta, Namun Semua Upaya Itu Dihalangi dan Bahkan Logistik Yang Dibawa Oleh Solidaritas Prodem dan Warga Tahan Oleh Aparat Kepolisian D I Yogyakarta.

Hal seperti ini sangat aneh kawan-kawan solidaritas yang igin memberikan bantuan logistik kepada kawan-kawan kami di hadang POLISI hal-hal seperti ini sudah tidak berkemanusiawi.saya harap kami tetap solit dan menjaga tali solidaritas kami bersama kawan-kawan kami mahasiswa luar papua kita tetap ada pada posi kebenarang . Kapolda segerah bertangung jawab dan segerah bebaskan kawa-kawan kami tampa syarat apapun. tegas ferry cheko kogoya.ketika di tannya cheko papua.

UPDATE DARURAT DEMOKRASI

Jokyakarta 15 juli 2016 CHEKO PAPUA. pukul 19.25 Asrama Mahasiswa Papua Kamasan Yogyakarta diserang gas air mata dan keluarkan tembakan oleh aparat Polisi  Indonesi. para kepolisian Yogyakarta mulai megepung asrama dari kemaring pagi hingga malam ini para kepolisian arahkan mobil waterkeneng gas air mata dan menembak ke arah asrama mahasiswa papua kamasan 1 jogya , menurut informasi yang kami dapat lewat telvon seluler kamasan di penuhi para polisi , intel dan ormas hingga pada saat malam ini ,kami juga terima info dari solidarita agar hubunggi no wakapolda agar bisah bertanggung jawab atas persoalan polisi dan para mahasiswa papua berikut permohonan afokasinya .

Kirim sms ke Wakapolda DIY : 089699008787 Untuk meminta hentikan kekerasan terhadap mahasiswa Papua di Yogjakarta. 

Biro organisasi Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bandung Jawa barat Komdang Ferry Cheko Kogoya memohon kepada kawan-kawan solidaritas mahasiswa dan LBH kota Yokyakarta agar bisah hubungan kerja sama untuk membatu kawan-kawan kami yang ada masalah di asrama kamasan jogyakarta , saya sangat berharap juga kawan-kawan LBH dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur agar dapat membantu kami mahasiswa papua yang ada masalah di jogyakarta, Tambahan dari ferry , tindakan kepolisian ini sudah melanggar UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1999TENTANG HAK ASASI MANUSIA dan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 9TAHUN 1998TENTANGKEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM.

Prinsip-prinsip yang tertuang didalam UUD 45 setelah perubahan telah menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Walaupun masih terdapat banyak kelemahan, Indonesia telah tergolong sebagai negara yang demokratis dalam arti kata yang sebenarnya.

Pasal 1 UUD 45 menegaskan Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional dan negara hukum, prinsip-prinsip yang sebenarnya telah cukup kuat untuk menegakkan negara demokrasi dimana mekanisme mayoritas dan minoritas dalam pengambilan keputusan dilaksanakan seiring dengan penghargaan pada prinsip penghargaan hak-hak asasi manusia. Dengan perkataan lain, demokrasi (kedaulatan rakyat) berjalan seiring dengan nomokrasi (supremasi hukum). Tetapi dalam kenyataannya masih terdapat banyak kelemahan dan ketidak-taatan kepada prinsip pokok tersebut. Masih terbentuk dan terdapat berbagai peraturan perundangan, termasuk peraturan daerah (perda) yang tidak sesuai dengan UUD 45. Demikian pula belum ada mekanisme yang efektif untuk mencegah terbentuknya dan untuk mengoreksi peraturan perundangan yang tidak sesuai dan/atau menyimpang dari konstitusi. 

 Begitu Banyak Gerakan Solidaritas Dari Berbagai Kalangan Yang Mencoba Untuk Mengantarkan Logistik (Konsumsi) Untuk Mahasiswa Papua dan Kawan" Pro Demokrasi Yang Masih Terkepung di Asrama Kamasan I Yogyakarta, Namun Semua Upaya Itu Dihalangi dan Bahkan Logistik Yang Dibawa Oleh Solidaritas Prodem dan Warga Tahan Oleh Aparat Kepolisian D I Yogyakarta.

