Slider[Style1]

Suara West Papua

Internasional

Polhukam

Suara Mahasiswa

Opini

Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi (SORAK) Bandung Jawa barat

Posted by: Unknown Posted date: 08:19 / comment : 0 , , , , ,

foto waktu dan tempat kegiatan aksi sorak

Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi (SORAK).Bandung Jawa Barat 31 Juli 2016. Cheko Papua. 
Kapitalisme krisis. Dunia tak pernah mengalami perubahan menuju situasi baik. Sejak kapitalisme mengalami krisis ekonomi tahun 1929 (great depression), rutinitas krisis terjadi secara periodik. Kelimpahan barang tanpa daya beli (excess supply) adalah bentuk krisis yang sudah ada di depan mata.Bila pada krisis 1929, modal hancur karena tidak bisa diinvestasikan ke dalam sektor riil, maka di masa kini modal lebih untung ditanamkan ke sektor finansial (perdagangan saham dan uang) karena sudah lama tidak bisa (tidak cepat menguntungkan) ditanamkan ke sektor riil. Karena itulah (tidak ada ekspansi modal ke sektor produktif) yang menjadi penyebab utama pengangguran, sebagai wujud krisis massal di dunia saat ini. Krisis berkelanjutan, bahkan semakin tak sistematis, dalam makna, sudah tidak bisa lagi diperkirakan indikasi-indikasinya oleh para arsitektur keuangan neoliberal..Imbas dari krisis itu juga dirasakan oleh Indonesia yang sumber investasinya menginduk pada negara-negara kapitalis. Hari demi hari dijalani dalam krisis, tapi neo-liberalisme melulu dianggap dan ditawarkan sebagai satu-satunya jalan keluar. Jalan keluar yang dijalankan dengan paksaan utang, dilanggengkan dengan perang dan kolonisasi, yang alih-alih membebaskan, justru malah menghancurkan..Indonesia; bangsa “kasihan” ini menjadi salah satu target dari penerapan neoliberalisme. Liberalisasi sumber daya alam menjadi tugas keseharian pemerintah, elite politik, DPR, intelektual borjuis, ekonom, aparat (pengaman investasi) dan semua parpol yang jahat itu..Batas minimal terbukanya ruang demokrasi, yang sanggup didobrak oleh gerakan rakyat dalam menumbangkan orde baru, sudah dimundurkan kembali. Kini, dinamika demokrasi berlangsung di tengah-tengah kebangkitan militerisme, fundamentalisme agama, dan kelompok-kelompok reaksioner lain. .Kesejatian demokrasi memiliki pra-syarat khusus yang harus dipenuhi yaitu: partisipasi aktif seluruh rakyat, dan, membebaskan gagasan/pikiran politik rakyat. Di mana pra-syarat tersebut menjadi landasan pijak/instrumen melabuhkan demokrasi menuju muaranya, yaitu demokrasi kerakyatan. Rakyat sebagai protagonisnya. .Banyak yang salah menduga bahwa sekarang adalah zaman demokrasi. Kiblatnya adalah Amerika. Salah besar. Demokrasi yang dibangun Amerika, dan menjadi panutan sekarang adalah demokrasi yang ditafsir berdasarkan logika investasi, kami menyebutnya sebagai demokrasi liberal. Demokrasi liberal tidak menghendaki partisipasi aktif rakyat. Demokrasi liberal adalah demokrasi prosedural. Melibatkan partisipasi rakyat hanya pada saat pemilu, dan ketika yang dipilih berdusta atas janji, rakyat ak punya hak mem-veto pilihannya. Bagaimana dengan partai politik yang ada? Partai politik yang ada sekarang hanya mekanisme/alat menipu konstituennya, wadah koruptor, wadah proyek cari uang elitenya, wadah politik uang. Bukanlah partai revolusioner yang mendasarkan dirinya pada aspirasi langsung dan kekuatan rakyat..Inilah wajah demokrasi liberal. Boleh berdemokrasi asalkan jangan menghambat investasi, artinya, jangan menghambat tuan-tuan kapitalis merampok kekayaan alam, menggarong hasil kerja buruh, merampas lahan petani adat, menggusur rumah rakyat. .Di Papua, mengapa rakyat Papua menghendaki kemerdekaan (ekonomi dan politik)? .Papua, pintu gerbangnya dibuka oleh perjanjian yang hanya ditandatangani 1.025 rakyat Papua—lebih dari 800.000 orang penduduk Papua waktu itu,—itupun berada di bawah ancaman senjata tentara, dipaksa memilih bergabung dengan Indonesia di tahun 1969, lalu, tamu dari luar masuk membawa legitimasi berupa perjanjian yang dipaksakan; membawa senjata, berbaju loreng, melakukan persekusi, membunuh, merusak tanah Papua, mengusir tetua adat, mendorong masyarakat adat di ambang batas jurang, terlibas pembangunan..Setelah itu, mereka memapankan dominasinya dengan cara-cara militeristik. Program-program operasi militer diregulerkan demi memberi makan perwira-perwira militer. Operasi Sadar (1965-1967), peristiwa Kebar 26 Juli 1965, kasus Teminabuan (1966-1967), peristiwa Manokwari 28 Juli 1965 dan Operasi Militer 1965-1969, Operasi Brathayuda (1967-1969), Operasi Wibawa (1969), peristiwa penghilangan paksa di Sentani 1970, Operasi Militer di Paniai sepanjang 1969-1980, Operasi Militer di Jaya Wijaya dan Wamena Barat kurun 1970-1985, Operasi Jayawijaya (1977), Operasi Sapu Bersih I dan II (1981), Operasi Galang I dan II (1982), Operasi Tumpas (1983-1984), Operasi Sapu Bersih (1984), Operasi di Mapenduma (1996), pelanggaran HAM di Wasior (2001), dan operasi militer di Wamena (2003) dan Kabupaten Puncak Jaya (2004). Hingga detik ini, persekusi terhadap rakyat Papua yang menghendaki kebebasan sedang berjalan, dengan cara militeristik. Maklum, pemerintah dan aparatnya sedang membebek pada tuan kapitalis, yang dipertaruhkan adalah investasi senilai 265 triliun. Investasi bisnis yang hanya membesarkan perut kapitalis, elit borjuis dan perwira-perwira tingginya. .Karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa, hak tiap manusia maka, batasan-batasan kebahagiaan rakyat Papua tidak boleh dihalangi oleh keputusan-keputusan yang tak pernah mereka kehendaki sehingga, merebut kemerdekaan dari kolonialisme dan kapitalisme adalah sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya jalan keluar bagi rakyat Papua. .Namun, merebut kemerdekaan bukan perkara mudah, jalannya begitu rumit, cadas dan berliku. Apalagi, kepentingan tuan-tuan kapitalis membentang di jalur-jalur yang menjadi sumber kehidupan sehingga mengunci kesejahteraan rakyat. Sebenarnya, tidak hanya rakyat Papua yang menghendaki pembebasan. Rakyat Indonesia secara keseluruhan pun menghendakinya. Karena Indonesia kini tak pernah benar-benar merdeka. Kita dijajah kolonialisme, kapitalisme dan korporasi-korporasi. Di Rembang, Kebumen, Madura, Jatigede, Kalimantan, Jogjakarta, dan di seluruh isi laut-hutan-tambang di Indonesia dirampok kapitalis, baik itu asing maupun dalam negeri sendiri. .Pada saat itulah kemerdekaan harus dimaknai dan direbut, dengan alat persatuan, solidaritas antar gerakan rakyat dan membangun gagasan-gagasan revolusioner sebagai satu-satunya jalan keluar paling memungkinkan bagi pembebasan rakyat. Dan kita, rakyat korban kolonialisme-kapitalisme telah disatukan oleh kepentingan yang sama: Merdeka. Bebas dari penjajahan modal. .Kami, dari Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi, dalam kertas posisi ideologis-politik ini menyerukan: Tuntaskan perjuangan demokrasi, bangun kekuatan rakyat yang mandiri, nasionalisasi aset-aset sumber daya alam di bawah kontrol rakyat, hentikan represi terhadap rakyat. Untuk Papua: Referendum—hak menentukan nasib sendiri sebagai jalan keluar demokratis bagi rakyat Papua, tarik militer organik dan non-organik dari tanah Papua, bebaskan seluruh tapol-napol Papua, buka akses jurnalis di Papua, hentikan penangkapan terhadap aktivis pro-demokrasi. 

