Slider[Style1]

Suara West Papua

Internasional

Polhukam

Suara Mahasiswa

Opini

SI, Vanuatu, FLNKS, ULMWP maintain support on West Papua

Pimpinan ULMWP dan Para Pimpinan MSG
CHEKO PAPUA . SI, Vanuatu, FLNKS, ULMWP maintain support on West Papua
July 15, 2016

Solomon Islands, Vanuatu, Kanak National Socialist Liberation Front (FLNKS) and the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) remain resolute in their support of the aspirations for the Self-Determination of the People of West Papua and the full membership of ULMWP to the Melanesian Spearhead Group.

The above MSG members are committed to advocating for West Papua and strongly adhere to the principles that are at the core of the Melanesian Spearhead Group, which is the ‘Political aspirations of self- determination of our Melanesian people.’


There is recognition that such a commitment will require bold and ethical leadership and a clear understanding of our Melanesian values.


The above members of MSG continue to condemn human rights abuses of the indigenous people of West Papua and will register our concerns at the United Nations Human Rights Council and other regional and international forums.


In so doing, they will support the Pacific Islands Forum’s Framework for Pacific Regionalism, in particular concerns expressed by the Pacific Islands leaders about reports of violence in West Papua and call on all parties to protect and uphold the human rights of all residents in West Papua.


Solomon Islands, Vanuatu and the FLNKS invite other Pacific Island Countries to do this by peaceful means and to raise the issue of human rights abuses in West Papua at the UN General Assembly in September 2016, the UN Human Rights Council meetings in Geneva in September 2016 and again in March 2017.


Si, Vanuatu, flnks, memiliki dukungan ULMWP DI PAPUA BARAT

15 Juli, 2016

Kepulauan Solomon, Vanuatu, kanak front pembebasan nasional sosialis (flnks) dan Amerika gerakan pembebasan Papua Barat (ULMWP) tetap bangkitlah dukungan dari aspirasi untuk kebulatan tekad dari Bangsa Papua Barat dan keanggotaan penuh ULMWP KE MELANESIA SPEARHEAD GROUP.

Pesan di atas anggota berkomitmen untuk advocating untuk papua barat dan sangat berpegang teguh prinsip-PRINSIP YANG ADALAH INTI DARI MELANESIA SPEARHEAD GROUP, yang adalah " aspirasi politik dari kebulatan tekad orang melanesia kami. '

Ada pengakuan bahwa komitmen akan mengharuskan tebal dan kepemimpinan etika dan pemahaman yang jelas melanesia kami nilai.
 
Di atas anggota msg terus mengutuk pelanggaran HAM DARI PENDUDUK ASLI PAPUA BARAT DAN MASALAH KITA AKAN MENDAFTAR DI PERSERIKATAN BANGSA-Bangsa Dewan Hak Asasi Manusia dan daerah lain dan forum internasional.
 
Dalam melakukan, maka mereka akan mendukung Forum Kepulauan Pasifik ' S Kerangka Pacific Regionalisme, khususnya masalah ini ditulis oleh para pemimpin kepulauan pasifik tentang laporan kekerasan di papua barat dan memanggil semua pihak untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia dari semua warga di barat Papua.
 
Kepulauan Solomon, vanuatu dan mengundang flnks lain pulau pasifik negara untuk melakukan ini dengan damai berarti dan mengangkat masalah pelanggaran HAM DI PAPUA BARAT DI MAJELIS UMUM PBB pada bulan September 2016, PBB rapat dewan hak asasi manusia di di jenewa 2016 September dan lagi di bulan maret 2017.

PEPERA 1969 ILEGAL Mahasiswa Papua Menuntut Aksi Jalan Kaki ke Gedung Merdeka Asia Afrika Bandung Jawa Barat

Foto masa oksi mennyampaikan aspirasi politik
CHEKO PAPUA .Puluhan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) melakukan aksi longmarch menuju Gedung Merdeka Jalan Asia Afrika, Bandung, Kamis(14/7). Aksi ini dilakukan dalam rangka memperingati PEPERA 1969 yang dianggap tidak demokratis lantaran di dalamnya penuh dengan teror, intimidasi dan manipulasi serta adanya pelanggaran HAM berat.