Hal seperti ini sangat aneh kawan-kawan solidaritas yang igin memberikan bantuan logistik kepada kawan-kawan kami di hadang POLISI hal-hal seperti ini sudah tidak berkemanusiawi.saya harap kami tetap solit dan menjaga tali solidaritas kami bersama kawan-kawan kami mahasiswa luar papua kita tetap ada pada posi kebenarang . Kapolda segerah bertangung jawab dan segerah bebaskan kawa-kawan kami tampa syarat apapun. tegas ferry cheko kogoya.ketika di tannya cheko papua.

Bandung 31 Mei 2016. CHEKO PAPUA. 

 Pernyatan menyikapi situasi jelang tagal 31 mei dan setelahnya  oleh Tuan Pian Theko pagawak .

Mahasiswa Papua bagian tak terpisahkana sebagian dari Rakyat Papua Barat itu sendiri. Maka dari padanya, mahasiswa papua turut mengambil syikap doa bersama bentuk dukungan terhadap kegiatan aksi demo damai yang dilakukan Rakyat Papua bersama KNPB pada hari ini. 

Yang sebelumnya ada rencana (KTT MSG) dalamnya sertai (ULMWP) namun, tertunda dan, di lanjutkan dengan pertemuan negara-negara Pasifik Afrika Carabia Pasifik (KTT-ACP) Walaupun ACP tidak membahas tentang papua Namun Rakyat papua bersama KNPB dan Organ laen yang  sepaham di Tanah Papua tetap konsisten dengan pergerakan perjuangan demi Hak menentukan Nasib Sendiri/ Reverendum yang sedang di dorong Oleh Rakyat Papua baik, di Tanah air papua ditingkat internasional, juga kapan dan dimana yang saat ini sedang.

Menyikapi ini, Mahasiswa Papua di kota studi Bandung / atau Rakyat Papua yang berdomisili di negeri Pasundan berkomitmen bahwa, akan tetap mendukung dan mendorong pergerakan perjuanga kemerdekaan Rakyat papua yang sedang di Motori melalui (ULMWP) Terutama, dan turut mendukung serta kapan dan dimanapun sesuai dengan kapasitas kami yang ada sebagai Rakyat Papua demi Mempertahankan harga diri dan Ideologi kami sebagai Rakyat Bangsa Papua Barat.  Kemudian dengan terjadinya penudaan pertemuan (KTT-MSG) Bagi kita tidak ada yang lucu, dan ane dengan penundaan itu karna kami tau bahwa, kami Rakyat papua ada dimedan perjuangan bersama kebenarannya. 

Kami juga mengutuk kepada Pemerintah rezim Jokowi- Jk saat ini yang mana selalu telah melakukan represip kekerasan sampae dengan penangkapan Rakyat Papua dari atas Tanah mereka sendiri oleh, kaki tangannya nkri, TNI/POLRI Serta satuan angkatan bersenjata laennya yang kejam ini. 

Kami juga mendesak kepada rezim Jokowi Jk saat ini untuk segere membebaskan para Tapol Napol kepada Steven Itlay dan yang laennya yang ditahan dan dipenjarakan di seluruh Tanah Papua. Kami juga mengutuk, dan mendesak kepada Negara republik indonesia terutama kaki-tangannya TNI/POLRI atas tindakan represip penangkapan sewenang-wenag jelang tanggal 31 mei, tepat pada tanggal 28-30 terhadap aktivis papua merdeka/KNPB 102 Orang di 4 dareah masing-masing, Numbai Jayapura, Sentani, Wamena, dan Yahukimo, Juga ditambah dengan penangkapan yang dilakukan TNI/POLRI Hari ini 31 mei saat masa aksi berkumpul untuk melakukan Aksi Demo Damai sesuai rencana dan aturan mainnya. Namun, di tangkap sebanyak 597 Orang aktivis ini segerah bebaskan mereka !

Apapu alasan dan peryataan Indonesia melalu Kapolda dan Pangdam di atas Tanah Papua adalah keapsahannya tidak ber-Dasar. Itu fakta dan terbukti dengan keinginan sulung Rakyat Papua Barat ingin Merdeka/ Mendirikan Negara sendiri tanpa system negara Indonesia  diatas Tanah Papua walaupun, dimata-matai, di intimidasi di penjarakan dicap konyol seperti DPO, MAKAR, SEPARATIS GPK, OTK,OTB,GPL dan laen-laen sekalipun ditembak mati. 