Korlap :

Yoga ZaraAndritra 


Ketua DPRP: Menteri Bolak-Balik Papua, Program Tak Jelas

Posted by: Unknown Posted date: 22:48 / comment : 0 , , , ,

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua,
Yunus Wonda – Jubi/Alex
Jayapura, Jubi – Ketua DPR Papua, Yunus Wonda kesal dengan para menteri dan pejabat negara yang sering ke Papua seakan tak ada dampaknya terhadap provinsi paling timur Indonesia itu.
Kata politikus Partai Demokrat tersebut, sejumlah menteri bolak-balik ke daerah, termasuk Papua. Namun mungkin itu hanya mengisi waktu luang. Tak ada program yang jelas ke Papua setelah mereka kembali ke Jakarta.
“Menteri ke Papua mungkin hanya mengisi waktu. Kami sebenarnya mengharapkan mereka datang dan pulang ada program yang di buat ke Papua agar ada tujuan jelas kedatangan menteri. Jangan datang ke Papua tapi program tidak dan melaporkan ke Presiden sudah kunjungi Papua. Tidak boleh seperti itu,” kata Yunus Wonda, Jumat (1/7/2016).
Menurutnya, orang Papua tak butuh janji-janji. Tak butuh dipermainkan. Jangan terus menipu pihak-pihak di Papua. Harusnya semakin banyak menteri dan pejabat negara di Papua, semakin banyak program ke Papua dan perekonomian di Papua semakin baik.
“Misalnya saja Draf UU Otsus Plus, belum masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Ini kembali kepada pemerintah. Masalahnya bukan di DPR RI. DPR RI mendukung. Kini pemerintah pusat apakah mau melaksanakan UU Otsus Plus atau tidak. Ini kembali ke pemerintah pusat,” ucapnya.
Katanya, Pemprov Papua secara resmi telah menyerahkan Draf UU Otsus Plus dan berharap masuk Prolegnas tahun ini. Tapi ternyata tak masuk Prolegnas. Akibatnya Pemprov Papua dan berbagai stake holder di Papua kecewa.
“Statemen politik yang disampaikan Gubernur Papua karena melihat tidak ada keseriusan dari pemerintah pusat dalam mengimplementasikan UU Otsus Plus. Kami bukan kehilangan, tapi intinya kami menunggu inisiatif
dari pemerintah pusat untuk melihat Otsus Plus itu,” katanya.


Ia menambahkan, kini semua ada pada pemerintah pusat. Apakah mereka serius atau tidak terhadap Papua. Padahal yang tahu masalah adalah pemerintah daerah. Jangan melihat dari program yang dibuat pemerintah pusat, tanpa melihat kondisi di daerah.
Pekan lalu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan secara simbolis menyerahkan 3000 sertifikat Hak Atas Tanah. Penyerahan sertifikat hak tanah merupakan kegiatan Legalisasi Aset/Prona dan Reforma Agraria Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Kamis (23/6/2016).
Dalam sambutannya, Menteri Mursyidan Baldan mengatakan soal tanah dalam setiap ajaran agama, menyimpan pesan kuat yang pada dasarnya menjadi tempat masyarakat bisa hidup dan memakmurkan kehidupannya. Karena itulah, diharapkan jangan lagi ada pikiran memperkaya diri dengan memiliki tanah dalam jumlah besar
“Ingat, negara bisa membatalkan hak atas tanah yang dipegang siapapun di negeri ini, jika kepemilikan itu justru mendatangkan kerisauan, kesusahan dan kerugian lainnya bagi masyarakat,” katanya.
Terkait persoalan tanah, ujar Baldan, pihaknya telah mengeluarkan Permen Nomor 9 tahun 2015 tentang Pengakuan Atas Hak Komunal. Dimana terkait Permen ini, dirinya tak menutup diri jika ada hal yang perlu direvisi dalam aturan itu.
“Dalam Permen ini diakui soal kepemilikan masyarakat adat, pengakuan kepemilikan kepada mereka yang tinggal dan hidup lebih sepuluh tahun di lokasi, dan pengakuan hak kolektif ekonomi berupa koperasi. Tujuannya memutus pengakuan atau kepemilikan atas tanah yang tanpa dasar,” ujarnya.
Untuk itu, Baldan mengajak pihak terkait di Papua bersama membuat tim guna mengecek dan menetapkan batas wilayah dari masyarakat hukum adat yang ada di Tanah Papua, kaitannya dengan Permen nomor 9 tahun 2015 tersebut.
Sebelumnya Menteri Luhut Panjaitan dengan program penyelesaian pelanggaran HAM dan membentuk tim. Padahal sudah ada mekanisme yang jelas melalui Konmnas HAM soal penyelesaiaan HAM di Papua.
Hal senada juga dikatakan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan Papua akan sulit menggenjot pembangunan jika para kepala daerah di daerah tersebut, baik gubernur, wakil gubernur hingga bupati, lebih memilih tinggal di luar daerah yang mereka pimpin.(*)
sumber:  tabloidjubi.com