Dari pantauan dilapangan, setelah berkumpul di depan kampus Unla (Universitas Langlangbuana), Jalan Karapitan, massa kemudian bergerak menuju Gd. Merdeka Jln. Asia Afrika dan kemudian melakukan orasi.

"Berikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua," kata ‎koordinator aksi Kristian medlama pada saat membacakan pernyataan sikap.

Dalam aksinya massa juga menuntut agar pemerintah menutup dan menghentikan ‎aktifitas eksploitasi semua perusahaan multy nationaal coorporation (MNC) milik negara-negara imprealis seperti Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo dan lain-lain dari seluruh tanah Papua.

Massa juga mendukung United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG).

"Segra tarik militer Indonesia (TNI-POLRI) baik  organik atau non organik dari seluruh tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara indonesia terhadap rakyat papua," tandasnya. 

(cheko papua)

Ketua DPRP: Menteri Bolak-Balik Papua, Program Tak Jelas

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua,
Yunus Wonda – Jubi/Alex
Jayapura, Jubi – Ketua DPR Papua, Yunus Wonda kesal dengan para menteri dan pejabat negara yang sering ke Papua seakan tak ada dampaknya terhadap provinsi paling timur Indonesia itu.
Kata politikus Partai Demokrat tersebut, sejumlah menteri bolak-balik ke daerah, termasuk Papua. Namun mungkin itu hanya mengisi waktu luang. Tak ada program yang jelas ke Papua setelah mereka kembali ke Jakarta.
“Menteri ke Papua mungkin hanya mengisi waktu. Kami sebenarnya mengharapkan mereka datang dan pulang ada program yang di buat ke Papua agar ada tujuan jelas kedatangan menteri. Jangan datang ke Papua tapi program tidak dan melaporkan ke Presiden sudah kunjungi Papua. Tidak boleh seperti itu,” kata Yunus Wonda, Jumat (1/7/2016).
Menurutnya, orang Papua tak butuh janji-janji. Tak butuh dipermainkan. Jangan terus menipu pihak-pihak di Papua. Harusnya semakin banyak menteri dan pejabat negara di Papua, semakin banyak program ke Papua dan perekonomian di Papua semakin baik.
“Misalnya saja Draf UU Otsus Plus, belum masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Ini kembali kepada pemerintah. Masalahnya bukan di DPR RI. DPR RI mendukung. Kini pemerintah pusat apakah mau melaksanakan UU Otsus Plus atau tidak. Ini kembali ke pemerintah pusat,” ucapnya.
Katanya, Pemprov Papua secara resmi telah menyerahkan Draf UU Otsus Plus dan berharap masuk Prolegnas tahun ini. Tapi ternyata tak masuk Prolegnas. Akibatnya Pemprov Papua dan berbagai stake holder di Papua kecewa.
“Statemen politik yang disampaikan Gubernur Papua karena melihat tidak ada keseriusan dari pemerintah pusat dalam mengimplementasikan UU Otsus Plus. Kami bukan kehilangan, tapi intinya kami menunggu inisiatif
dari pemerintah pusat untuk melihat Otsus Plus itu,” katanya.