Ini semua tidak mengurangi semangat juang Rakyat Papua justru menyalakan api kobaran perlawanan Radikal dengan perkembangan zaman saat ini. Setelah kami melihat situsi hari ini sebaiknya  Negara Indonesia lebih baik menarik TNI/POLRO Organik maupun non Organik dari seluruh Tanah Papua karna, aktor pelaku kriminal dan kejahatan kemanusiaan di atas Tanah Papua adalah TNI/POLRI Indonesia.

Kami juga akan selalu ada dalam perjuangan ini, apapun situasi dan kondisi selama kami masih di jaja kami akan terus menuntut dengan kapasitas sebagai mahasiswa, mendesak kepada Indonesia serta Tuannta Imperialisme terutama Amerika untuk,

 Hak Menentukan Nasib sendiri solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua.

Tutup semua perusahaan asing dan Nasional Indonesia dari atas seluruh Tanah Papua dari Sorong Sampae Merauke.

Tarik TNI/POLRI Organik maupun non Organik dari seluruh Tanah Papua

Dengan cara yang bermartabat, elegan, dan sopan dengan mengedepankan nilainilai kemanusiaan kami akan terus melakuakan perlawanan sampae Papua Merdeka.

Kemudian Pesan kepada Kita Rakyat Papua dan khususnya Mahasiswa di Negeri Pasundan Bandung  bahwa, perjuanag kemerdekaan kita Rakyat Papua Barat belumlah berrakhir kita, tidak bisa senang dengan hari ini atau bangga tetapi situasih hari mengingatkan kami dan mengajak kami lebih profesional dan manusiawi terhadap lingkungan dimana kami berada baik dikampus, di masyarakat, dijalan enta itu siang hari,ataupun malam hari. kami juga mengingatkan bahwa, kita tidak harus bersantai, kita tidak harus tidak tau menau, kita tidak harus berpura-pura, kita tidak harus berharap, kita tidak harus menganggap enteng, kita tidak harus bersyikap apatis, kita tidak harus anggap biasa-biasa. Karna sadar atau tidak sadar tanggung jawab akan kemerdekaan Papua ini sejak anda terlahir sudah ada di pundakmu. Ingat, ko Rambut itu keriting dan kulitmu hitam itu karunia yang harus kita jaga dan mempertahankan sepanjang abat. Juga menghargai suku dan ras laen di jagad rayah muka bumi ini. www.CHEKO PAPUA.COM

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Nasional Perempuan Mahardika Mutiara Intan Pratiwi berpendapat bahwa banyak peraturan daerah di Indonesia yang mendiskriminasi perempuan. Hal ini disebutkan menanggapi kasus perkosaan massal (gang rape) dan pembunuhan yang dialami oleh Yuyun (14) di Bengkulu.

Mutiara memandang bahwa perbuatan keji yang dilakukan 14 pemuda terhadap Yuyun termasuk kejahatan luar biasa. Selain itu, tuturnya, sejak beberapa tahun yang lalu Komisi Nasional Perempuan sudah mencatat banyaknya kasus perkosaan massal di Indonesia.

Bagaimana melihat akar persoalan yang menyebabkan tingginya kasus perkosaan massal ini, ucap Mutiara, seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah. Ia menyebutkan, saat ini yang terjadi di Indonesia adalah wacana perempuan sebagai sumber kejahatan perkosaan.

"Saya melihat bahwa saat ini wacana perempuan adalah sumber kejahatan, kenapa maraknya kekerasan terjadi. Budaya represif terhadap perempuan masih banyak," ujar Mutiara dalam sebuah acara diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (7/5).

Menurut Mutiara, budaya patriarki di Indonesia yang memandang bahwa tubuh perempuan adalah objek seksual dan perempuan tidak memiliki kontrol terhadap tubuhnya adalah pemikiran yang keliru. Selama ini, tuturnya, pemikiran itu ternyata juga didukung dengan peraturan daerah.

"Banyak perda yang mendiskriminasi perempuan, kemudian terjadi tindakan-tindakan intoleran terhadap perempuan," katanya.

Memberi contoh kuatnya budaya yang merepresi tubuh perempuan, Mutiara menyebut adanya peraturan di sebuah kampus yang mengharuskan mahasiswi pulang sebelum pukul 19.00 karena maraknya perkosaan yang dialami mahasiswi di kampus tersebut.

Mutiara menuturkan, pemerintahan Presiden Joko Widodo harus segera mengentikan budaya merepresi tubuh perempuan dan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang mandek di parlemen.