Berita Hebo Yang Sangat Mengejutkan Dunia Bendera Bintang Fajar Dibawah Dalam Piala Eropa 2016

Posted by: Unknown Posted date: 21:40 / comment : 0 , , ,

foto bersama pendukung irlandia utara ,Bendera Bintang Kejora di bawah ke  stadion sepak bola Paris



Bandung 04 juli 2016 Cheko Papua –  Dalam Piala Eropa (Euro) 2016 di Prancis antara Irlandia Utara vs Ukraina 16 juni 2016 lalu, bendera Bintang Fajar yang adalah simbol perjuangan bangsa Papua dibawah oleh beberapa fans tim Irlandia Utara yang juga peduli dengan nasib bangsa Papua.

Aku cukup beruntung untuk menghadiri euro  Soccer Championships 2016 beberapa minggu yang lalu untuk mendukung Irlandia Utara. Salah satu yang terbesar dalam agenda, kami memastikan Bintang Fajar dipertemukan di sekitar Paris. Kami berbagi pesan dan berbicara kepada orang-orang dari seluruh dunia tentang nasib Papua Barat dan orang-orang disana (Papua). Jika anda memiliki foto diri dengan bendera di setiap acara olahraga, silahkan berbagi. Pesanya salah satu Fans Irlandia Utara yang peduli terhadap nasib bangsa Papua.


Berikut foto-foto selengkapnya:

ALIANSI MAHASISWA PAPUA KOMITE KOTA MALANG JAWA TIMUR MELAKUKAN AKSI DAMAI MEMPERINGATI HUT KE 45 THN PROKLAMASI KEMERDEKAAN PAPUA BARAT

Posted by: Unknown Posted date: 19:17 / comment : 0 , , , , ,

ALIANSI MAHASISWA PAPUA KOMITE KOTA MALANG
JAWA TIMUR
MALANG JAWA TIMUR 01 juli 2016. CHEKO PAPUA. Hari ini 1 Juli 2016, tepat pada 45 Tahun peringatan Proklamasi Kemerdekaan West Papua. AIiansi mahasiswa papua Kota malang jawa timur melakukan aksi Damai di Balai kota malang dan Pembungkaman terhadap ruang demokrasi semakin nyata dilakukan oleh aparat negara (TNI-Polri) dan juga ada beberapa Ormas dengan melarang adanya kebebasan berekspresi bagi rakyat Papua didepan umun terhadap aktivis-aktivis pro kemerdekaan Papua. dengan bannyak tantangan pembungkaman ruang demokrasi tapi hari ini ALIANSI MAHASISWA PAPUA SEJAWA BAILI terlebih kota malang tetap mengelar aksi damai memperingati hari HUT proklamasi kemerdekaan Papua barat. 

Dibawa bayang-bayang terror dan operasi militer yang dilakukan oleh mititer Indonesia di Papua, pada tanggal 1 Juli 1971 bertempat di Desa Waris, Numbay - Papua, dekat perbatasan PNG dikumandangkan “Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat” oleh Brigjend Zeth Jafet Rumkorem selaku Presiden Papua Barat. Namun demikian, proklamasi tidak dapat melepaskan Papua dari cengkraman kekejaman dan kebrutalan kekuatan militer Indonesia yang sudah menguasai seluruh wilayah Papua. 

Berbagai operasi militer terus dilancarkan oleh Indonesia untuk menumpas gerakan pro kemerdekaan rakyat Papua.

Hari ini 1 Juli 2016, tepat 45 Tahun peringatan Proklamasi Kemerdekaan West Papua, Indonesia semakin menunjukan watak kolonialisnya terhadap rakyat Papua. Berbagai peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan terus terjadi di Papua, hutan dan tanah-tanah adat dijadikan lahan jarahan bagi investasi perusahaan-perusahaan. 

menurut  beberap korlap aksi dalam memperingati hari bersejarah rakyat papua kami tetap berjuang sampai papua meredeka walaupun bannyak tantangan , para korlap juga tegaskan dalam pernyataan sikap bahwa menuntut keras kepada Resim JOKWI sebagai kepala negara dan kepada PBB segerah bertanggung jawab dan memberikan Hak Penentuan Nasib Sendiri Sebagai Solusi  demokratis Bagi rakyat Papua Barat , meminta juga segerah Tutup perusahan-perusahan asin di seluruh tanah papua ,dan dengan tegas tarik semua militer TNI/POLRI ,organik maupun non organik dari seluruh tanah papua. 
cheko papua

AMP KOTA BANDUNG mENGELAR DISKUSI DI ASRAMA PAPUA CILAKI MEMPERINGATI HUT 45 THN PROKLAMASI KEMERDEKAN PAPUA BARAT PADA 1 JULI 1971 OLEH Brigjend Zeth Jafet Rumkorem