Ia menambahkan, kini semua ada pada pemerintah pusat. Apakah mereka serius atau tidak terhadap Papua. Padahal yang tahu masalah adalah pemerintah daerah. Jangan melihat dari program yang dibuat pemerintah pusat, tanpa melihat kondisi di daerah.
Pekan lalu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan secara simbolis menyerahkan 3000 sertifikat Hak Atas Tanah. Penyerahan sertifikat hak tanah merupakan kegiatan Legalisasi Aset/Prona dan Reforma Agraria Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Kamis (23/6/2016).
Dalam sambutannya, Menteri Mursyidan Baldan mengatakan soal tanah dalam setiap ajaran agama, menyimpan pesan kuat yang pada dasarnya menjadi tempat masyarakat bisa hidup dan memakmurkan kehidupannya. Karena itulah, diharapkan jangan lagi ada pikiran memperkaya diri dengan memiliki tanah dalam jumlah besar
“Ingat, negara bisa membatalkan hak atas tanah yang dipegang siapapun di negeri ini, jika kepemilikan itu justru mendatangkan kerisauan, kesusahan dan kerugian lainnya bagi masyarakat,” katanya.
Terkait persoalan tanah, ujar Baldan, pihaknya telah mengeluarkan Permen Nomor 9 tahun 2015 tentang Pengakuan Atas Hak Komunal. Dimana terkait Permen ini, dirinya tak menutup diri jika ada hal yang perlu direvisi dalam aturan itu.
“Dalam Permen ini diakui soal kepemilikan masyarakat adat, pengakuan kepemilikan kepada mereka yang tinggal dan hidup lebih sepuluh tahun di lokasi, dan pengakuan hak kolektif ekonomi berupa koperasi. Tujuannya memutus pengakuan atau kepemilikan atas tanah yang tanpa dasar,” ujarnya.
Untuk itu, Baldan mengajak pihak terkait di Papua bersama membuat tim guna mengecek dan menetapkan batas wilayah dari masyarakat hukum adat yang ada di Tanah Papua, kaitannya dengan Permen nomor 9 tahun 2015 tersebut.
Sebelumnya Menteri Luhut Panjaitan dengan program penyelesaian pelanggaran HAM dan membentuk tim. Padahal sudah ada mekanisme yang jelas melalui Konmnas HAM soal penyelesaiaan HAM di Papua.
Hal senada juga dikatakan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan Papua akan sulit menggenjot pembangunan jika para kepala daerah di daerah tersebut, baik gubernur, wakil gubernur hingga bupati, lebih memilih tinggal di luar daerah yang mereka pimpin.(*)
sumber:  tabloidjubi.com

MAHASISWA PAPUA BANDUNG JAWA BARAT ADAKAN DOA BERSAMA MENDUKUNG ULMWP TO FAMILY MSG

TUN PIANIKA THEKO PAGAWAK SEBAGAI
KETUA AMP KOMITE KOTA BANDUNG 
Bandung 31 Mei 2016. CHEKO PAPUA. 

 Pernyatan menyikapi situasi jelang tagal 31 mei dan setelahnya  oleh Tuan Pian Theko pagawak .

Mahasiswa Papua bagian tak terpisahkana sebagian dari Rakyat Papua Barat itu sendiri. Maka dari padanya, mahasiswa papua turut mengambil syikap doa bersama bentuk dukungan terhadap kegiatan aksi demo damai yang dilakukan Rakyat Papua bersama KNPB pada hari ini. 

Yang sebelumnya ada rencana (KTT MSG) dalamnya sertai (ULMWP) namun, tertunda dan, di lanjutkan dengan pertemuan negara-negara Pasifik Afrika Carabia Pasifik (KTT-ACP) Walaupun ACP tidak membahas tentang papua Namun Rakyat papua bersama KNPB dan Organ laen yang  sepaham di Tanah Papua tetap konsisten dengan pergerakan perjuangan demi Hak menentukan Nasib Sendiri/ Reverendum yang sedang di dorong Oleh Rakyat Papua baik, di Tanah air papua ditingkat internasional, juga kapan dan dimana yang saat ini sedang.