"Harus ada payung hukum yang komprehensif. Tidak ada alasan DPR untuk reses, tapi segera membuat UU Penghapusan Kekerasan Seksual. Selain itu, harus ada sistem pendidikan yang komprehensif dan pengetahuan soal kesetaraan sejak dini," ujarnya.

Tak hanya itu, Mutiara menekankan akan pentingnya peran komunitas, misalnya di kampung dan kampus, dalam mengatasi darurat kekerasan seksual yang terjadi. Hal itu, ucapnya, bisa dilakukan dengan mengembangkan konsep kampung setara, seperti yang selama ini diupayakan oleh lembaganya.

Mutiara juga berpendapat, hukuman kebiri atau hukuman yang memuat kekerasan untuk pelaku kejahatan seksual tidak tepat, karena hanya akan menimbulkan tindakan intoleran lainnya. Menurutnya, jika pelaku diberikan hukuman kebiri atau hukuman mati, maka akan memicu intimidasi terhadap korban agar tidak melaporkan tindakan kejahatan yang telah dialaminya.

Oleh karena itu, dia menilai kebijakan dan budaya yang mendukung diperlukan untuk memberikan keberpihakan pada korban agar mau melapor kekerasan yang dialaminya.(utd)

http://www.cnnindonesia.com

Sejak jaman penjajahan, para penjajah sudah paham betul kelemahan Bangsa Indonesia, yaitu masyarakatnya yang mudah di pengaruhi / dihasut untuk saling membenci. 

Tidaklah susah Penjajah menerapkan politik PECAH BELAH atau Penjajahan Belanda mengistilahkan Divide et impera. 

Politik pecah belah atau politik adu domba adalah kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukan. Dalam konteks lain, politik pecah belah juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat Politik pecah belah juga di gunakan penguasa-penguasa negeri ini untuk menghancurkan lawan-lawan politiknya. 

Sekarang mari kita cermati apa yang terjadi dewasa ini di sekitar kita, Sejak bergulirnya gelombang Reformasi di era tahun 1997 /1998 dimana pemerintahan Soeharto di gulingkan apa yang kita rasakan? Masih hangat sekarang ini adalah kasus penyadapan yang dilakukan oleh Amerika dan Australia terhadap Indonesia. 

Sudah sejak lama hal tersebut dilakukan, dan mereka sudah tau persis kelemahan Indonesia karena mereka belajar dari sejarah bangsa ini tentang efektifnya penerapan Politik Pacah Belah untuk mengacau pikiran semua warga Indonesia dengan mudahnya menumbuhkan rasa benci diantara warga hanya karena perbedaan.

 Saling membenci karena beda agama, saling membenci antar Partai Politik, saling benci antar institusi dan kelembagaan, saling benci antar etnis dan suku, saling benci antar wilayah, saling benci antar warga masyarakat,saling benci antara kaya dan miskin, saling benci antar suporter sepak bola, salin benci antar sekolah, bahkan kalangan mahasiswa yang konon ceritanya adalah mahluk yang paling mulia di negeri ini dikarenakan berjasa melakukan reformasi juga saling membenci antar fakultas, yang paling ironis sebagian sudah mulai membenci budaya sendiri ( benci bahasa daerah, benci kesenian daerah, benci adat istiadat daerah tapi begitu di klaim Malaysia semua marah ) Rasa benci ini akan sangat mudah diolah untuk menjadi alat yang sangat efektif untuk menhancurkan pondasi sebuah negara, yaitu PERSATUAN dan KESATUAN. 

Tidak segan bahkan hanya karena beda, warga Indonesia ini bisa dengan gampangnya saling menghina, saling merusak, saling serang bahkan saling membunuh ( contohnya : peristiwa Poso - Nasrani vs Muslim, peristiwa Sampit Kalimantan - Dayak vs Madura, dll ) Sekarang kita disibukan Pilkada dari tingkat Lurah, Bupati / Wali Kota, Gubernur, s.d Nasional yaitu Pemilu dan Pelilihan Presiden, sungguh melelahkan dan menyita banyak pikiran. Inilah kelemahan bangsa ini, perhatian terpecah sehingga kita mengabaikan masalah Ekonomi dan Kebangsaan Negeri ini. 