Posted by: Unknown Posted date: 19:17 / comment : 0 , , , , ,

foto pimpinan rapat diskusi ketu AMP Tan PONAK bersama
Bendahara AMP Komite Tuan ROY KOGOYA
Dibawa bayang-bayang terror dan operasi militer yang dilakukan oleh mititer Indonesia di Papua, pada tanggal 1 Juli 1971 bertempat di Desa Waris, Numbay - Papua, dekat perbatasan PNG dikumandangkan “Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat” oleh Brigjend Zeth Jafet Rumkorem selaku Presiden Papua Barat. Namun demikian, proklamasi tidak dapat melepaskan Papua dari cengkraman kekejaman dan kebrutalan kekuatan militer Indonesia yang sudah menguasai seluruh wilayah Papua. Bandung Jawa Barat 01 juli 2016. CHEKO PAPUA. Dalam peringatan ini Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bandung Menggelar diskusi bebas dan, setelahnya AMP-KKB Menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada para pejuang kemerdekaan Bangsa Papua sekaligus pembuat sejarah bagi Bangsanya Papua Barat yang telah mendahului kami di medan perjuangan kemerdekaan Bangsa Papua terutama dengan momend hari ini 1 juli 2016 mengenang proklakmasi yg perna di cetuskan oleh Brikjend Zet Jafet Rum Korem bersama kawan-kawan nya pada saat itu 1 juli 1971. 
Kemudian yang berikut AMP-KKB Menyepakati dan berkomitmen bahwa, setiap momend-momend fakta sejarah Bangsa Papua penting harus awet di setiap benak pikiran Bangsa Papua itu sendiri terutama, Mengingat pentingnya Pergerakan perjuangan Bangsa Papua dalam mempertahankan harga diri dan menuntut Hak-hak dasar politiknya saat ini. Sehingga untuk menyampaikan dalam berbagai bentuk kegiatan akan kemerdekaan Bangsa Papua terhadap kebisuhan Rakyat Indonesia yang selama ini diputar balikan Fakta sejarah Papua oleh negaranya ini.


Berbagai operasi militer terus dilancarkan oleh Indonesia untuk menumpas gerakan pro kemerdekaan rakyat Papua.


Hari ini 1 Juli 2016, tepat 45 Tahun peringatan Proklamasi Kemerdekaan West Papua, Indonesia semakin menunjukan watak kolonialisnya terhadap rakyat Papua. Berbagai peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan terus terjadi di Papua, hutan dan tanah-tanah adat dijadikan lahan jarahan bagi investasi perusahaan-perusahaan Multy National Coorporation (MNC) milik negara-negara Imperialis.

Maka berdasarkan fakta-fakta sejarah Papua, Bangsa Papua akan terus melakuakan perlawanan dengan cara-cara damai yang bermartabat, elegan dan sopan dengan memberitahukan kebenaran sejarah yang mempunya Bangsa Papua sesungguhnya kepada Rakyat Indonesia terutama dan kepada dunia sekaligus mengajarkan Pemerintah indonesia saat ini Rezim JOKOWI-JK agar Tidak malu nantinya dan untuk disadari pembohongan dan kebohongan Negara Indomelayu ini dengan systemnya saat ini.
AMP ada untuk kemerdekaan Rakyat Bangsa Papua Barat dalam prosesnya.
Salam Revolusi !! ponack ketua AMP .
www.cheko papua.com

Demo Bara NKRI, Aktifitas Ekonomi Sentani Lumpuh, Pedagang Kesal

Posted by: Unknown Posted date: 04:44 / comment : 0 , , ,

Massa aksi BARA NKRI yang menuju
Jayapura dari arah
Sentani, Kamis (2/6/2016) _ Jubi/Engelbert Wally
Sentani – Aksi Demo yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan Barisan Rakyat Pembela NKRI (BARA NKRI) di Kota Sentani berdampak pada aktifitas umum yang ada di kota ini. Salah satunya adalah aktifitas jual beli di Pasar Pharaa, Sentani.

Nyaris tak ada penjual dan pedagang di pasar terbesar di Kabupaten Jayapura ini.Wakil Ketua II DPR Kabupaten Jayapura menyayangkan hal tersebut, menurutnya aksi yang dilakukan saat ini walaupun sehari saja tetapi telah mengganggu aktifitas masyarakat lainnya.

“Kasihan masyarakat yang tidak terlibat did alam aksi tersebut. Masih banyak orang yang membutuhkan kebutuhan ekonomi, sandang, pangan yang harus dipenuhi pada hari ini. Aksi seperti ini jelas sangat mengganggu kenyamanan masyarakat yang lain, sekalipun ada himbauan dan informasi yang disampaikan lebih dulu,” tegas Kornelis Yanuaring Wakil Ketua II DPR Kabupaten Jayapura di kantornya, Kamis (2/6/2016).Kata politisi PDI Perjuangan ini, aksi yang dilakukan ini seharusnya tidak merugikan banyak pihak.

“Apakah dengan melakukan aksi ini lalu masyarakat kita akan sejahtera? Saya tidak mengatakan bahwa aksi ini tidak boleh dilakukan. Tetapi aksi yang dilakukan saat ini dampaknya juga harus dirasakan oleh semua masyarakat, jangan sampai ada yang dikorbankan,” jelasnya.

Sementa itu, Markus salah satu masyarakat Sentani Kota yang hendak ke Pasar Pharaa untuk belanja mengatakan kondisi pasar Pharaa sejak pagi sangat minim penjual, Bahkan sebagian besar kios dan tempat jualan tertutup.

“Katanya, semua pedagang di pasar ini sebagian besar ikut demo, makanya tempat jualan juga tidak dibuka. Pembeli juga sama sekali tidak seperti biasanya,” kata warga yang tinggal di jalan Dunlop Hawai ini.

Ditempat terpisah, Aliyudin salah satu pedagang di pasar tersebut mengaku sangat kesal dengan aksi yang dilakukan ini. Sebab barang dagangan yang dijual tidak ada yang laku dibeli.

“Yang jelas sebagai pedagang kami merasa rugi, karena tidak ada pembeli yang datang ke pasar ini sejak pagi. Kami kuatir kalau kondisi ini terus berlanjut akan berdampak kepada sistem ekonomi kami, bahkan daerah ini,” kata Aliyudin. (*)Sumber : www.tabloidjubi.com

Cegah Aksi Pengkhianatan 31 Mei 2016 di Papua!