Menyikapi ini, Mahasiswa Papua di kota studi Bandung / atau Rakyat Papua yang berdomisili di negeri Pasundan berkomitmen bahwa, akan tetap mendukung dan mendorong pergerakan perjuanga kemerdekaan Rakyat papua yang sedang di Motori melalui (ULMWP) Terutama, dan turut mendukung serta kapan dan dimanapun sesuai dengan kapasitas kami yang ada sebagai Rakyat Papua demi Mempertahankan harga diri dan Ideologi kami sebagai Rakyat Bangsa Papua Barat.  Kemudian dengan terjadinya penudaan pertemuan (KTT-MSG) Bagi kita tidak ada yang lucu, dan ane dengan penundaan itu karna kami tau bahwa, kami Rakyat papua ada dimedan perjuangan bersama kebenarannya. 

Kami juga mengutuk kepada Pemerintah rezim Jokowi- Jk saat ini yang mana selalu telah melakukan represip kekerasan sampae dengan penangkapan Rakyat Papua dari atas Tanah mereka sendiri oleh, kaki tangannya nkri, TNI/POLRI Serta satuan angkatan bersenjata laennya yang kejam ini. 

Kami juga mendesak kepada rezim Jokowi Jk saat ini untuk segere membebaskan para Tapol Napol kepada Steven Itlay dan yang laennya yang ditahan dan dipenjarakan di seluruh Tanah Papua. Kami juga mengutuk, dan mendesak kepada Negara republik indonesia terutama kaki-tangannya TNI/POLRI atas tindakan represip penangkapan sewenang-wenag jelang tanggal 31 mei, tepat pada tanggal 28-30 terhadap aktivis papua merdeka/KNPB 102 Orang di 4 dareah masing-masing, Numbai Jayapura, Sentani, Wamena, dan Yahukimo, Juga ditambah dengan penangkapan yang dilakukan TNI/POLRI Hari ini 31 mei saat masa aksi berkumpul untuk melakukan Aksi Demo Damai sesuai rencana dan aturan mainnya. Namun, di tangkap sebanyak 597 Orang aktivis ini segerah bebaskan mereka !

Apapu alasan dan peryataan Indonesia melalu Kapolda dan Pangdam di atas Tanah Papua adalah keapsahannya tidak ber-Dasar. Itu fakta dan terbukti dengan keinginan sulung Rakyat Papua Barat ingin Merdeka/ Mendirikan Negara sendiri tanpa system negara Indonesia  diatas Tanah Papua walaupun, dimata-matai, di intimidasi di penjarakan dicap konyol seperti DPO, MAKAR, SEPARATIS GPK, OTK,OTB,GPL dan laen-laen sekalipun ditembak mati. 

Ini semua tidak mengurangi semangat juang Rakyat Papua justru menyalakan api kobaran perlawanan Radikal dengan perkembangan zaman saat ini. Setelah kami melihat situsi hari ini sebaiknya  Negara Indonesia lebih baik menarik TNI/POLRO Organik maupun non Organik dari seluruh Tanah Papua karna, aktor pelaku kriminal dan kejahatan kemanusiaan di atas Tanah Papua adalah TNI/POLRI Indonesia.

Kami juga akan selalu ada dalam perjuangan ini, apapun situasi dan kondisi selama kami masih di jaja kami akan terus menuntut dengan kapasitas sebagai mahasiswa, mendesak kepada Indonesia serta Tuannta Imperialisme terutama Amerika untuk,
 Hak Menentukan Nasib sendiri solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua.
Tutup semua perusahaan asing dan Nasional Indonesia dari atas seluruh Tanah Papua dari Sorong Sampae Merauke.

Tarik TNI/POLRI Organik maupun non Organik dari seluruh Tanah Papua
Dengan cara yang bermartabat, elegan, dan sopan dengan mengedepankan nilainilai kemanusiaan kami akan terus melakuakan perlawanan sampae Papua Merdeka.