Petani tidak dipehatikan jauh dari swasembada pangan, sayur, buah dan ternak, sektor pendidikan terbengkalai sehingga untuk pintar harus sekolah ke luar negri, sektor pembangunan infra struktur diabaikan kwalitasnya, pengelolaan Sumber Daya Alam tidak dioptimalkan sehingga tergantung pada asing, industri-industri strategis hancur satu demi satu ( IPTN ) sehingga tidak pernah mandiri, bahkan kedaulatan negri ini juga terancam ( cukup Timor Timur saja yang hilang ).

Indonesia perlu berhenti sejenak untuk berpikir. Mau sampai kapan kondisi ini dipertahankan, Indonesia sudah saatnya membutuhkan Pemimpin yang Pintar, Tangan Besi dan Mempunyai Ketegasan serta Kaku dalam Memimpin negri Ini dengan dilandasi rasa Nasionalisme yang Tinggi. Kita tunggu 2014, siapa Nahkoda Negara Indonesia? Pejuang yang Kuat atau hanya orang yang lemah, Kita semua yang menentukase. pandangan seorang mahasiswa secara politik .Opini : cheko papua

AMP news:solo 01/04/2016 Sampe sedetik ini, jaringan kepolisi (intel) trus mendatangi setiap Asrama Papua di kota Solo-Surakarta.

Terkait dengan aksi demo damai tgl 2 mei 2016, dimana yang terjadi aneksasi 1 mei 1963. Pada waktu itu terjadi perampasan wilaya, tanah, hutan dn kekayaan alam di teritori dari sorang sampe dengan merauke penyerbot, pencaplokan kemerdekan bagi Bangsa West Papua Barat pada tanggal 1 desember 1961..

Dalam sejarah ini Aliansi Mahasiswa Papua AMP KK-SOLO Mengantar surat pemberitahuan kepada pihak kepolian guna berdasarkan UUD 1945 Amandemen ketiga tahun 2000 Bab XII
Pasal 30 (Ayat) 4 Kepolisian NKRI Sebagai alat negara guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas untuk MELINDUNGI, MENGAYOMI, MELAYANI MASYARAKAT SERTA MENEGAKAN HUKUM (tupoksi) dari pada kepolisian.
Bab X Pasal 28 .

Kemerdekaan serikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tilisan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Berdasarkan UU kami Aliansi Mahasiswa Papua kemarin jam 11:15 WIB Mengantar surat kantor kapolresta-surakarta melalui kasat intelkam, Namun surat kami tidak direspon baik dan pihak kepolisian dan mengarakan kami ke kapolda jawa tengah di semarang, sangat merepotkan di selah-selah itu Aktivis Mahasiswa AMP Karobanews Kolaima, Fictorya Ligin Walela, Aud Terry,Sukunekama Koslapok Black mengambil kesimpulan terakhir dari semua proses itu jam 11:14-14:00 Wib kurang lebih 3/4 ditanyakan kembali kepada pihak kepolisian bahwa.

Kepolisian yang bertugas di solo-surakarta seakan-akan tidak ada artinya, maka perlu belajar aturan hukum yang baik biar kedepan tidak terulang dan kami datang kembali ditempat ini satu hari kedepan lagi karena besok kita akan berpartisipasi dalam aksi dukungan, yang akan mengelar di tanah air kita bersama AMP kota lain sejawa dan bali terkait sidang KTT MSG guna Aplikasi ULMWP menjadi anggota penuh member full di komunitas negara-negara bagian pasifik di MSG bersamaan dengan agenda pertemua IPWP di london inggris akan bahas isu status politik PM mengampanyekan REFEREMDUM global guna bawah dalam sidang tahunan PBB, dalam hal ini yang akan hadirin petingi-petingi negara tingkat Internasional, toko-toko pengamat politik dan pengacara Internasional.

Dengan adanya penolakan surat pemberitahuan APM. Namun polisi tidak diam sampe disitu melainkan ada pemantaun tempat tingal AMP kota solo-surakata sampe pengejaran masuk dalam Asrama.