Posted by: Unknown Posted date: 13:54 / comment : 0 , ,

Foto Masa Rakyat papua Tuntut Kemerdekaan

Oleh : Umar Syarifudin
Syabab Hizbut Tahrir Indonesia (Praktisi Politik)
Intervensi negara-negara imperialis yang melakukan berbagai makar justru menjadi penyebab pertumpahan darah di berbagai kawasan negeri termasuk Papua. Negara buas ini menggunakan penguasa-penguasa boneka mereka sebagai ‘bodyguard’. Mengamankan kepentingan penjajahan tuan-tuan mereka  dengan cara yang represif. Tidak peduli meskipun harus menumpahkan darah rakyat mereka sendiri.

Diakui atau tidak, kelompok pendukung Papua Merdeka yang tergabung dalam OPM ataupun menjadi simpatisannya terus berkembang di Papua, yang menunjukkan kegiatan penggalangan dan kegiatan territorial tampaknya kurang maksimal dilaksanakan di Papua, terbukti ada informasi bahwa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) serukan kepada rakyat Papua  agar pada 31 Mei mendatang turut serta dalam aksi damai di seluruh tanah Papua mendukung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menjadi anggota penuh di forum Melanesian Sperhead Group (MSG) dan menuntut negara agar segera bebaskan tahanan politik dan narapidana politik Papua tanpa syarat.

KNPB mendesak negara agar segera membebaskan seluruh Tapol  dan Napol di tanah Papua. Terutama aktivis KNPB yang masih ditahan dengan kasus makar yaitu, ketua KNPB wilayah Manokwari,  Alexander Nekenem Cs  dan Ketua KNPB Wilayah Timika agar segera di bebaskan tanpa syarat. KNPB juga menegaskan kepada polda Papua dan polda Papua barat agar segara kosongkan penjara-penjara sebab KNPB akan menjadikan istana bagi pejuang pro-referendum.

Bazoka Logo, Juru Bicara Nasional Badan Pengurus Pusat KNPB di dalam jumpa pers yang digelar di halaman Museum Expo, Waena, Rabu (25/5/2016) menegaskan KNPB akan turun dengan damai 7 kali lipat lebih besar dibanding demo damai tanggal 2 Mei 2016 lalu.

“Tanggal 31 manusia-manusia makar akan turun jalan. Sediakan penjara besar, karena kami akan turun dengan kekuatan 7 kali lipat lebih besar.” ujarnya. “Kami minta agar Kapolda Papua segera kosongkan penjara-penjara di Papua karena kami akan jadikan istana. Kami juga menghimbau kepada pihak aparat agar menambah mobil -mobil tahanan agar jangan kekurangan seperti pada tanggal 02/05 lalu,” jelas Bazoka Logo.

Melalui sebuah selebaran tertanggal 16 Mei 2016 yang ditandatangani Mecky Yeimo dan Ones Suhuniap  diberitakan beredar di Jalan Kampwolker Perumnas III Waena, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura yang berisi himbauan aksi damai nasional tanggal 31 Mei 2016.

Isi dari selebaran tersebut jelas bersifat agitasi dan provokasi ala KNPB. Dalam selebaran itu tertulis, dengan terbentuknya ULMWP sebagai wadah koordinatif persatuan untuk mewakili rakyat Papua di MSG dan ULMWP juga sudah diakui forum MSG, serta lembaga politik hukum untuk Papua di tingkat internasional disebut IPWP & ILWP juga forum standar internasional ini memiliki tugas untuk membawa masalah Papua Barat ke perhatian dunia internasional dengan tujuan issu “Hak Penentuan Nasib Sendiri” bagi bangsa Papua melalui Referendum (Self Ditermination) sebagai solusi penyelesaian konflik berkepanjangan di Papua Barat, atas dasar Pepera 1969 yang direkayasa oleh militer kolonial Indonesia di Papua Barat.

Selanjutnya, selebaran itu berbunyi beberapa pemimpin negara mengeluarkan sikap atas nama kepemimpinan negara untuk mendukung status politik bangsa Papua Barat antaranya : PM Tonga Samuela Akilisi  Pohifa, PM Guyana Musa Nagamootoo, PM Salomon Island Manase Sogavare bersama PM Vanuatu Charlot Salwai. Konon, kebenaran tokoh pemimpin dari beberapa negara kecil dan miskin ini ke ULMWP belum diyakini kebenarannya, karena tokoh-tokoh negara tersebut tidak ingin merusak hubungan diplomatik negaranya dengan Indonesia gara-gara ULMWP.

Isi selebaran KNPB lainnya adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Menkopolhukan Luhut Pandjaitan menemui Lord Harries didampingi oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Kepala BNPT Tito Karnavian di Gedung Parlemen Inggris di London pada 11 Mei lalu dalam rangka menghadiri Global Anti Coruption Summit dan tampaknya pergi menemui Lord Harries. Lord Harries dari sejak awal mendukung penentuan nasib sendiri bagi Papua. Ia dikenal sangat dekat dengan Benny Wenda, jubir ULMWP. Isu Papua belakangan ini menghangat menyusul pertemuan yang diselenggarakan oleh IPWP di London pada 3 Mei lalu. Pada pertemuan yang juga dihadiri oleh Ketua Partai Buruh Inggris Jeremy Corbyn itu, muncul seruan agar rakyat Papua diberi kesempatan untuk menentukan nasib sendiri.

Belum diketahui bagaimana reaksi Lord Harries setelah mendengar penjelasan dari Luhut dan Fadli Zon. satuharapan.com mencoba menghubungi Fadli Zon untuk mendapatkan keterangan atas hasil pertemuan ini. Namun belum mendapatkan respon, Luhut kini telah gencar berbagai kampanye yang dilancarkan ULMWP di panggung internasional.

KNPB menilai akhir-akhir ini kelompok segelintir orang mengatasnamakan tokoh adat, tokoh pemuda dan lain-lain untuk mengacaukan situasi saat ini. Tetapi bagi orang orang Papua jangan terpancing dengan gerakan-gerakan itu tanda bahwa mereka sudah kalah politik.