Kemudian Pesan kepada Kita Rakyat Papua dan khususnya Mahasiswa di Negeri Pasundan Bandung  bahwa, perjuanag kemerdekaan kita Rakyat Papua Barat belumlah berrakhir kita, tidak bisa senang dengan hari ini atau bangga tetapi situasih hari mengingatkan kami dan mengajak kami lebih profesional dan manusiawi terhadap lingkungan dimana kami berada baik dikampus, di masyarakat, dijalan enta itu siang hari,ataupun malam hari. kami juga mengingatkan bahwa, kita tidak harus bersantai, kita tidak harus tidak tau menau, kita tidak harus berpura-pura, kita tidak harus berharap, kita tidak harus menganggap enteng, kita tidak harus bersyikap apatis, kita tidak harus anggap biasa-biasa. Karna sadar atau tidak sadar tanggung jawab akan kemerdekaan Papua ini sejak anda terlahir sudah ada di pundakmu. Ingat, ko Rambut itu keriting dan kulitmu hitam itu karunia yang harus kita jaga dan mempertahankan sepanjang abat. Juga menghargai suku dan ras laen di jagad rayah muka bumi ini. www.CHEKO PAPUA.COM

KEDATANGAN RAMOS HORTA DI PAPUA. RAMOS HORTA JUGA MANTAN AKTIVIS DAN PERNAH MERASAHKAN PENJAJAHAN SERTA BAGAIMANA KEJAMNYA NKRI TERHADAP RAKYAT TIMUR LESTE WAKTU ITU.

Foto Ramos Horta Dan Gubernur Papua Lukas Enembe Bersama Kabinet Kerja Lain
Ramos Horta merupakan utusan khusus PBB sehingga moment ini dia manfaatkan betul untuk balas dendam dan kuras NKRI dengan isu papua merdeka. Jika NKRI tidak penuhi permintaannya maka di kuatirkan Ramos Horta bisa lapor kejadian yg sebenarnya terjadi d papua kepada PBB. Isu papua sedang di manfaatkan oleh Ramos sehingga statemen2 yang keluar di media itu hanya propaganda yg d bangun oleh Ramos horta dan media NKRI jd jgn mudah percaya.
Ada pernyataan Ramos Horta yang keluar di media lokal di papua beberapa waktu lalu saat bertemu gubernur papua di antaranya ;

1. Papua di bangun dengan pendidikan. 

2. Jangan ada pertumpahan darah/pembunuhan.

Kedua hal ini sudah menunjukkan bahwa papua tetap akan merdeka tetapi peningkatan SDM penting untuk kembali kelola SDA setelah Merdeka. Agar tidak terkesan terjadi di Timur Leste yaitu setelah merdeka dikuasai oleh Inggris, hal itu terjadi karena kurangnya SDM timur leste.

Dengan demikian simpulan saya bahwa Ramos Horta sebagai mantan aktivis dan kaum terjajah paham betul situasi yg terjadi di papua dan pada prinsipnya mendukung kemerdekaan papua lepas dari NKRI.

Himbauannya kepada pemerintah daerah provinsi papua harus dan wajib memperhatikan nasip dan kehidupan orang asli papua dari dua aspek di atas. Agar tidak terkesan terjadi dan yang di alami oleh rakyat timur leste.

Ramos Horta lebih baik jujur, jujur tu sakit k...
Orang Papus dulu boleh bisa ditipu dan dimanipulasi tp sekarang sulit, pemerintah NKRI sudah kehilangan akal dan kepercayaan oleh rakyat Papua sehingga mendatangkan orang luar tp sudah terlambat.

Penyelesaian kasus HAM Papua oleh Menkopolhukam dan Pekerja HAM Papua jadi pertanyaan...?

Siapa yang diadili dan nnt siapa yg menghukum...?
Pencuri mau mengakui perbuatannya lalu menghukum dirinya, sepertinya tidak logis...