Malam kemarin, pagi tadi sampe dgn sedetik ini guna memperkenalkan diri mereka dan meminta status permahasiswa Papua, juga minta struktur AMP KK-SOLO dan mereka sudah mulai mendekati pedagang-pedangang di lingkungan Asrama dan sekitarnya.
sumber : Mabelkolaima freedom

Bandung 23-05-2016. Cheko Papua. Ferry c.kogoya mengatakan Negara kolonial NKRI menciptakan sistem demokrasi yang kurang baik di atas tanah nusantara ini ,ruang demokrasi bagi rakyat Indosesia tertutup hingga perjuangan politik papua merdeka di bumkan oleh negara kolonial bekas jajahan belanda dan jepang ini , Pelanggaran hak mennyampaikan pendapat di muka umum ,yang di tutupi oleh negara NKRI ,para pejuang kebenaran di tindas ,para mahasiswa di teror dan di intimidasi ,para media di teror dan di larang meliput oleh negara .Semu intimidasi yang di lakukan oleh NKRI terhadap Aliansi mahasiswa papua yang berjuang demi hak menentukan nasib sendiri solusi bagi rakyat west papua .

Tapi perjuangan mahasiswa papua di pulau jawa bali tidak pernah redah dan mennyerah satu kebanggaan Besar bagi para pejuang Nona-nona melanesya papua .

Karena mereka berjuang dengan hati dan tangisan air mata ,sampai-sampai mereka di tangkap di teror ,di intimidasi oleh aparat tapi mereka tidak pernah merasah lelah dan takut terhadap aparat negara NKRI. 

Aliansi mahasiswa papua se-jawa bali sangat luar biasah dalam kekompakan dan persatuan kesatuan sehingga bisah gemparkan negara kolonial ini kami mahasiswa papua pada umumnya tidak pernah merasah takut terhadap negara ini karena kami berbicara kemerdekan karena ada sejarah kemerdekaan Papua Barat ,Walaupun Negara ini mau menetapkan sistem semakin keras tapi kami tetap lawan sistem ,.

Tito karnafian berencana padamkan semua organisasi AMP ,dan takap semua aktor-aktor mahasiswa papua tapi bahasa itu malah memberi semangat para pejuang aliansi mahasiswa papua .

Banyak kawan-kawan pejuang kami di tangkap dan di teror tapi hukum dan keadilan yang benar membela dan membenarkan kami para pejuang west papua .

Tahun ini tahun Aliansi Mahasiswa Papua Bangkit ,karena Ada beberapa agenda internasional yang kami sedang mendukung yaituPapua Barat masuk sebagai anggota sah MSG dan Tujuan Akhir Dan West Papua Referendum tahun 2019. 

Tahun ini kami siap lawan sistem NKRI dan siap lawan Tito Karnafian sebagai kapolda metro jaya Ibu kota NKRI. Ferry chekopapua

Liputan6.com, Jayapura - Dua orang tewas dan delapan warga luka-luka terkena senjata tajam dan anak panah. Korban berjatuhan menyusul bentrokan di KabupatenYahukimo, Papua, yang melibatkan suku Yali dan suku Ngalik pada Senin pagi waktu setempat.

Perang suku ini dipicu kecelakaan lalu lintas, yakni pengemudi sepeda motor menabrak Yonas Bayage, pelajar berusia 17 tahun. Berdasarkan informasi yang dihimpunLiputan6.com, kecelakaan ini terjadi kemarin siang atau Minggu 17 April 2016.

Salah satu warga satu suku dengan Yonas tak menerima kecelakaan tersebut. Ia langsung membabi buta menyerang warga di sekitar lokasi kejadian.

Jayapura, Jubi –Sekitar  5.000 rakyat Papua Barat menggelar aksi demonstrasi damai di Jayapura, ibukota Provinsi Papua. Mereka melakukan aksi tersebut dengan penuh kesadaran menyampaikan bahwa teritori West Papua adalah bagian dari rumpun Melanesia yang sedang berjuang untuk menentukan nasib sendiri.

Ketua Komite Nasional West Papua (KNPB) Pusat, Victor Yeimo usai demonstrasi damai mengatakan, karena itu, pihaknya berikrar melalui wakil resmi perjuangan bangsa Papua, yakni Uunited Liberation Movement for West Papua(ULMWP) untuk menjadi anggota penuh di dalam organisasi sub regional, yakni Melanesian Spearhead Group (MSG).

“Dengan demikian kami menyatakan organisasi bentukan Jakarta, yakni Melanesian Indonesia (Melindo) sebagai organisasi yang tidak mewakili kami rakyat West Papua, sehingga kami menolak dengan tegas tawarannya menjadi anggota penuh di MSG,” tutur Victor Yeimo, di halaman sekretariat BEM Uncen Jayapura, Rabu (13/04/2016).