Diakhi
himbauan umum kepada seluruh komponen rakyat bangsa Papua untuk melakukan mobilisasi umum dan secara terbuka diseluruh pelosok negeri Land of Paradise (surganya dunia) dari sorong sampai Merauke, dengan tuntutan bebaskan Tapol – Napol Alex Nekenem, Steven Itlay Cs; Menolak dengan tegas tim pencari fakta pelanggaran HAM buatan Jakarta; Rakyat Papua mendukung kebijakan pimpinan MSG desak ke PBB ; Rakyat Papua mendukung ULMWP menjadi anggota full member di MSG nanti.

Geopolitik Papua

Intervensi asing  melalui sebuah  kelompok yang menyebut dirinya sebagai Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang belakangan ini gencar melangsungkan aksi jalanan mendukung keanggotaan Persatuan Gerakan Pembebsan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam Melanesian Spearhead Group (MSG), sebuah blok regional yang meliputi Fiji, Vanuatu, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. 

Tujuan ULMWP sendiri tampaknya tidak hanya sekedar solidaritas sesama bangsa serumpun, namun memiliki agenda politik menggalang dukungan bagi upaya separatisme dari NKRI.  Himbauan unjuk rasa KNPB tanggal 31 Mei 2016 sebenarnya menunjukkan mereka tidak memiliki basis massa yang banyak dan meluas di Papua. Hal ini membenarkan bahwa KNPB tidak didukung masyarakat Papua secara keseluruhan.

Menurut pemberitaan media massa, 26 April 2016, organisasi KNPB wilayah Timika memobilisasi 26 orang anak Sekolah Dasar melalui selebaran politik yang isinya mendukung aksi-aksi KNPB. Secara manipulatif, para aktivis KNPB kemudian menggunakan anak-anak yang seharusnya dilindungi tersebut sebagai ajang untuk dieksploitasi bagi kepentingan propaganda politik dengan menyebarkan foto-foto kegiatan anak-anak yang dimobilisasi tersebut melalui berbagai jaringan media social.Pesanpolitik yang hendak dibangun seolah-olah KNPB mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dalam memperjuangkan masuknya ULMWP dalam MSG.

Menurut penulis, apabila operasi politik dan militer yang dilakukan oleh OPM dan simpatisannya di Papua ini berlangsung agresif tanpa pencegahan, maka kondisi tersebut menggambarkan bahwa intelijen TNI, Polri dan jajaran intelijen lainnya benar-benar sudah lumpuh, karena peristiwa seperti ini dapat berlangsung dengan “aman dan sukses” tanpa ada pencegahan dari institusi manapun yang diberi wewenang konstitusional oleh negara, padahal kegiatan tersebut sudah merupakan gangguan keamanan yang tidak perlu ada pertimbangan apapun untuk menumpas atau menindaknya secara tegas.

KNPB dan ULMWP kemungkinan dipakai “political fugitives” Benny Wenda untuk dapat hidup di London, Inggris. Mungkin juga, KNPB dan ULMWP dipakai sebagai “humas” OPM karena OPM tidak paham dinamika politik praktis di Papua, dan tidak menutup kemungkinan KNPB dan ULMWP  “berkolaborasi” dengan para koruptor dana Otsus Papua.

Dari pernyataan ataupun kegiatannya selama ini, penulis menilai Komite Nasional Papua Barat (KNPB) adalah organ politik yang pada dasarnya sebuah perwujudan perlawanan politik terhadap Pemerintah Pusat. Persoalannya menjadi sangat mendasar bagaimana kelahiran organisasi ini dan legalitasnya, sehingga praktis KNPB bisa jadi merupakan pengejawantahan/wujud nyata organisasi OPM yang secara terbuka bisa tampil dalam masyarakat. Yang terjadi di Papua selama ini adalah segala simbul demokrasi yang pada prakteknya hanya akan dimanipulasi oleh mereka yang anti integrasi.

Jalan Keluar 

Secara politik apa yang dilakukan oleh KNPB jelas bertentangan dengan aspirasi masyarakat luas Papua dan bertentangan dengan prinsip Islam.  Upaya provokasi, gangguan ketertiban dan keamanan, serta rongrongan terhadap integritas NKRI tentu tidak dapat dibiarkan saja.

Senjata ampuh Barat dan para antek anti integrasi yang digunakan adalah demokrasi. Sebelumnya, nilai penting demokrasi  yaitu hak menentukan nasib sendiri telah terbukti sukses memecah Timor Timur dari Indonesia. Seharusnya ini menjadi alasan yang kuat bagi kita untuk menolak sistem demokrasi. Bayangkan, kalau setiap wilayah di Indonesia, atas nama hak menentukan nasib sendiri, menuntut kemerdekaan diri, maka dipastikan Indonesia akan terpecah menjadi beberapa negara kecil yang lemah tak berdaya.

Mulusnya upaya disintegrasi tidak bisa dilepaskan dari  kegagalan pemerintah rezim liberal untuk mensejahtrakan rakyat Papua. Meskipun memiliki kekayaan alam yang luar biasa, rakyatnya hidup dalam kemeskinan. Lagi-lagi pangkalnya adalah sistem demokrasi, yang telah memuluskan berbagai UU liberal. Inilah yang melegitimasi perusahaan mancanegara seperti FreePort untuk merampok kekayaan alam Papua untuk kepentingan mereka sendiri.

Karena itu, tidak ada jalan lain untuk keluar dari persoalan ini, kecuali kita mencampakkan sistem kapitalisme. Menerapkan syariah Islam secara totalitas di bawah naungan Khilafah. Syariah Islam inilah yang akan mampu menjaga keamanan rakyat dan menjamin kesejahteraan rakyat tanpa pandang bulu, tidak melihat suku, bangsa, warna kulit dan agama. 

Islam memang memberikan ruang bagi setiap warga negaranya untuk menyampaikan aspirasi politiknya, tetapi tentu dalam koridor hukum syariah dan berpihak pada kepentingan masyarakat untuk mendapatkan akses kesejahteraan dan pembangunan yang lebih baik, bukan untuk separatisme atau makar.