Yang kedua, jika terjadi pembunuhan terhadap orang asli papua berarti akan mengurangi populasi penduduk asli papua. Dan ketika merdeka siapa yang akan menikmati hasil kemerdekaan itu sendiri.
Hikmahnya yang bisa diambil oleh rakyat papua adalah Ramos Horta bisa datang ke papua itu berarti ada masalah dan Ramos di undang oleh Menkopolhukam LBP agar dalam kunjungan dan laporan di media untuk memberikan pencerahan kepada rakyat papua bahwa papua tetap dalam bingkai NKRI dan Timur leste tidak mendukung kemerdekaan papua. Hal itu hanyalah manuver politik saja dan tidak akan mengurangi semangat juang rakyat papua untuk memisahkan diri. Rakyat papua tidak mengharapkan kemerdekaan papua dari limur leste juga kalau tidak mendukung Kemerdekaan atas papua.
Sumber :Ellam Agamua Meke
SALJU FWP. GB

KNPB MENEKAN P POLDA PAPUA SEGERA BENAHI KEKURANGAN TANGGAL 2 MEI 2016 KEMARIN

Pengurus KNPB Papua Barat Onsu ogia uaga
HIMBAUAN UNTUK POLDA PAPUA SEGERA BENAHI KEKURANGAN TANGGAL 2 MEI 2016 KEMARIN
Polda Papua terima kasih sudah dengar dan turuti seruan kami Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat (-BPP_KNPB) terima kasih banyak.

Hanya satu hal yang polda papua tidak penuhi sesui dengan himbauan KNPB yakni: Belum kosongkan Penjara-penjara dan sel tahanan seluruh Polres di Papua. Akhirnya Rakyat Papua dan Aktivis Papua yang ko tangkap tanggal 2 Mei 2016 itu harus pulang kembali ke rumah mereka. seharusnya tidak boleh terjadi, harus tahan mereka dan proses hukum.

Jadi Aksi demo KNPB berikutnya Polda dan Polresta segera kosongkan penjara dan tahanan di seluruh tanah Papua, sorong sampai merauke. Sebab aktivis KNPB dan rakyat Papua tidak akan kembali ke rumah.

Kemudian satu hal kami Ingatkan agar harus dipenuhi dalam waktu dekat ini karena tanggal 2 kemarin itu masih banyak kekurangan seperti: mobil Tahanan, mobil Dalmas Milik Polresta dan polda Papua kurang.

Mobil Dalmas kurang akibatnya masa aksi yang ko tangkap seharunya naik mobil tahanan ko naikan ke truk biasa milik rakyat yang cari makan, itu kelihatan tidak baik. karena mengganggu aktifitas rakyat. Dan Itu bikin malu intitusi polri yang adalah salah satu Lembaga Negara.

Selain itu Kemarin masa gelombang ke tiga dari perumnas III hanya diblokade, masa yang rindu ingin ditangkap kapolresta Jayapuara malah disuruh bubar dan pulang ke rumah masing-masing dengan alasan dalmas Habis. Hal ini sangat mencoreng dan bikin malu institusi resmi Negara.

Lebih baik ko (Polda Papua) siapkan Dalmas untuk tangkap Rakyat Papua satu kabupaten/kota atau tiap polres bila perlu siapkan 100 unit Dalmas, agar tidak bikin malu Institusi.

sebab Rakyat Papua siap ditangkap untuk dipenjarakan dalam aksi berikutnya.

Polda Papua harap penuhi himbauan kami KNPB, kemarin hanya 50 % yang ko penuhi, belum 100%. seharusnya sekitar 2000 an rakyat Papua dan Aktivis yang ko tangkap itu ditahan di sel dan diproses hukum (Dilembagakan).
By. KNPB

Ini Hasil Pertemuan Tertutup Jokowi dengan 60 Tokoh Papua

peresiden Jokowi kunjungi pelabuhan Merauke dan inspeksi bandara Timika
Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengadakan pertemuan tertutup dengan tokoh-tokoh dari Papua di Hotel Swiss-Bel Jayapura. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pesan utama yang disampaikan adalah penanganan secara holistik untuk masalah-masalah di Tanah Cendrawasih.

"Programnya itu oleh Bappenas dengan kebetulan Polhukam yang diminta untuk mensinergikan. Itu sudah dirancang dan hampir selesai," kata Luhut dalam penerbangan dari Papua menuju Jakarta di atas Pesawat Indonesia-1, Sabtu (30/4/2016).