“Sebab, telah jelas dan terbukti bahwa Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 adalah suatu rekayasa. Di mana orang Papua tidak diberi hak politik untuk menentukan status politiknya,” jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta dukungan solidaritas dunia untuk mendukung seruan kampanye referendum yang akan dimulai pertemuan Internasional Parliamentrians for West Papua (IPWP) di London, 3 Mei 2016 nanti.

“Kami menolak upaya sabotase oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap misi pencari fakta pelanggaran HAM di Papua oleh negara-negera Pasific Island Forum (PIF). Kami mendesak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo agar membuka akses bagi misi pencari fakta pelanggaran HAM di Papua,” tukasnya.

Elieser Anggainggom, wakil Parlemen Nasional West Papua (PNWP) mengatakan, guna mendukung ULMWP untuk anggota penuh di MSG. Untuk itu, aspirasi dari rakyat Papua yang dimediasi oleh KNPB hasil dari aksi tersebut akan segera melanjutkan ke semua pihak, terutama bagi yang berkwajiban dalama proses penyelesaian masalah West Papua.

“Jadi, ini aspirasi rakyat Papua yang dimediasi oleh KNPB. Apa yang rakyat Papua sampaikan melalui aspirasi dalam aksi damai ini, kami akan segera meneruskan kepada ULMWP, IPWP dan ILWP dan kesekertarian MSG,” tuturnya.

Secara terpisah, Kapolsekta Abepura, Kompol Marten W. Asmuruf mengatakan, kekuatan personil yang diturunkan untuk mengamankan aksi tersebut adalah 800 personil.

“Ya, kita hari ini siaga 1. Siaga di Jayapura kota, Abepura, Waena dan Sentani. Jadi, aparat yang kita turunkan adalah gabungan dari Polri, yakni dari Polda Papua, Polresta Jayapura Kota, Polsekta Abepura dan Polres Setani,” kata Kompol Marten W. Asmuruf.

Juga, ujarnya, ada bantuan dari Brimob Polda Papua dan TNI dari Kodam XVII/Cenderawasih. “Semua kami turunkan aparat gabungan,” pungkasnya.(Abeth You) sumber.http://tabloidjubi.com

 Jayapura-KNPBNews today is 13 of April 2016, West Papua National committee has planed to peacefully demonstration in allover West Papua from Sorong to Samarai, this demonstration is support International Parliamentarian for West Papua (IPWP) meeting in London 3 of May 2016, and also support United Liberation Movement for West Papua is the legal body to be full member in MSG, behalf of the People of West Papua.People of West Papua were getter together to follow peacefully demonstration, before knpb has made a planed central demonstration will be in Jayapura city in the Parliament House of Papua Province, and then the central assembly or come get together were several please namely; Sentani Pos 7, Expo Waena, In jayapura city is Imbi Park, Tanah Hitam, Abepura, but what happen today? Indonesia Police and TNI, block the road in Sentani, West Papua People could not came to follow demonstration. 

Even thought the peacefully demonstration still keeping going but, under the intimidation, terror, and pressure by Indonesia Military. Indonesia Government is the law maker but Indonesia Police and Army also breaking the law it self. For others island in Indonesia are freely to speak up, in the public area but specially people of West Papua are not free, Indonesia democracy is for the people of Malay race, but for the people of Melanesian race in West Papua, there is no democracy.

We need our brothers and sister, Melanesian, in Papua New Guinea, Solomon Island, Vanuatu, Fiji, and others i did not mention yet, please you are the eyes of West Papua, you are the ear of West Papua, to tell the world, what happen in West Papua? If not you, where can we go? Papua New Guinea, please open your heart, and your eyes, your twin brother in West Papua still cry for your help.

PAPUAN, Intan Jaya --- Pasca rusuh di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, Senin (30/9/2014), yang menyebabkan dua warga sipil, Seprianus Japugau (30), dan Benyamin Agimbau (44) tertembak timah panas aparat Brimob, dikabarkan lapangan terbang dipalang sejumlah warga sipil.

Kapolres Paniai, AKBP Daniel Pringgo, kepada media mengungkapkan, pemalangan lapangan terbang dilakukan sesaat setelah bentrokan warga dengan anggota Brimob, yang juga menyebabkan dua anggota Brimob terluka.