Syariah Islam dengan konsep pemilikan umumnya (al milkiyah al ‘amah) akan menghentikan perampokan perusahan-perusahaan asing. Sebab dalam Islam, barang-barang yang strategis seperti air,hutan dan energi, demikian juga barang tambang yang jumlahnya melimpah, tidak boleh dimiliki oleh swasta (individu) apalagi asing. Semua itu merupakan milik rakyat (milkiyah ‘amah) yang wajib dikelola negara dengan baik dan hasilnya untuk kepentingan rakyat. sumber: http://www.visimuslim.net  [VM]

HEBO 27 KOMENTAR KEDATANGAN PNS PEMPROV PAPUA PADA AKSI DEMO KNPB DUKUNG ULMWP TO FAMILY MSG

Posted by: Unknown Posted date: 12:42 / comment : 0 , , , ,

Berikut Foto PNS PAPUA Terduga AW 
Jayapura 02 mei 2016. CHEKO PAPUA. Sikap dukungan yang di lakukan oleh seorang AW PNS Propinsi papua itu dapat di soroti berbagai elemen masyarakat papua maupun negara RI berikut 27 Komentar dari berbagai kalangan masyarakat, 

Gita Nyali · 
Perjuangan yg murni adalah perjuangan yg mandiri secara ekonomi maupun politik, artinya perjuangan tanpa dibeking oleh kelompok pemerintah manapun. Menjadi oposisi yg baik, militan, radikal. Sehingga memaknai perjuangan dengan baik pula. Lah, seandainya dia menerima uang dari pihak PNS apakah peserta aksinya tau secara keseluruhan,..?? Itu akan merusak nilai perjuangan yg selama ini diperjuangkan saudara2 papua.




Aksi kemarin yang dikomandoi oleh KNPB adalah Aksi demo damai unjuk rasa kemanusiaan yang menuntut hak-hak politik sbb setiap makluk yang berinsan sesunggunya hidup kesetaraan di atas penjurh bumi Cenderawah.

Yikwanak · 

itu salut buat kaka dia,,hehehe tera senang k,,wakwakwakwak

YuLans FY WendaTindakan yg dilakukan AW bukanlah sebuah tindakan yg bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. Sikap ini merupakan aksi moral dan sosial sebagai manusia yg beradap, berbudaya dan memiliki jiwa sosial.

Negara dalam pelajaran kewarganegaraan selalu mengajarkan kita tentang tenggang rasa dan saling membantu, sikap ini dilakukan tanpa mengenal kelompok mana, suku mana, agama mana dan dll.

Jadi dengan tegas Para mediator diakun ini stop besar besarakn isu tindakan kemanusiaan ini. Apakah anda tidak keliru semua org baik papua maupun non papua enta itu pegusaha, pedagan, polisi, tentara, dan semua elemen yg sempat melewati alur jalan melakukan tindakan sosial kemanusiaan yg sama, benarkan termasuk teman teman wartawan bahkan para pemilik dan penulis dalam akun ini.

Tindakan kemanusiaan adalah sibuh sikap sosial yg lahir dari hati, entah besar kecil pemberian dan status sosial bukanlah masalah yg kita persoalankan. sikap sosial dalam kebudayaan kita dipapua selalu melekat dalam dtindakan sehari hari sehingga bukanlah hal yg baru dan tidak perlu dipersoalkan.

PNS itu dibayar dan diperhatikan oleh Negara, apalagi PNS pemda adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, jadi tidak sepantasnya seorang PNS pemda malah berbalik menentang Negara yg sudah mempekerjakan dan memberikan penghasilan padanya selama ini! Ini sama saja dengan membunuh orang tua sendiri...

Saya harap Bapak Gubernur Papua sebagai pimpinan tertinggi di Papua dapat memberikan tindakan agar tidak dilakukan oleh PNS pemda yg lainnya.

Itu baru anak bangsa Papua,,Salut,,lanjutkan,,semoga anak2 Papua yang PNS, mengikuti jejak Albeerth,,dia Pemberani,,yang melawan ketidak adilan,,,,dia merasa bertanggung jawab untuk perjuangan Papua,,,
Pantas kalo tindakan AW Melakukan begitu Mereka buka mata, karena di jakarta kami beli barang dan kekurangan 500 koin tdak bisa ditinggalkna harus bayar namun AW lakuakn itu namanya KEMANUSIAAN mohon pahami baik2
Memangnya kenapa? Ada aparat TNI/Polri yg membackup OPM, anda wartawan tidak tahu?? Kasihan.. bisnis keamanan namanya. Ada aparat dan petinggi di jakarta yg membiayai aksi2 di daerah ..anda baru kaget?? Biasa sajalah... yg memberi sumbangan untuk aksi seperti ini bukan satu dua org pak... buka mata anda. Atas nama pwrjuangan, atas nama simpati, atas nama kemanusiaan..itu biasa sj...aparat negara ini juga curi banyak di Papua..jadi kalau ada PNS bantu sumbang2..tdk perlu kebakaran jengot...wartawan jg ada yg simpatisan juga...terus anda mau apa? Mau usir mereka dr papua? Berapa anda dibayar untk beritakan ini? Gitu aja ko mau repot..kasihan ko skali...
pendapat saya, semua abdi negara itu di sumpah untuk patuh, setia, bertanggung jawab, mengabdi pada negara dan melayani masyarakat. sehingga siapapun orangnya selama di gaji negara, ya selayaknya harus bersikap seperti abdi negara. thanks



Itu bukti bahwa dengan diangkatnya orang papua menjadi pns n berbakti kepada NKRI bukan berarti melupakan sejarah perjuangan papua untuk menjadi sebuah negara..... bagi yg tdk menyukai tindakan in wajar krn kamu tdk tentang orang papua dengan nilai toleransi sosial yg sangtsangat tinggi gunakan staf biasa petinggi pemerintah juga biasa melakukan... itu artinya mereka adalah orang papua n inginingin merdeka..



