 |
| REUTERS/Stringer/rj |
Timika - Ketua
Komisi B DPRD Mimika, Papua, Wilhelmus Pigai meminta pemerintah pusat
melibatkan unsur pemerintah daerah di Papua dalam renegosiasi kontrak
karya pertambangan PT Freeport Indonesia.
Menurutnya,
pemerintah pusat tidak boleh mengulangi kesalahan di masa lalu, ketika
pembicaraan kontrak karya dengan PT Freeport hanya dilakukan oleh
pemerintah pusat.
"Pemerintah Provinsi Papua dan jajarannya seperti MRP dan DPRP dan
Pemerintah Kabupaten Mimika bersama DPRD serta masyarakat adat pemilik
ulayat atas wilayah konsesi pertambangan Freeport harus dilibatkan untuk
membicarakan masalah ini. Ini penting, jangan sampai pengalaman masa
lalu terulang kembali," ujar Wilhelmus, Selasa 96/8).
Menurutnya, jika saat ini PT Freeport bersedia melepas sebanyak 15%
saham kepada pemerintah Indonesia dan publik, Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Papua dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika sebagai daerah
penghasil juga harus mendapat bagian saham tersebut.
"Kalau ada niat dari Freeport untuk melepas sebagian sahamnya kepada
pemerintah dan publik, tolong libatkan semua unsur, terutama pemerintah
daerah. Jangan sampai hal ini menimbulkan masalah di kemudian hari,"
tutur politisi dari PPDI itu.
Ia menyambut positif berbagai gebrakan yang dilakukan oleh Gubernur
Papua Lukas Enembe agar Freeport sebagai perusahaan tambang kelas dunia
lebih banyak berbuat sesuatu kepada pemerintah dan masyarakat asli.
(Ant)
Editor: Patna Budi Utami
Sumber : www.metrotvnews.
.jpg)