Ada 60 tokoh Papua yang terlibat dalam pertemuan itu. Dari pertemuan yang berlangsung hampir 1 jam itu, diambil kesimpulan pemerintah akan menetapkan wilayah Papua menjadi 7 wilayah, sesuai dengan wilayah adat.

 Pembagian wilayah di Papua itu, lanjut mantan Kepala Staf Presiden ini, untuk memaksimalkan penyerapan anggaran di Papua. Total anggaran untuk Tanah Cendrawasih pada 2016 mencapai Rp 106 triliun."Dari 7 enclave itu pembangunan daerah dilakukan secara terintegrasi sehingga pembangunan bisa lebih efisien dilaksanakan," ujar Luhut.

Luhut menambahkan pemerintah akan meminta tiap anggaran di Papua dilakukan audit. Hal ini untuk kontrol yang baik sehingga masyarakat bisa merasakan efek pembangunan.

"Kita akan tetap audit. Jadi jangan ada yang sakit hati kalau di audit. Selama ini kan tidak pernah diaudit. Sekarang kita audit. Audit bukan untuk cari salah, jangan salah, supaya kita tahu kelemahan kita di mana," tandas Luhut.

AKSI NASIONAL DUKUNG IPWP DAN ULMWP 2 MEI 2016.

Pada tanggal 3 Mei 2016  Nanti pertemuan pemimpin MSG di Vanuatu

TN. BENNY WENDA DAN PARA PENDUKUN RAKYAT PAPUA BARAT ,
BERSAMA TUAN-TUN PEJUANG WEST PAPUA LAINNYA
AKSI NASIONAL DUKUNG IPWP DAN ULMWP 2 MEI 2016.
Pada tanggal 29 april 2016 Rakyat Vanuatu parade  Turun jalan dalam Aksi Nasional Mendukung West Papua Melui ULMWP Menjadi anggota penuh MSG. aksi demo dilakukan untuk Mendesak Pemimpin MSG menerima ULMWP menjadi anggota Penuh.

Pada tanggal 3 Mei 2016 pertemuan IPWP untuk medesak PBB Referendum ulang di Papua Barat. Pertemuan ini akan dihadiri anggota parlemen dan politisi dari eropa Pasifik, Aprika dan karibian juga solidaritas masyarakat Internasional; 
Mereka orang lain peduli dan berjuang untuk nasib bangsa Papua.

Dewan mentri beberapa hari lalu mengelurkan pernyataan mendesak pemerintah dan pemimpin MSG Menerima ULMWP menjadi Anggota Penuh MSG dan diskualifikasi status Melindo (melanesia indonesia). Ini satu langkah maju dalam perjuagan rakyat Papua menuju pembebasan Nasional yaitu Merdeka.

Ayo rapatkan barisan perlawanan secara damai dan bermartabat. Orang lain sibuk dengan masalah kita demi nasib anak cucuk kita .

Kami orang papua yang punya masalah tidak harus diam tetapi, harus turun jalan dukung ULMWP Dan Petemuan IPWP tangggal 3 Mei 2016.

Tanggal 2 mei 2016 kita turun jalan demo damai dukung ULMWP dan Pertemuan IPWP. Moblisasi umum menuju 2 mei 2016, aksi serentak seluh wilayah Papua sorong sampai Merauke.


Pada tanggal 3 Mei 2016 pertemuan pemimpin MSG di Vanuatu dan ULMWP mewakili West Papua akan Hadir di petemuan pimpinan MSG. Rakyat Vanuatu sidah mengumpulkan petisi dukungan 5.000 ribu tandatagan dan dalam aksi demo tanggal 29 nanti menargetkan 12 .000 ribu tandatangan dukungan West Papua (ULMWP ) menjadi anggota penuh MSG. sumber :West Papua Merdeka

Top