Harus menunjukkan bukti yang kuat kalau memang AW memberikan 2 amplop sebab yang kelihatan hanyalah AW berbicara dgn seseorang, dan jg pembicara yang dibicarakan jg harus jelas apa yang dibicarakan dan mengarah pada tuduhan yang disampaikan atau tdk ?Tolong penyampaian informasi harus jelas dan punya bukti yang kuat untuk membuktikan !!!!



Org papua kan budaya ksh kepada siapapun dia tp org pendatangkan tdk tau ksh jadi mereka merasa baru dan herang.... makanya org pendatang coba bergabung dgn org papua biar kalian bisa belajar ksh dr org papua.



Uang negara tdk seberapa, anggaran otsus utk Papua pun tdk lebih dr hasil dr Papua, royalti PT Freeport lbh besar dua kali libat dr otsus Papua. Uang negara itu justru 75 % pemiliknya adalah rakyat Papua. Tdk alasan utk dikatakan rakyat menggunakan anggaran negara.



Works at Wiraswasta
Haiyaaaaa, bukannya bekerja dn berkreasi mlh sibuk mau merdeka. Memangnya klo merdeka semua lantas jadi hidup enak tdk usah kerja?



Lalu kenapa Indonesia berjuangan mau merdeka? awal2 indonesia merdeka, apakah langsung penduduk indonesia hidup senang??mikirrr..jangan asal ngomong!



Itu tanggungjawab moral sbg rakyat Papua, tdk dpt disalahkan AW, justru salut hatinya mulia ingin membantu rakyatnya. TUHAN memberkati AW.



Wartawan Indonesia Goblok, emang tdk ada berita lain ? AW adalah orang Papua, hal yg dilakukan tdk salah sebagai OAP. emang Indonesia ada masalah buat LOOOO.....


Arko Weko · 

Tindakan AW terlepas dari jabatan sebagai, seorang PNS Pemprov. Provinsi Papua



Benar Semuanya... Kalau Urusannya Harus ada tindakan Dari Pimpinan Dalam hal ini gubernur itu silahkan... Namun Kita Harus Lihat Dari Sisi Baiknya dari Tindakan yang dilakukan... Soal Menentang dan Tidaknya Bukan saudara saudara yang putuskan... ada lembaga yang bisa menangani hal itu... Nilai Kemanusiaan melalui tindakan berbagi kepada yang lain semakin hilang... Tindakan Spontan seperti ini Sdh jarang... Terus Jangan Kita Melihat dengan kalimat Menduga... Karena itu nantinya salah diartikan pastikan itu benar dan betul supaya jangan ada sebutan salah dan tidak benar....


Mohi Jack · 

tdk perlu dipersoalkan dg pemberian aw dan jangan salah paham dg pemberian ini harus dibedakan antara pemberian dgn dukungan kan tidak diberikan dg peti tk digunakan dg mksd2 tertentu itu karakter anak papua yg tulen dan harus diapresiasi


Jack Satriaternyata memang benar selama ini hanya rekayasa saja dan didalangi oleh para pejabat pemprov papua sendiri.Demo tersebut hanya sebagai kedok belaka untuk mencari uang dan para pendemo yang mungkin kebanyakan merupakan pengangguran hanya untuk mencari makan.Dibalik semua itu para penguasa pemerintah malah mendalanginya sebagai ladang politik untuk kepentingan jabatan dan kekuasaan semata serta mendapat dukungan dari masyarakat agar terpilih lagi.Ingatlah Papua sudah merdeka sejak dulu,kamu bilang merdeka berarti sama dengan menjadi pemberontak dan musuh negara.Sadarlah saudara2ku jangan biarkan bangsa asing pengaruhi kaliyan..indonesia tetap satu dari sabang sampai merauke.


Nico Rambo · 

saya merasa kecewa dengan adanya aksi anarkis KNPB selama ini.Saya kira benar untuk merdeka, tapi malah soal uang saja.akhir nya saya su sadar bahwa indonesia sudah lama merdeka, untuk saudara2 saya dipapua buat apa kita berdemo,saya rasa kita sudah kena tipu.Pemerintah indonesia sudah kasih sejahtera rakyat papua,jangan kamu bikin rusak suasana damai dipapua dengan aksi KNPB.Yang ada kaliyan hanya pemberontak negara dan perusak generasi muda papua..



omong kosong. menunjukkan uang tunai. menunjukkan amplop dengan uang tunai dalam. menunjukkan rekaman yang menunjukkan rumah diserahkan



Jiwa sosial??? Tenggang rasa??? Hanya alasan untuk pembenaran sebuah kesalahan yg sudah diketahui bahwasan KNPB itu merongrong NKRI yg adalah Negara berdaulat.... jika mendukung seperti itu berarti PENGKHIANAT Negara... harus nya dgn bijak berhenti sebagai PNS dan silahkan ikut berjuang...kembalikan uang negara yg adalah gaji yg dia terima dari Negara yg dia benci.... *percuma sekolah tinggi2


Jeck West ·waaahhh ini PNS mana kok bisa memberikan dana yang tidak diinginkan oleh negara indonesia, agar bapak Gubernur Papua menindak lajuti agar tidak terjadi pada PNS yang lain.



Albert wanimbo sdh lama keluar dari KNPB kamu stop tipu sdh.



jangan percaya media ini media bakingan unutk memecah belah oap


Abraham Ndimarah kam semua stop tipu sudah...demo2 bilang knpb ajak merdeka, kitong samua su merdeka begini kam jangan bikin suasana tambah kaco, tong pu anak2 sekolah baik2 biar masa depan bisa bangun papua, tapi kam orang knpb ajak2 tra baik. dong di luar negeri sana jual2 papua pu nama alasan merdeka tapi cuma buat kasih kenyang poro sendiri2, stop tipu masyarakat e, tambah hari pendidikan tambah maju, kitong su bisa pikir mana yg baik n mana yg buruk buat papua, hidop su enak begini pemerintah su perhatikan kitong pu kesejahteraan malah ko ajak2 orang mo hidop susah lagi e .Iini adalah beberapa komentar pubik yang di kutip oleh www. CHEKO PAPUA dari sumber : media papuanews.
Subscribe to: Posts (Atom)
Copyright © 2014 Cheko Papua
⬆
Top