 |
| Masyarakat Tolikara ketika menghadiri deklarasi salah satu pasangan bakal calon kepala daerah - Jubi/Roy Ratumakin |
Jayapura, Jubi - Ketua KPU Papua, Adam Arisoi menyatakan dua daerah yang diwanti-wanti pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 mendatang yakni Tolikara dan Lanny Jaya.
Ia mengatakan, tak menutup kemungkinan ada "dendam" politik pada Pilkada lima tahun lalu di daerah itu. Apalagi bakal calon yang akan bersaing pada Pilkada 2017 mendatang merupakan mereka yang ikut ambil bagian pada Pilkada sebelumnya.
"Dua daerah yang kami wanti-wanti yaitu Lanny Jaya dan Tolikara. Ibarat “kakak pulang kampung”. Tapi kini proses regulasi berbeda dengan lima tahun lalu," kata Adam, Rabu (12/10/2016).
Untuk menghindari berbagai kemungkinan gesekan antar pendukung pasangan calon penyelenggara Pilkada ditingkat bawa dipacu dan diingatkan bekerja jujur dan transparan.
"Langkah terakhir kami akan undang semua calon dan saksi-saki untuk Bimbingan Teknis (Bimtek) oleh KPU Provinsi Papua. Saksi-saki harus tahu aturan. Terutama di Tempat Pemungutan Suara (TPS)," ucapnya.
Menurutnya saksi para calon harus berada di TPS sebelum proses pencoblosan dimulai. Setelah proses pencoblosan, saksi harus mengikuti rekapitulasi penghitungan suara hingga tuntas dan mencatat perolehan suara setiap pasangan calon, suara sah dan suara tak sah.
Pekan lalu, Polda Papua, KPUD dan Panwaslu 10 kabupaten, satu kota di Papua yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2017 melakukan pertemuan. Pertemuan itu mengetahui perkembangan situasi di lapangan.
Kapolda Papua, Irjen (Pol) Paulus Waterpauw mengatakan, pertemuan itu guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya benturan di lapangan ketika ada pasangan bakal calon yang dinyatakan tak lolos oleh KPUD pada saat penetapan pasangan calon, 24 Oktober 2016 mendatang.
"Hampir semua daerah di pegunungan tengah Papua rawan. Misalnya Nduga. Di Kabupaten Tolikara dan Lanny Jaya juga rawan akan dendam lima tahun lalu. Kabupaten Puncak Jaya juga. Di Puncak Jaya, kemungkinan gangguan keamanan dari kelompok bersenjata bisa terjadi dan itu bisa saja menghambat Pilkada," kata Kapolda Waterpauw. (*)
sumber : http://tabloidjubi.com