"Ke empat korban itu masing-masing Bribda Joni Yaroserai luka berat di bagian kepala, Bripda Yonas mengalami luka akibat lemparan batu di lengan kanan, sedangkan dari warga Seprianus Japugau terkena tembakan rekoset di bagian perut sebelah kiri dan Benyamin Agimbau luka di bagian kepala," ujar Daniel, seperti dikutip dari Antara, Selasa (30/9/2014).

Dikatakan, insiden itu berawal dari pengeroyokan warga terhadap anggota Brimob Bribda Joni dan Bripda Yonas yang sedang melintas di Jalan Padat Karya, Distrik Sugapa, Senin (29/9/2014) sekitar pukul 16.30 WIT.
 
Saat melintas di jalan tersebut, tiba-tiba warga yang sedang bermain bola di lapangan Yokatapa, melakukan aksi pengeroyokan dan salah satu warga kemudian melaporkannya ke Pos Brimob, sehingga anggota kemudian mendatangi lokasi dan melakukan penembakan.
 
"Setibanya di lokasi, massa bereaksi dengan melempari anggota sehingga anggota sempat mengeluarkan tembakan peringatan," jelas Kapolres Paniai.

Ia menambahkan, saat ini sedang dilakukan pendekatan dengan masyarakat guna membuka pemalangan, sehingga aktivitas penerbangan dapat kembali berjalan.

Bandung – Belasan orang yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bandung melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung, Senin (21/10). 

Dalam aksinya tersebut para pengunjuk rasa menuntut kepada pemerintah untuk menarik pasukan TNI-Polri di Papua, karena sejak Papua dianeksasi oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963 selalu terjadi kekerasan kemanusiaan disana hingga 2013 ini.

 

Menurut koordinator aksi Vian, bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan di Papua kerap terjadi yang dilakukan oleh oknum Militer (TNI/Polri). Kekerasan yang terbaru terjdi pada 23 September 2013 pukul 01.55 WIT di Distrik Wagete,Kabupaten Deiya.

“Kejadiannya bermula ketika seorang tukang ojeg yang membonceng nenek dihadang oleh oknum brimob, kemudian motor itu diring sampai terjatuh. Masyarakat yang melihat kejadian tersebut melakukan aksi protes dalam bentuk tarian adat (Waita) disekitar pasar. Aparat kepolisian yang melihat aksi tarian masyarakat menilai sebuah bentuk perlawanan, akhirnya mereka menembaki masyarakat secara membabi buta,”katanya kepada wartawan saat ditemui di sela-sela aksi unjuk rasa

Bukan hanya sampai disitu kejadiannya lanjut Avian, para siswa yang hendak pulang sekolah atas nama Alpius Mote (18) tertembak timah panas oleh aparat dan mengakibatkan korban meninggal dunia.

“Korban lainnya Fransiscus Dogopia (27) anggota satpol PP mengalami luka tembak di punggung belakang, Aleks Mote (29) Petani, mengalami luka tembak dikaki,”paparnya.

Dia mengakatakan bahwa masih ada beberapa korban akibat tembakan yang dilesakan oleh oknum aparat kepolisian. Oleh karena itu lanjutnya, dia mendesak kepada rezim SBY-Boediono agar segera menarik pasukan militer.

“Kita menuntut kepada presiden agar menarik militer (TNI/Polri) organik dan non organik dari seluruh tanah papua, mencopot kapolda Papua dan Kapolres Paniai, menarik brimob dari Kabupaten Deiyai, Paniai dan seluruh Kabupaten di Papua, dan pecat pelaku penembakan pelajar di Distrik Wagete, Deiya Papua,”pungkasnya.

Aksi unjuk rasa tersebut berjalan dengan damai, Meskipun begitu tetap mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.

Petugas kepolisian mengamankan arus lalu lintas saat sejumlah mahasiswa asal Papua menggelar unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (21/10/2013). Dalam aksinya mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bandung tersebut mendesak pemerintah SBY-Boediono untuk menarik TNI dan Polri dari tanah Papua dan mencopot Kapolda Papua dan Kapolres Paniai atas peristiwa kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh oknum Brimob terhadap warga sipil di Kabupaten Deiya selama 2013. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN

Baca juga dibahwa ini:

http://m.inilahkoran.com/read/detail/2040053/mahasiswa-asal-papua-minta-kekerasan-dihentikan

http://majalahselangkah.com/content/protes-kekerasan-di-papua-amp-gelar-aksi-duka

Sumber : http://javanews.co